MK Tolak Perluasan Makna Penyiaran: Momentum Reformasi Legislasi Konten Digital

Siaran Pers ELSAM

MK Tolak Perluasan Makna Penyiaran: Momentum Reformasi Legislasi Konten Digital

 

Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis, 14 Januari 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan untuk seluruhnya, pengujian UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, yang diajukan oleh RCTI dan iNews. Para pemohon a quo meminta perluasan tafsir “penyiaran” dalam Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran, agar ruang lingkupnya juga menjangkau layanan over the top (OTT). Dalam pertimbangan hukum putusannya, MK menyebutkan bahwa internet bukan media dalam rangka pemancaran siaran, dan layanan over the top (OTT) pada prinsipnya berbeda dengan penyelenggaraan penyiaran konvensional. Oleh karenanya internet tidak dapat diartikan sebagai  frasa ‘media lainnya’ dalam rumusan pasal a quo. Menurut ELSAM, putusan ini sejatinya dapat menjadi momentum untuk mendorong proses reformasi legislasi konten digital di Indonesia, baik dalam konteks perubahan UU Penyiaran, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maupun amandemen terhadap UU Telekomunikasi.

Pasalnya memang, sampai dengan hari ini Indonesia belum memiliki legislasi yang memadai, yang mampu menjawab persoalan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya yang terkait dengan kebijakan konten digital. Situasi ini yang kerap memunculkan perdebatan, sektoralisme pengaturan, dan berujung pada kerugian konsumen atau warga, untuk dapat menikmati secara penuh hak atas informasi. Meskipun dalam putusannya MK menegaskan bahwa UU ITE menjadi acuan dalam layanan berbasis internet, namun demikian sejatinya legislasi ini ini belum dapat sepenuhnya menjadi rujukan yang komprehensif dalam tata kelola konten digital di Indonesia. Peraturan pelaksananya pun belum mampu secara optimal merespon persoalan bentuk dan jenis tanggung jawab tiap-tiap platform digital, terlebih mengingat layanan over the top juga layanan konten digitalmemiliki karakteristik dan model yang berbeda-beda.

Oleh sebab itu, ELSAM mendorong adanya reformasi legislasi konten digital, yang tidak hanya berfokus pada rezim penyiaran, tetapi juga pemanfaatan internet dan produk konten digital lainnya, agar lebih sesuai dengan koridor penghormatan hak asasi manusia. Secara substansi, persoalan identifikasi jenis konten dan distribusi konten perlu diatur secara komprehensif. Mengingat produk konten digital ini berkembang sangat luas dan beragam, mulai dari audio dan video daring; penerbitan dan pengarsipan digital; pembelajaran digital; permainan digital; animasi komputer; dan produk layanan hiburan serta layanan informasi komunikasi lainnya. Reformasi legislasi juga perlu menegaskan aktor-aktor yang dikategorikan sebagai penyedia layanan konten, dan persoalan sejauh mana kewajiban dari tiap penyedia layanan. Secara konseptual, penyedia layanan konten dapat termasuk di dalamnya: penyedia konten digitalplatform konten, penyedia layanan aplikasi, penyedia hosting, dan penyedia akses internet. Identifikasi ini berguna untuk menentukan jenis dan batasan tanggung jawabnya terutama pengkualifikasian sebagai perantara secara hukum.

Lebih jauh, ELSAM mengusulkan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR), untuk menyiapkan peta jalan arah pembaruan legislasi konten digital, untuk memastikan adanya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai sektor legislasi terkait. Sebagaimana disinggung di atas, bicara konten digital setidaknya bicara UU Telekomunikasi, UU ITE, dan UU Penyiaran. Revisi UU Telekomunikasi menjadi penting dilakukan, karena legislasi ini diharapkan dapat menjembatani fenomena konvergensi teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya konten. Sementara terhadap UU ITE dan UU Penyiaran, harus dipastikan sejauh mungkin keduanya mampu berkontribusi dalam menciptakan ekosistem internet yang sejalan dengan kerangka perlindungan hak asasi manusia. Pilihan model co-regulation yang menekankan pada pelibatan semua pemangku kepentingan dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan internet, dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengembangan legislasi ke depan. Kenapa co-regulation? Sebab pendekatan ini memungkinkan untuk menghindari situasi heavy-handed regulatory approach maupun juga light touch regulation, sehingga dapat meminimalisir setiap risiko yang mungkin ditimbulkan dari penciptaan kebijakan. Dengan demikian, tujuan dari jaminan perlindungan hak atas informasi sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28F UUD 1945 juga dapat dicapai.

Jakarta, 14 Januari 2021

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi: Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081382083993; atau Lintang Setianti (Peneliti ELSAM); telepon: 085711624684; atau Miftah Fadhli (Peneliti ELSAM), telepon: 087885476336.