Nihil Komitmen HAM Pada Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo

Siaran Pers ELSAM

Nihil Komitmen HAM Pada Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo

 

“Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Membakar tapi sekaligus menerangi,” demikian Presiden Joko Widodo membuka pidato kenegaraannya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, pada Senin ini (16/08) di Jakarta. Mengenakan baju adat Badui, Presiden Joko Widodo menyampaikan perhatiannya pada eskalasi krisis pandemi COVID-19 dan implikasinya pada situasi ekonomi nasional. Dalam pidato sepanjang 20 halaman, yang disampaikan dalam kurang lebih setengah jam, perhatian Presiden berkutat pada reorientasi pertumbuhan ekonomi nasional pasca dihempas krisis kesehatan global. Kata ‘ekonomi’ muncul sebanyak 12 kali, ‘investasi’ muncul 6 kali, dan kata ‘digital’ serta ‘krisis’ muncul masing-masing 3 kali. Sayangnya, tidak ada satu bagian atau kata pun di dalam pidato Presiden yang memperlihatkan perhatian dan keresahan negara pada kualitas penegakan hak asasi manusia (HAM) dan kasus-kasus kekerasan sistemik yang dialami warga negara. Kata ‘keadilan’ memang muncul sebanyak 3 kali, namun diucapkan dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan pemilihan kepala daerah. Pun kata ‘kemanusiaan’ hanya muncul sekali ketika menyinggung keterjangkauan harga obat selama pandemi.

Sejak 2016, isu penegakan HAM absen dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Tahun 2020, Joko Widodo memang menyinggung ihwal kualitas kebebasan dalam negara demokrasi. Tahun ini, kata ‘demokrasi’ muncul sebanyak dua kali dalam konteks menormalisasi budaya ‘kritik yang membangun’ tanpa menyinggung sama sekali persoalan pengekangan terhadap hak-hak fundamental, kemandegan proses penanganan kasus pelanggaran HAM, atau tindakan aparat keamanan yang eksesif dalam merespon kritik di ruang publik. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat sejumlah isu yang diabaikan dalam pidato kenegaraan Joko Widodo tahun ini di antaranya (1) penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, (2) eskalasi kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, (3) absennya penanganan kasus-kasus pelanggaran hak atas privasi, (4) tindakan eksesif aparat keamanan dalam menyikapi kritik publik, dan (5) kontinuitas komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia.

Untuk isu pelanggaran HAM berat masa lalu, pidato kenegaraan presiden tahun ini lagi-lagi mengenyampingkan perhatian terhadap pemenuhan hak atas keadilan dan pemulihan korban. Presiden Joko Widodo sempat menyatakan komitmen penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu saat menyampaikan pidato kenegaraan pada 2015. Pada saat itu, Presiden menyampaikan komitmen pemerintah untuk membentuk komite rekonsiliasi pelanggaran HAM berat sebagai salah satu cara penyelesaian. Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, isu ini sama sekali hilang dari pidato kenegaraan yang disampaikannya setiap tahun. Sebaliknya, sejumlah keputusan Presiden justru memperlihatkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan memenuhi hak korban atas keadilan dan reparasi yang menyeluruh. Pemberian penghargaan Bintang Jasa Utama terhadap terduga pelaku kejahatan kemanusiaan di Timor Timur, Eurico Guterres, merupakan titik kulminasi atas kemunduran agenda penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Rencana Pemerintah untuk membentuk Komite Pengungkapan Kebenaran, yang sempat dijanjikan sejak 2019 melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, belum terlaksana hingga hari ini. Selain itu, tindak-lanjut Jaksa Agung terhadap hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang sejumlah kasus pelanggaran HAM berat juga tak kunjung diteruskan.

Dalam isu Papua, absennya pembahasan mengenai teritori paling timur Indonesia dalam pidato kenegaraan menunjukkan sikap tutup mata dan acuh Presiden Joko Widodo terhadap kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di tanah tersebut. Padahal, dalam beberapa waktu belakangan, kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua mengalami kenaikan eskalasi yang signifikan. Kenaikan ini memiliki keterkaitan kuat dengan kebijakan berorientasi pembangunan, peningkatan ekonomi dan investasi, militerisme, dan kebijakan-kebijakan nir-responsif yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam urusan Papua. Contoh paling baru adalah penetapan label teroris secara serampangan oleh Pemerintah, terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) beserta seluruh organisasi-individu terafiliasi, juga revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dua kebijakan ini memiliki andil besar dalam mengeskalasi aksi-aksi protes rakyat Papua di banyak tempat yang berujung pada kekerasan brutal aparat keamanan, seperti yang terjadi pada 16 Agustus 2021, tepat ketika pidato kenegaraan dibacakan.

