Menolak R2P Resolution: Langkah MundurAgenda Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat?

Siaran Pers ELSAM

Menolak R2P Resolution: Langkah Mundur Agenda Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat?

Pemerintah Indonesia mengambil langkah yang mengecewakan dengan menolak agenda pembahasan untuk mengadopsi rancangan Resolusi “Responsibility to Protect and the The Prevention of Genocide. War Crimes, Ethnic Cleansing, and Crimes Against Humanity” (R2P Resolution) pada Rapat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hari Rabu (18/5) lalu. Keputusan tersebut diambil oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan 14 negara lainnya termasuk di antaranya Korea Utara, Rusia, China, Suriah, Kuba, Venezuela, dan Eritrea. Langkah tersebut sekaligus juga memperlihatkan kontradiksi yang memalukan mengingat Pemerintah Indonesia, pada saat yang bersamaan, juga merupakan anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2022.

Dalam keterangannya, delegasi Pemerintah Indonesia mengemukakan bahwa penolakan berkaitan dengan mandat pembahasan yang sebelumnya telah tertulis di dalam Resolusi Majelis Umum PBB 60/1 perihal World Summit Outcome 2005 sehingga tidak diperlukan lagi agenda baru yang secara khusus membahas R2P Resolution di dalam Rapat Sidang Umum PBB. Argumentasi ini sesungguhnya mengenyampingkan fakta bahwa Resolusi 60/1 juga memberikan tanggungjawab kepada setiap negara anggota untuk mendukung PBB dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan (… entails the prevention of such crimes… through appropriate and necessary means – para. 138) termasuk menentukan langkah tindak lanjut untuk mewujudkan kapasitas peringatan dini (early warning capability) dalam melindungi dan mencegah individu dari tindakan kejahatan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnik, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Keputusan Pemerintah Indonesia juga menjadi sinyalemen buruk bagi masa depan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia dan komitmen pemerintah untuk meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, untuk mencegah terulangnya kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa mendatang, serta memutus rangkaian impunitas. Sejak 1965-2019, terdapat setidaknya 15 kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat, yang hingga hari ini belum diselesaikan secara efektif dan menyeluruh. Di antara kasus-kasus tersebut, baru tiga kasus yang dibawa ke pengadilan (Tanjung Priok, Timor-Timur, dan Abepura), pun dengan hasil yang mengecewakan, hampir semua terdakwanya dibebaskan. Sementara itu, penyintas dan keluarganya masih terus mengalami stigma dan berbagai rentetan pelanggaran terhadap hak-hak dasar akibat peristiwa pelanggaran HAM berat yang mereka alami.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai bahwa Pemerintah Indonesia keliru mengambil langkah dengan menolak agenda pembahasan untuk mengadopsi R2P Resolution. Hal tersebut telah menjadikan Indonesia sebagai contoh buruk, terutama di antara negara-negara kawasan, di tengah meningkatnya perhatian komunitas internasional untuk mendorong negara-negaranya dalam mewujudkan perdamaian dunia. Di tengah momen rangkaian peringatan Peristiwa Mei 1998 tahun ini, keputusan Pemerintah Indonesia dalam Sidang Umum PBB Rabu lalu justru seperti memberi penegasan situasi yang regresif dalam hal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia setelah 23 tahun Reformasi. Padahal sampai dengan hari ini Indonesia masih memiliki rangkaian hutang sejarah, untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu. Penyelesaian ini penting sebagai titik pijak kelanjutan proses demokratisasi di Indonesia, yang menghormati hak asasi, dan tidak kembali pada totalitarianisme yang kerap menciderai hak asasi.

Mempertimbangkan situasi itu, sekaligus juga merespon kemandegan berbagai agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, ELSAM menekankan pada Pemerintah Indonesia untuk:

  1. Mempertimbangkan secara seksama setiap pilihan keputusan dalam berbagai forum dan organisasi internasional maupun regional, untuk memastikan konsistensinya dengan berbagai agenda penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di dalam negeri, termasuk upaya pencegahan keberulangan, sebagai esensi penting dari komitmen terhadap kewajiban untuk melindungi (resposibility to protect).
  2. Mempertimbangkan kewajiban internasional (peremptory norms—jus cogens), terkait dengan upaya pencegahan kejahatan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnik, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam pembentukan legislasi di tingkat nasional, maupun pilihan kebijakan dan tindakan yang diambil, terutama yang terkait dengan penyelesaian konflik.
  3. Segera mengagendakan pengesahan terhadap Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa, dan pengesahan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, sebagai rangkaian dari pelaksanan responsibility to protect dan upaya mencegah keberulangan.
  4. Mengambil langkah-langkah proaktif, tepat, dan strategis dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat, dengan berbagai mekanisme, termasuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
  5. Segera menindaklanjuti proses pengungkapan kebenaran mengenai peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu, dan mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk memenuhi hak korban dan keluarganya atas pemulihan yang menyeluruh.

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi:  Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081382083993Miftah Fadhli (Peneliti ELSAM), telepon: 087885476336.