Merumuskan Desain Tata Kelola Konten Internet

Tahun 1996 untuk pertamakalinya internet digunakan secara komersil di Indonesia. Pada masa-masa awal internet hanya digunakan oleh kalangan terbatas, terutama kalangan kampus yang aktif mengembangkan teknologi dunia maya saat itu, hingga 20 tahun kemudian, internet telah digunakan oleh lebih dari 132,7 juta penduduk di seluruh Indonesia. Data dari We Are Social dan Hootsuite dalam laporan surveinya berjudul “Digital in 2017: Global Overview” memperlihatkan Indonesia setidaknya berada di peringkat lima teratas untuk sejumlah hal yaitu pertumbuhan pengguna media sosial, rata-rata waktu yang dihabiskan di internet, jumlah laman internet yang diakses melalui ponsel (masing-masing urutan ke-4) dan pertumbuhan pembeli melalui toko online (peringkat ke-1). Hari ini tingkat penetrasi internet di Indonesia meningkat hingga 51% di mana rata-rata orang Indonesia menghabiskan 4 jam 38 menit untuk berselancar di dunia maya, terutama media sosial yang pertumbuhan penggunanya mencapai 34%, melebihi angka pertumbuhan global (21%). Fenomena migrasi digital ini membuat lanskap dunia maya Indonesia riuh-rendah dengan beragam jenis konten, aplikasi, dan berbagai aktivitas daring (online) lainnya.

Meski pertumbuhan penetrasi pengguna internet lonjakannya begitu cepat, namun sayangnya pemerintah belum mengimbanginya dengan penciptaan kebijakan dan regulasi yang memadai, sehingga bisa menjadi rujukan setiap terjadi sengketa atau persoalan. Secara formal peraturan perundang-undangan, Indonesia baru memberikan pengakuan terhadap berbagai macam aktifitas yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2008, dengan diundangkannya UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pun dalam ketika diimplementasikan ada banyak permasalahan baru yang mengemuka sebagai akibat penggunaaan teknologi internet, yang belum diatur oleh undang-undang tersebut. Salah satu hal yang luput dari pengaturannya adalah terkait dengan tata kelola konten internet. Dalam artian terkait dengan cakupan ruang lingkup konten internet, pengelolaan, dan pengendaliannya.

Pada mulanya UU ITE hanya mengatur perihal konten-konten yang dilarang (illegal content), sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 27, 28, dan 29. Sementara definisi dan cakupan konten internet sendiri dalam praktiknya seringkali dipersamakan dengan definisi informasi elektronik, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ITE. Meski mengatur tentang bentuk-bentuk konten yang dilarang, sayangnya UU ITE tidak menghadirkan mekanisme tentang bagaimana pengendalian konten-konten tersebut? Justru pendekatan yang dihadirkan semata-mata adalah bentuk-bentuk pemidanaan. Akan tetapi, meski tidak diatur praktiknya pemerintah tetap melakukan tindakan pengendalian konten, terutama dengan menggunakan arsitektur teknologi, dalam bentuk pemblokiran terhadap konten-konten yang dinilai illegal. Oleh karena ketidakjelasan rumusan aturan tentang mekanisme pengendalian konten inilah, setiap kali pemerintah melalukan tindakan pemblokiran atau penapisan terhadap konten, polemik di publik selalu mengemuka. Menjawab masalah itu, dalam proses amandemen UU ITE, kemudian dirumuskan ketentuan baru, yang memberikan wewenang bagi pemerintah untuk melalukan pembatasan terhadap konten-konten yang dianggap melanggar hukum.

Untuk baca lebih lanjut, klik Unduh