Panel Bisnis dan Hak Asasi Manusia dalam “The 2015 International Conference on International Trade and Business Law”

Kamis, 20 Agustus 2015

ELSAM, Surabaya – Pada 19–21 Agustus 2015, Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Te Piringa – Faculty of Law, Waikato University, New Zealand menyelenggarakan Konferensi International tentang Hukum Perdagangan Internasional dan Bisnis (International Conference on International Trade and Business Law) di Universitas Airlangga, Surabaya. Konferensi tersebut bertujuan untuk mempertemukan akademisi hukum, peneliti, akademisi dan profesional untuk bertukar dan berbagi pengalaman mengenai hasil-hasil penelitian terkait aspek hukum perdagangan internasional dan bisnis. Selain itu, ruang ini juga untuk menyediakan forum interdisipliner bagi peneliti, praktisi dan akademisi untuk mempresentasikan dan mendiskusikan isu-isu serta kasus-kasus terkini, dan tantangan praktis yang dihadapi dan solusi apa saja yang telah diadopsi dalam wilayah perdagangan internasional dan bisnis.

Terdapat empat panel dalam konferensi tersebut, di antaranya: 1) Syariah; 2) Hukum Perdagangan Internasional; 3) Perdagangan dan Hukum Komersial; dan 4) Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Khusus pada panel Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) turut mengelola proses pembahasan di panel tersebut. Terdapat dua belas makalah terkait bisnis dan hak asasi manusia yang dibahas dalam konferensi. Makalah-makalah yang masuk berasal dari beberapa fakultas hukum dari Balikpapan, Bali, Bangka Belitung, Semarang, Malang, Jakarta dan Surabaya.

Panel Bisnis dan Hak Asasi Manusia masuk sebagai salah satu panel dalam konferensi internasional tersebut mengingat perlu adanya kajian dan diskursus terhadap perkembangan ekonomi politik global dan hubungannya dengan hak asasi manusia. Salah satu perkembangan yang muncul sejak tahun 2011 adalah terkait munculnya Prinsip-Prinsip PBB terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang juga dikenal sebagai Prinsip Ruggie. Selain itu, sesi tersebut juga membahas tanggung jawab sosial korporasi, privatisasi air, dan kebijakan-kebijakan terkait pertambangan.

ELSAM sendiri memaparkan tentang urgensi penyusunan Rencana Aksi Nasional (National Action Plan) terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia, sebagai langkah preventif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan bisnis dalam menjalankan pembangunan. Prinsip-prinsip John Ruggie merupakan langkah pragmatis dalam mengatasi meningkatnya dampak negatif terhadap hak asasi manusia yang timbul akibat operasi korporasi. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari tiga pilar, yaitu 1) Tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk dari pihak bisnis; 2) Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia; 3) kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial. Meskipun prinsip-prinsip tersebut tidak mengikat, namun sejumlah standar-standar internasional sudah memasukan hak asasi manusia sebagai standar-standar mereka, yang secara tidak langsung mengharuskan korporasi-korporasi untuk menghormati hak asasi manusia.

Prinsip John Ruggie dapat diimplementasikan dalam suatu negara melalui adanya penyusunan Rencana Aksi Nasional terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Rencana tersebut bertujuan untuk mengharmonisasi kebijakan-kebijakan terkait korporasi, baik lintas Kementerian maupun antara Pemerintah pusat dan daerah. Hal ini bertujuan meminimalisir konflik akibat ketidakpastian hukum. Selain itu, Rencana Aksi Nasional tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran Negara dalam melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan korporasi.

Penyusunan Rencana Aksi Nasional terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia sangat penting, mengingat masih adanya spirit MP3EI dalam RPJMN 2015-2019 yang secara fakta telah menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, perlu ada langkah-langkah yang dapat mencegah terjadinya dampak negatif terhadap hak asasi manusia dalam proses pembangunan lima tahun ke depan, salah satunya adalah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Ruggie ke dalam hukum nasional.

Panel Bisnis dan Hak Asasi Manusia dalam Konferensi Internasional terkait Hukum Perdagangan Internasional dan Bisnis, diharapkan dapat meningkatkan kajian-kajian terkait isu bisnis dan hak asasi manusia agar dapat berkontribusi terhadap pencarian global yang terus berlangsung dalam mengimplementasikan standar-standar global hak asasi manusia.

Penulis: Kania Mezariani