Policy Brief ELSAM: Seri Kebijakan HAM: Nawacita dan RPJMN sebagai Kesatuan Rencana Pembangunan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

CV_Policy Brief-Kebijakan HAMHak asasai manusia (HAM) menjadi topik yang cukup hangat diperdebatkan, baik di tingkat elit maupuan khalayak umumnya, selama proses Pemilihan Umum 2014, khususnya pada saat penyelenggeraan Pemilu Presiden 2014. Ini menandakan, HAM telah menjadi isu yang tak-lagi terpisahkan dalam kehidupan poitik kita sehari-hari. Publik mulai terbiasa untuk memberikan penilaian terhadap partai politik maupun kandidat yang ikut berkontestasi dengan menggunakan parameter hak asasi. Mereka dilihat rekam jejaknya sekaligus dinilai sejauhmana janji dan komitmennya pada HAM.

Bersandar pada parameter di atas, dua pasangan kandidat calon presiden dan wakil presiden dinilai rekam jejak dan komitmennya pada HAM, utamanya dengan melihat pada visi misi pemerintahan yang ditawarkannya. Kandidat terpilih, Jokowi-JK, dalam Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK memberikan penjelasan dan penegasan yang cukup mendetail, mengenai agenda hak asasi manusia mereka. Penekanannya pada ‘negara hadir’ termasuk dalam upaya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Bahkan secara khusus, pemerintahan ini memberikan janji perlindungan bagi kelompok marjinal, dan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, yang selama ini telah menjadi ganjalan bagi bangsa. Janji dan komitmen politik tersebut kemudian dirumuskan dalam dokumen resmi kenegaraan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang disahkan dengan Perpres 2/2015.

Namun demikian, dalam masa awal pemerintahan Jokowi-JK, pemerintahan baru ini melaksanakan eksekusi terhadap 6 terpidana mati untuk kasus narkoba pada Januari 2015 lalu. Eksekusi ini akan berlanjut dengan rencana Kejaksanaan Agung untuk melakukan eksekusi terhadap 11 terpidana mati lainnya, dari total 158 terpidana mati yang belum dieksekusi. Tindakan ini tentunya melenceng jauh dari komitmen dan kewajiban internasional HAM pemerintah Indonesia, untuk memoratorium eksekusi terpidana mati. Selain itu, kebijakan ini juga memperlihatkan ketegasan semu pemerintah Indonesia, yang menjadi paradoks dengan pendirian pemerintah yang mengecam penjatuhan sanksi hukuman mati kepada 229 Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Eksekusi mati terhadap dua TKI di Arab Saudi baru-baru ini membuktikannya.

Oleh karena itu, perlu pembacaan yang lebih jeli dengan komitmen HAM pemerintahan Jokowi-JK di atas kertas, dengan tindakan nyata implementasinya. Sekiranya faktor apa sajakah yang mempengaruhi buruknya praktik perlindungan hak asasi manusia di awal masa pemerintahan ini? Lalu apa rekomendasi untuk bisa melanjutkan implementasi agenda hak asasi manusia pemerintah sampai dengan lima tahun mendatang?

Untuk melihat secara lengkap, silakan unduh.