Negara Tidak Serius Menyelesaikan Kasus Mei 1998

Siaran Pers ELSAM

Negara Tidak Serius Menyelesaikan Kasus Mei 1998

Lebih dari dua dekade silam, rangkaian kerusuhan menyusul pengangkatan Soeharto sebagai Presiden RI untuk yang ketujuh kalinya dalam Sidang Umum MPR RI 1998 telah menimbulkan sejumlah tindakan pelanggaran HAM berat yang tidak kunjung tuntas hingga saat ini. Rangkaian kerusuhan tersebut terjadi dalam kurun 12-15 Mei 1998, diawali dengan terbunuhnya empat mahasiswa Trisakti dalam aksi demonstrasi mahasiswa, pada 12 Mei 1998. Kemudian disusul kerusuhan dengan korban etnis Tionghoa, yang meluas pada 13-15 Mei 1998 terutama di Jakarta, Medan, Surakarta, dan Surabaya, menewaskan lebih dari seribu orang dan puluhan lainnya luka-luka. Sejak dinyatakan sebagai kasus pelanggaran HAM berat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2005, tidak pernah ada tindak lanjut yang diambil oleh Kejaksaan Agung, untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi.

Kerusuhan Mei 1998 telah menjadi penanda kelam dalam sejarah reformasi politik di Indonesia. Dalam artikel yang diterbitkan di The Wall Street Journal pada 20 Juli 1998, William McGurn mengasosiasikan kerusuhan Mei 1998 dengan peristiwa Kristallnacht, sebuah persekusi semalam suntuk yang dilakukan oleh Nazi kepada warga Yahudi di Jerman dan Austria pada November 1938. Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta yang dirilis pada November 1999 mencatat selain korban tewas dan luka-luka, juga terdapat tindak kekerasan seksual yang sistematis terhadap 85 perempuan etnis Tionghoa dalam periode 13-15 Mei 1998. Hal ini juga diungkapkan di dalam laporan yang disusun oleh Radhika Coomaraswamy, Pelapor Khusus PBB untuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Penyebabnya dan Akibatnya, pada tahun 1999 yang menyatakan bahwa pola-pola kekerasan yang digambarkan oleh korban, saksi mata, dan pembela HAM jelas-jelas menunjukkan adanya tindak pemerkosaan yang meluas. Peristiwa tersebut telah menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban dan keluarganya, serta menjadi preseden buruk dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah Indonesia telah berulang kali berjanji akan menyelesaikan kasus kerusuhan Mei 1998, meskipun pada akhirnya tidak pernah ada langkah konkrit yang dilakukan. Sementara itu, Kejaksaan Agung selalu mengulang-ulang alasan yang sama untuk tidak menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan, tanpa berupaya untuk memberikan dukungan yang memadai sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga terkesan tidak serius dalam menyelesaikan kasus kerusuhan Mei 1998 melalui pengadilan HAM ad hoc dengan mengungkapkan keinginannya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut melalui jalur non-yudisial (dalam Tempo.co [Februari, 2017] dan Merdeka.com [Juni, 2018]).

Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai bahwa negara tidak pernah serius menangani kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 12-15 Mei 1998. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kelompok korban dan masyarakat sipil baik melalui memorialisasi maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait tetapi negara pada akhirnya tetap tidak pernah mengakui adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998. Oleh karena itu, ELSAM merekomendasikan beberapa hal berikut ini:

Pertama, mendesak Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 12-15 Mei 1998, dengan mengambil langkah-langkah yang optimal sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

Kedua, mendesak Presiden untuk memberikan instruksi kepada Jaksa Agung, untuk segera mengambil langkah-langkah sesuai mandat dan wewenang yang dimilikinya, demi penyelesaian pelanggaran HAM berat 12-15 Mei 1998;

Ketiga, mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengakui dan meminta maaf atas terjadinya pelanggaran HAM berat pada 12-15 Mei 1998, yang diikuti dengan menetapkan langkah-langkah yang strategis untuk memulihkan hak-hak korban dan keluarganya secara menyeluruh.

Jakarta, 12 Mei 2020

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset ELSAM), telepon: 081382083993, atau Miftah Fadhli (Peneliti ELSAM), telepon: 087885476336.