Pandemi dan Peningkatan Kerentanan Pembela HAM atas Lingkungan

Pernyataan Pers ELSAM

Pandemi dan Peningkatan Kerentanan Pembela HAM atas Lingkungan

Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Caturwulan Pertama (Januari-April) Tahun 2020

Caturwulan pertama tahun 2020 telah menorehakan peningkatan kerentanan situasi yang dihadapi Pembela HAM atas Lingkungan. Munculnya pandemi Covid-19 dan manuver dari elit politik Indonesia untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), atau yang juga familiar dikenal sebagai Omnibus Law memberikan kontribusi besar atas hal ini. Dalam kondisi seperti ini, ELSAM menganggap penting untuk terus melakukan pemantauan, penelitian, dan pelaporan situasi Pembela HAM atas Lingkungan per empat bulan sekali (caturwulan).

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 di mana terdapat 1 korban jiwa, pada periode Januari-April 2020 ini secara substansial tindakan kekerasan dan ancaman terhadap Pembela HAM atas Lingkungan terjadi secara lebih brutal dengan munculnya kasus pembunuhan yang menyebabkan gugurnya dua petani Kabupaten Lahat, Sumatera Utara, akibat provokasi yang dilakukan oleh petugas keamanan Perusahaan yang berujung pengeroyokan hingga tewas pada 21 Maret 2020. Kemudian, kasus yang menonjol lainnya adalah kasus penangkapan dan penahanan oleh petugas imigrasi di Palangkaraya Kalimantan Tengah terhadap jurnalis Mongabay asal Amerika Serikat, Philip Jacobson, yang akhirnya dideportasi pada 31 Januari 2020. Kasus Philip ini menjadi kasus pertama Pembela HAM atas Lingkungan yang menimpa Jurnalis Asing.

Dalam laporan ini, ELSAM menemukan bahwa selama caturwulan pertama tahun 2020 telah terjadi 22 kasus kekerasan Pembela HAM atas Lingkungan dengan persebaran kasus mencapai 10 Provinsi dan 14 kabupaten/kota. Kasus-kasus ini melibatkan delapan jenis tindakan, yakni penangkapan dan perusakan sebagai jumlah terbanyak 8 tindakan. Diikuti penahanan (4), intimidasi (4), serangan fisik (1), perampasan tanah (1), dan pembunuhan (1), yang mengakibatkan 69 individu dan 8 kelompok Pembela HAM atas Lingkungan menjadi korban.

Dalam konteks pelaku pelanggaran, melibatkan 58 aktor negara dengan terbanyak dilakukan oleh Polisi (39 aktor), diikuti petugas imigrasi, jaksa, dan hakim (masing-masing 1 aktor). Kemudian 16 aktor dari non negara meliputi Perusahaan sebagai aktor terbanyak berjumlah 12, diikuti Preman (2 aktor), Sekuriti Perusahaan, dan orang tak dikenal (masing-masing 1 aktor). Temuan yang mengejutkan dari laporan ini, tepat dibulan Maret pertama kali Indonesia diserang virus covid-19 dan sedang menggalakkan upaya pencegahan, justru sebaliknya angka kasus terbanyak muncul di bulan Maret dengan 10 kasus, diikuti April (5 kasus), Februari (4 kasus), dan Januari (3 kasus).

Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan penemuan pasien COVID-19 pertama pada 2 Maret 2020, angka kekerasan dan ancaman selama caturwulan pertama 2020 justru melonjak.  Dari 22 kasus kekerasan yang terhimpun dalam laporan ini, 15 di antaranya terjadi di masa ketika COVID-19 mewabah di Indonesia. ELSAM juga mencatat setidaknya ada dua kasus yang menunjukkan bagaimana aparatus keamanan negara menggunakan dalih COVID-19 untuk melakukan serangan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan, yakni:

