Menolak Pembatalan Delik Makar Dalam KUHP: Gagal Nalar Mahkamah Konstitusi Dalam Memahami Konsep Negara Hukum

Pernyataan Pers

Tim Advokasi Untuk Kebebasan Warga Negara

Menolak Pembatalan Delik Makar Dalam KUHP: Gagal Nalar Mahkamah Konstitusi Dalam Memahami Konsep Negara Hukum

Pada Rabu, 31 Januari 2018 Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara Pengujian Pasal-pasal Makar di KUHP yang diajukan oleh Para Pemohon dari warga Papua. Dalam amar putusan perkara no 28/PUU-XV/2017, MK menyatakan bahwa Pokok Permohonan mengenai Pasal 104; Pasal 106 dan Pasal 107 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diajukan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, karena sudah dipertimbangkan dan diputus pada Perkara No. 7/PUU-XV/2017 (diajukan oleh ICJR). Pun mengenai Pasal 108 dan Pasal 110 KUHP, MK menolak Permohonan Para Pemohon.

Argumentasi MK dalam memutus Permohonan diantaranya adalah bahwa fungsi hukum adalah untk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, serta melindungi kepentingan hukum, yakni mencakup kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Keberadaan ketentuan pidana yang mengatur kejahatan terhadap Negara, bukan berarti Negara itu tidak demokratis.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan Mahkamah Konstitusi gagal menjadikan dirinya sebagai “the guardian of constitution” dan “the sole interpreter of consitution”. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi seolah bertindak mewakili Penguasa (Pemerintah) dalam memeriksa dan mengadili perkara konstitusional yang diajukan kepadanya. Penalaran dan menafsirkan MK seolah-olah mewakili pemerintah (penguasa) dalam melindungi kepentingan negara dan pemerintah itu sendiri.

Kegagalan Mahkamah Konstitusi ini tampak jelas dari kelemahan besar –kalau tak hendak disebut sebagai satu kekeliruan– dalam pertimbangan MK terkait pasal-pasal makar. Kegagalan ini berimplikasi sangat fatal terhadap gagasan mengenai negara hukum dan demokrasi, serta cita-cita negara hukum yang menjadi sandaran utama MK dalam memutuskan permohonan.

Dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa “…dari ketiga substansi penting yang terkandung dalam gagasan negara hukum tersebut tidak terdapat satu pun narasi yang memberikan pembenaran bagi tindakan pemberontakan atau permufakatan jahat untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah atau terbentuk secara demokratis. Sebaliknya yang ada justru justifikasi bagi negara untuk menegakkan  atau mempertahankan tertib hukum (legal order) yang dibuatnya, termasuk bagi pelaku pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dan bagi pelaku permufakatan jahat untuk melakukan pemberontakan” (Para 2 hal 151 Putusan No. 28-PUU-XV tahun 2017) .

Padahal konsep dasar Negara Hukum sejatinya telah menggariskan bahwa “kekuasaan politik dan proses-proses sosial maupun ekonomi harus tunduk kepada batasan-batasan yang ditentukan oleh gugus peraturan yang secara konseptual mandiri dan diterapkan oleh sistem hukum, yang juga mandiri”, yang harus dilepaskan dari kepentingan penguasa (pemerintah) semata.  Hukum tidak ditujukan atau dijadikan instrumen bagi Penguasa untuk meraih tujuan-tujuan yang dia tetapkan sendiri. Paham negara hukum, disusun dan dibentuk berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.

Hal lain yang dilupakan Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara makar ini adalah, ketika “…justifikasi bagi negara untuk menegakkan atau mempertahankan tertib hukum (legal order) yang dibuatnya” tersebut dilakukan tanpa adanya penyeimbang, maka akan terdapat kecenderungan  penguasa (pemerintah) tersebut tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat, serta akan sangat terlalu tergantung kepada kekuasaan formalnya, menjaga jarak dan membentengi dirinya dari berbagai kekuatan yang mengkritisi atau mengingatkan mengenai kinerjanya. Sehingga, penguasa (pemerintah), dalam melindungi kekuasaannya akan mempergunakan kekuasaan-sekalipun yang berada diluar kewenangannya- untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Instrumen hukum pun menjadi alat yang ampuh untuk melindungi kekuasaaannya, hukum dijadikannya alat politik pelindung pemerintahannya.