Sementara itu untuk isu perlindungan hak atas privasi, Presiden Joko Widodo juga luput memberikan perhatian pada pentingnya akselerasi proses pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi. Sudah tidak terhitung lagi, sudah berapa banyak kasus-kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang dialami oleh warga negara tanpa penanganan yang memadai karena ketiadaan kerangka legislasi yang menyeluruh. Pidato kenegaraan presiden tahun ini seakan-akan melupakan berbagai rentetan insiden kebocoran data, yang berdampak pada kerugian baik materil maupun imateriil, karena gagalnya negara dalam menjamin perlindungan data pribadi. Padahal, presiden sempat memberikan perhatian khusus terhadap isu ini dalam pidato kenegaraan yang disampaikan pada 2019. Dalam pidatonya tahun itu, Presiden menyatakan bahwa “hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi dan regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi.” Tepat dua tahun setelah presiden menegaskan komitmennya, isu perlindungan data pribadi justru tidak disinggung sama sekali dalam forum kenegaraan tahun ini.

Menanggapi aksi eksesif aparat dalam merespon kritik di ruang publik, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya hanya menyampaikan agar publik membiasakan untuk menerapkan kritik yang membangun dan bertanggungjawab. Ungkapan ini justru menunjukkan bahwa pemerintah tidak sensitif dan kurang peduli dengan berbagai tindak kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah di ruang publik baik offline maupun online. Aksi berlebihan kepolisian dalam merespon mural kritik dan tindakan represif aparat keamanan terhadap aspirasi dan ekspresi di dunia maya seharusnya dapat disikapi oleh presiden dengan tegas dan lebih bijaksana sesuai dengan komitmen pemerintah dalam pemajuan dan penegakan hak atas kebebasan berekspresi. Penerapan berlebihan pasal-pasal ujaran kebencian, pencemaran nama baik, pemblokiran dan pemutusan akses internet sewenang-wenang justru tidak menjadi poin yang disinggung presiden di dalam pidatonya. Padahal, dalam forum kenegaraan tersebut, Presiden Joko Widodo dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk mendorong adanya reformasi legislasi tata kelola siber, termasuk mempertegas komitmen pemerintah untuk melakukan perubahan menyeluruh terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam konteks pemulihan dan pembangunan ekonomi yang mendapat perhatian khusus dalam pidato kenegaraan ini, seyogyanya perlu ditekankan agar dalam setiap operasi bisnis, harus dipastikan upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini sebagaimana juga disinggung dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025. Meskipun tidak secara spesifik menyasar kelompok Bisnis, RANHAM dapat menjadi medium untuk mendorong penghormatan HAM dalam bisnis, terutama terhadap kelompok sasaran yang diprioritaskan di dalamnya. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo justru menyatakan kegembiraan atas lahirnya UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai omnibus law pertama di Indonesia. Dinyatakan dengan tegas niatan untuk mempercepat implementasi UU Cipta Kerja, yang digadang-gadang akan menjadi alat pembuka lapangan kerja, meski bertolak belakang dengan realitas ketenagakerjaan hari ini. Adanya Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs on Business and Human Rights), yang akan diadopsi melalui Strategi Nasional Bisnis dan HAM, sekaligus juga komitmen pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), mestinya dapat menjadi rujukan penting dan utama bagi pemerintah dalam pembangunan ekonominya.

Menyikapi nihilnya isu hak asasi manusia dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo tahun ini, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai bahwa pemerintah tidak serius dan nir-komitmen dalam memajukan, memenuhi, dan melindungi HAM, yang sebenarnya merupakan bagian integral dari hak konstitusional warga negara. Absennya HAM dalam perhatian pemerintah juga menunjukkan inkonsistensi sikap dan orientasi Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk mendukung nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kemerdekaan yang fundamental. Dalam dua tahun periode kedua pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, HAM terbukti terus mengalami resesi, dan sayangnya pemerintah justru kerap luput mengambil langkah-langkah yang baik dan memadai dalam mencegah rangkaian pelanggaran yang terus berkelanjutan. HAM sebagai nilai yang terinternalisasi dalam UUD 1945, juga melahirkan sejumlah kewajiban bagi pemerintah, semestinya bisa menjadi pendekatan dalam setiap langkah dan pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan, sudah seharusnya mengambil kepemimpinan politik dan tanggung jawab untuk memastikan penggunaan pendekatan berbasis HAM dalam pemerintahannya.

 

Jakarta, 17 Agustus 2021

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyudi Djafar
Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Muh. Busyrol Fuad (Manajer Advokasi), telepon: 085655004863; Miftah Fadhli (Peneliti), telepon: 087885476336; atau Muhammad Azka Fahriza (Staf Advokasi), telepon: 082124041688; atau Alia Yofira Karunian (Peneliti), telepon: 081217015759.