Normalisasi Pembatasan Hak Digital di Papua

ELSAM, Jakarta—Pembatasan akses internet di Papua sudah sering terjadi. Begitu seringnya, banyak orang menganggap hal itu sebagai sesuatu yang normal.

Padahal pembatasan internet, baik melalui pemutusan total jaringan atau hanya pelambatan, melanggar hak dasar warga, yakni kebebasan berbicara dan berpendapat.

Demikian dikatakan dosen Fisip Universitas Cenderawasih Elvira Rumkabu, dalam diskusi tentang hak privasi dan keamanan digital, Rabu (24/2/2021).

“Ada proses yang kita sebut sebagai normalisasi. Kita melihat berita-berita (tentang pembatasan internet) itu, dan kita merasa itu sesuatu yang normal dalam konteks Papua, yang menurut saya berbahaya kalau kita melanggengkan hal-hal seperti ini,” kata Elvira.

Normalisasi pembatasan hak berpendapat itu lanjut Elva sangat mencolok pasca-peristiwa pemblokiran internet di Papua pada 2019 lalu. Setelah peristiwa tersebut, warga seperti memaklumi setiap kali jaringan internet di sana melambat.

“Setelah peristiwa (pemblokiran internet) itu, saya pikir kita sudah menormalisasi kalau internet kita lelet. Kita cuma bilang ‘Oh iya, ada demonstrasi. Jadi internet pasti akan dikasih lambat.’ Jadi kita melihat (pembatasan internet) sebagai sesuatu yang biasa di Papua,” tambah Elvira, dalam dikusi yang diadakan ELSAM dan BEM Universitas Cenderwasih itu.

Elvira menekankan, harusnya pelambatan internet itu ditempatkan dalam kerangka hak warga negara. Dengan kerangka ini, pembatasan akses internet merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Seperti diketahui, pemblokiran internet di Papua terjadi pada pertengahan 2019 silam. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari SAFEnet, Aliansi Jurnalis Independen, LBH Pers, YLBHI, KontraS, ELSAM, dan ICJR menggungat Menteri Komunikasi dan Informatika dan Presiden Republik Indonesia atas pemblokiran tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memvonis kedua tergugat bersalah.

Pemutusan jaringan internet tidak hanya membatasi kebebasan berekspresi di dunia maya, tapi juga menyulitkan warga untuk mencari informasi yang kredibel. Dampaknya, warga hanya menerima desas-desus dan informasi yang simpang siur mengenai apa yang terjadi di sekeliling mereka.

“Ketika internet kita dimatikan pada waktu itu, kita seperti diperhadapkan dengan konflik horisontal. Masyarakat terpolarisasi sedemikian rupa, karena kita sendiri tidak punya media untuk berkomunikasi,” tambah Elvira.

Dalam diskusi yang sama Peneliti ELSAM Alia Yofira Karunian menambahkan bahwa potensi konflik sosial dapat semakin meruncing dengan adanya penyebaran disinformasi melalui media sosial.

Potensi eskalasi konflik yang terjadi akibat polarisasi di media sosial kata Alia terkait erat dengan salah satu isu krusial hak atas privasi, yakni penargetan iklan di media sosial berdasarkan pemrofilan pengguna media sosial.

“Konten yang disebarkan melalui fitur iklan secara otomatis mengamplifikasi penyebaran konten disinformasi, dan oleh karenanya, transparansi iklan oleh platform media sosial menjadi krusial dalam konteks ini,” jelas Alia.

 

Alia Yofira Karunian

 

Simak diskusi publik “Hak atas Privasi di Era Demokrasi dan Pentingnya Keamanan Digital” secara lengkap melalui Youtube Perkumpulan ELSAM