Padahal permohonan judicial review yang diajukan Para Pemohon : Hans Wilson Wader, mahasiswa Papua yang dikriminalisasi dengan Pasal Makar; Meki Elosak, petani Papua yang divonis 8 tahun karena dianggap Makar; Jemi Yermias, warga Papua yang dituduh anggota kelompok bersenjata; Pastor John Jonga, Pr, seorang Pastor yang melayani ummat di Papua; Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua, yang memiliki perhatian penuh dalam perbaikan kondisi Hak Asasi Manusia di Papua; dan Yayasan Satu Keadilan, didasarkan pada argumentasi bahwa selama ini pasal-pasal makar tersebut berwatak otoritarian dan bertentangan dengan jaminan hak atas kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi, yang memang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosiohistoris pembentukan pasal-pasal makar oleh Kolonial Belanda di Indonesia.

Putusan MK ini akan menyuburkan pengekangan kebebasan ekspresi sebagaimana fakta yang selama ini terjadi. Ekspresi politik sebagai jalan mengkritisi perilaku Negara yang tidak serius dalam melayani hak-hak warga Negaranya kerap dihadapi dengan represi. Demikian halnya yang terjadi di Papua, serta dalam kasus lain misalnya terjadi pada Ex Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Cap sebagai pemberontak, separatis sampai pada pelaku makar menjadi hal lumrah didengar dan diarahkan pada siapa pun yang “kritis” atau dianggap melakukan “perlawanan” terhadap Negara. Bahkan di Maluku setidaknya lebih 600 aktivis yang ekspresikan keyakinan politiknya secara damai menjadi korban Pasal-pasal Makar.

Kekeliruan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK ini terjadi karena Mahkamah Konstitusi mengesampingkan pandangan ahli-ahli hukum dan hak asasi manusia yang dihadirkan. Dalam persidangan, para ahli menyatakan bahwa memang dalam Pasal-pasal tentang Makar terdapat kesalahan Norma yang bertentangan dengan UUD 1945, khususnya tentang kepastian hukum, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi dan hak asasi manusia. Keberadaan Pasal-pasal Makar telah menjadi alat untuk merepresi gerakan demokrasi.

Sementara disisi lain, Mahkamah Konstitusi telah menyadari pasal-pasal makar ini berpotensi digunakan secara serampangan atau disalahgunakan oleh Penguasa, sebagaimana MK tampak dari pernyataan Mahkamah Konstitusi bahwa “penegak hukum harus hati-hati dalam menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan kejahatan terhadap negara sehingga tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis”.

Sebagai informasi, Permohonan Pengujian Materil Pasal-Pasal Makar dalam Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana [KUHP] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi ini didaftarkan pada 21 Maret 2017, dengan No Perkara 28/PUU-XV/2017. Cakupan materi yang dimohonkan pengujian adalah: Pasal 104; Pasal 106 Pasal 107  Pasal 108  dan Pasal 110 KUHP.

Jakarta/Papua, 1 Februari 2018 

Tim Advokasi untuk Kebebasan Warga Negara

ALDP Jayapura; LBH Papua; LP3BH Manokwari; JERAT Papua; ELSHAM Papua; Perkumpulan Jubi; Koalisi HAM Papua; ELSAM; PapuaItuKita; SKPKC Fransiscans – Jayapura; Tim Pembela TAPOL Maluku; PIL-Net; LBH Jakarta; PUSAKA; Yayasan Satu Keadilan.

Narahubung

Latifah Anum Siregar     085244060000

Iwan Niode                     081248315672

Simon Pattiradjawane    081344671831

Yanthi Gasperz              082239197721

Syamsul Alam                08118889083

Ayu Ezra Tiara               082111340222

Johanis Lexy Hahury     081331199389

Judianto Simanjuntak    085775260228

Andi Muttaqien               08121996984