Oktober 2015: Titik Mundur Upaya Pengungkapan Kebenaran Peristiwa 1965

ELSAM, Jakarta – Tepat 50 tahun peristiwa 1965, bulan Oktober 2015 menjadi titik-mundur bagi usaha pengungkapan kebenaran yang telah dirintis masyarakat sipil sejak reformasi. Oktober 2015 menjadi bulan yang paling riuh dengan berbagai tindakan pembungkaman terhadap berbagai bentuk ekspresi yang terkait dengan pengungkapan kebenaran sejarah peristiwa 1965. Pembredelan Majalah Lentera, pelarangan diskusi 1965 pada festival sastra Internasional di Ubud dan pemasangan sejumlah spanduk yang mengekspresikan pelarangan terhadap segala aktifitas yang berkaitan dengan memorialisasi peristiwa 1965 menjadi penanda makin memburuknya kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia.

Pada 15 Oktober 2015, Tom Iljas, 77 tahun, yang menjadi eksil selama 18 tahun sejak 1965 sebelum menjadi warganegara Swedia, dideportasi dan cekal oleh keimigrasian Sumatera Barat setelah berniat mengunjungi kuburan ayahnya di lokasi kuburan massal di Salido, Sumatera Barat. Sebelumnya, pada tanggal 11-12 Oktober 2015, Tom Iljas telah mengalami intimidasi dan penggeledahan paksa selama proses interogasi yang dilakukan oleh kepolisian.

Menyusul berbagai protes yang dilayangkan publik berkenaan dengan perlakuan tidak manusiawi yang dialami Tom Iljas, tindakan pembungkaman lainnya datang dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. Sebanyak 500 eksemplar Majalah Lentera edisi “Salatiga Kota Merah” dibredel oleh kepolisian dan redaktur majalah tersebut, Bima Satria Putra, diinterogasi oleh pihak kepolisian pada 18 Oktober 2015. Peristiwa ini sangat mengejutkan mengingat sejak 2009, tindakan pembredelan terhadap buku dan majalah sudah tidak lagi dilakukan oleh Pemerintah.

Kurang dari seminggu, kepolisian Bali memaksa panitia Ubud Writers and Readers Festival 2015 membatalkan berbagai panel diskusi yang terkait dengan peristiwa 1965. Total, ada tiga panel diskusi yang dibatalkan yaitu diskusi panel rekonsiliasi dan pemulihan, pemutaran film The Look of Silence dan pameran serta peluncuran buku The Act of Living yang bercerita tentang perempuan penyintas peristiwa 1965.

Menyusul pelarangan diskusi tersebut, berbagai organisasi Internasional melayangkan protes terhadap Pemerintah Indonesia terkait kebijakan represif yang membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat tersebut. Amnesty International mendesak agar Presiden Joko Widodo menghapus segala bentuk pelarangan dan pembungkaman diskusi. Di sisi lain, sebanyak 60 penulis yang tergabung dalam PEN International angkat suara terhadap pelarangan diskusi 1965 di UWRF 2015 yang dianggap sebagai topik utama dalam festival penulis di Ubud itu.

Sementara itu, meski tidak dibatalkan, acara diskusi dan peluncuran buku The Crocodile Hole karya Saskia E. Wieringa, pengamat gender dari Universitas Amsterdam, diwarnai dengan kedatangan intelijen yang mencoba mengganggu jalannya diskusi yang diselenggarakan pada 29 Oktober 2015. Diskusi ini sedianya menjadi rangkaian acara dalam UWRF 2015 yang ikut dibatalkan namun tetap dilaksanakan di bawah kepanitiaan Yayasan Jurnal Perempuan, penerbit buku tersebut.

Berbagai praktik pembungkaman terhadap upaya pengungkapan kebenaran peristiwa 1965 yang terjadi sepanjang bulan Oktober 2015 nampaknya menjadi sinyalemen bahwa perjalanan menuju rekonsiliasi dan pemulihan menghadapi jalan yang semakin terjal.[]

Penulis: Miftah Fadhli