  1. Kasus intimidasi dan pembubaran paksa aksi damai warga Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur. Pada 27 Maret 2020, aparat kepolisian melakukan intimidasi dan pembubaran paksa aksi pemblokiran jalan oleh warga Tumpang Pitu. Para petani ini melakukan aksi pemblokiran jalan setelah pemerintah mendesak supaya mereka membubarkan tenda perjuangan warga di Dusun Pancer atas alasan respon pencegahan penyebaran COVID-19. Warga menolak desakan tersebut karena mobil-mobil perusahaan ternyata juga masih beroperasi. Aksi tersebut diwarnai dengan aksi pemukulan seorang warga oleh kelompok yang mengidenfikasikan dirinya sebagai warga pro tambang.
  2. Penangkapan dan penahanan James Watt dkk. Pada 7 Maret 2020 James Watt ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah di mess milik WALHI di Mampang Prapatan Jakarta Selatan bersama dua rekannya, Dilik (27 tahun) dan Hermanus (35 tahun), yang sebelumnya ditangkap pada tanggal 17 Februari 2020 di Kotawaringin Timur. Antusiasme dan semangat pihak kepolisian dalam drama penjemputan paksa James Watt di Jakarta dinilai tidak sejalan dengan sikap mereka ketika persidangan praperadilan dilakukan di Kotawaringin Timur—polisi ketika itu menolak hadir di pengadilan dengan alasan Covid-19. Virus serupa pulalah yang menjadi alasan pembatasan warga untuk menyaksikan sidang James Watt dkk. Apalagi, dalam proses persidangan, salah satu terdakwa, yakni Hermanus, meninggal dunia setelah mengalami gejala yang mirip dengan COVID-19 (Marie, 27 April, 2020).

Ketidakseriusan pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 bisa dilihat salah satunya dari masih berlanjutnya pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ketenagakerjaan. Melalui narasi para pakar hukum, Pemerintah mengkampanyekan bahwa Omnibus Law Ketenagakerjaan secara prinsipil tidak mempengaruhi asas dan norma perlindungan lingkungan, sebagaimana tersusun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kampanye tersebut tentu saja menyesatkan. Kartodiharjo (Kartodihardjo, 17 Februari, 2020) mencatat sepuluh poin penting perubahan yang akan secara otomatis terjadi di sektor lingkungan apabila Omnibus Law Ketenagakerjaan disahkan. Kesepuluh poin tersebut secara gamblang menegaskan soal penguatan wewenang dan peluang para pemodal yang berkepentingan dan berproduksi di sektor hulu, artinya wilayah-wilayah rural dan kawasan hutan, di satu sisi dan pada saat yang sama mengebiri secara signifikan hak-hak masyarakat yang berkepentingan dan terkait langsung kawasan tersebut.

Kebijakan dan langkah politik terkait ekonomi Jokowi di atas, terutama yang diambil sejak COVID-19 masuk ke Indonesia, secara umum jelas berkebalikan dengan agenda pelestarian lingkungan. Melihat seluruh temuan dan analisa dalam laporan periode ini, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat mendesak dan merekomendasikan:

  1. Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh jajaran aparat keamanan (Polri dan TNI) dan penegak hukum untuk menghentikan praktik-praktik kekerasan terhadap pembela HAM atas Lingkungan. Presiden juga harus segera menindaklanjuti usulan lama dari masyarakat sipil tentang perlunya payung hukum perlindungan pembela HAM atas Lingkungan melalui Perpres untuk memperkuat implementasi pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009;
  • Komnas HAM RI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu meningkatkan penanganan dan perlindungan terhadap para pembela HAM atas Lingkungan;
  • DPR RI memasukkan substansi perlindungan pembela HAM dalam rencana revisi UU HAM serta menggunakan pendekatan keberlanjutan dan kedaulatan lingkungan dalam setiap penyusunan UU.

Jakarta, 3 Agustus 2020

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kontak Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi) atau Muhammad Azka Fahriza (Peneliti), Achmad Fanani Rosyidi (Staf Advokasi HAM) di telepon: 081213708265

Unduh Laporan EHRD