Menjadi Alat Represi Negara, Pasal-Pasal Makar Dalam KUHP Harus Dihapuskan

Siaran Pers

Tim Advokasi Untuk Kebebasan Warga Negara

Menjadi Alat Represi Negara, Pasal-Pasal Makar Dalam KUHP Harus Dihapuskan

Jakarta, 22 Maret 2016 – Ekspresi politik sebagai jalan mengkritisi perilaku Negara yang tidak serius dalam melayani hak-hak warga Negaranya kerap dihadapi dengan represi. Demikian halnya yang terjadi di Papua. Cap sebagai pemberontak, separatis sampai pada pelaku makar menjadi hal lumrah didengar dan diarahkan pada siapa pun yang dianggap melakukan “perlawanan” terhadap Negara.

Berkaitan dengan tuduhan atau represi Negara dengan instrument hukum pidana, kami mengajukan Permohonan Pengujian Materil Pasal-Pasal Makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan Uji Materi ini telah didaftarkan pada 21 Maret 2017, sebagaimana bukti penerimaan No. 1654/PAN.MK/III/2017.

Hans Wilson Wader contohnya dituduh melakukan pengibaran bendera bintang kejora pada 14 Desember 2010, ketika sekelompok (sekitar 50 orang) mahasiswa Papua di Manokwari melakukan demonstrasi solidaritas ulang tahun ke 22 Proklamasi Kemerdekaan Melanesia Barat. Ia ditangkap dengan dituduh melakukan makar untuk memisahkan diri dari Indonesia, meski akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan. Demikian pula Meki Elosak, Petani kelahiran Siba, Papua ditangkap Polisi pada November 2010 karena dituduh melakukan makar dengan mengibarkan bendera bintang kejora bersama rekan-rekan lainnya di desa Yelengga sebelum mereka berangkat ke pemakaman kerabatnya. Elosak dihukum 8 tahun penjara. Belum lagi orang-orang Papua yang dituduh terlibat sebagai anggota kelompok bersenjata, untuk hal ini, aparat Kepolisian maupun militer dengan sewenang-wenang menuduh orang-orang yang dicurigainya dengan tuduhan anggota kelompok bersenjata.

Keberadaan Pasal-pasal Makar di KUHPidana, telah menjadi alat untuk merepresi gerakan demokrasi bagi Papua, beberapa dicontohkan dengan kasus yang dialami Para Pemohon dalam pengujian ini. Meski tanpa ada kekuatan untuk melakukan pemisahan wilayah Negara dari Republik Indonesia, perbuatan-perbuatan orang Papua bisa dianggap akan memisahkan diri dari Indonesia, dan aktivitas mengungkapkan ekspresi yang dijamin UUD 1945 pun terlanggar. Keberadaan Pasal-pasal Makar telah membuat kondisi kebebasan ekspresi dan tuntutan atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua menjadi buruk.

Demikian pula halnya dengan aktivitas-aktivitas pembelaan hak asasi manusia yang dilakukan warga Papua, Pasal-pasal Makar kerap digunakan untuk menekan kebebasan berpendapat, serta menyuarakan perampasan hak kemerdekaannya. Hal yang jelas dijamin UUD 1945.

Dalam Permohonan Uji Materi ini, cakupan materi yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah: Pasal 104 (Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden); Pasal 106 (Makar dengan maksud memisahkan diri dari Indonesia); Pasal 107  (Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah); Pasal 108  (pemberontakan); dan Pasal 110  (Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, pasal 106, pasal 107, dan pasal 108).

Adapun Para Pemohon dalam Pengujian Materil ini adalah: Hans Wilson Wader, mahasiswa yang dikriminalkan dengan Pasal Makar; Meki Elosak, Petani yang divonis 8 tahun karena dianggap Makar; Jemi Yermias Kapanai alias Jimi Sembay, orang yang dituduh anggota kelompok bersenjata; Pastor John Jonga, Pr.; seorang Pastor yang melayani ummat di Papua; Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua, Gereja berbentuk Sinodal, berazaskan Pancasila, yang juga memiliki perhatian penuh dalam perbaikan kondisi Hak Asasi Manusia di Papua; dan Yayasan Satu Keadilan, badan hukum yang kerap melakukan pembelaan bagi masyarakat  yang alami ketidakadilan.

Pada intinya, permohonan ini adalah untuk membatalkan keseluruhan Pasal-Pasal Makar tersebut demi menjamin pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional warga Negara dalam menyuarakan ekspresi politik dan menuntut hak-hak mereka yang selama ini terlanggar. Dengan dihapusnya Pasal-Pasal Makar tersebut, segala upaya warga Negara, khususnya warga Papua takkan dengan sewenang-wenang dituduh dan dikriminalkan sebagai pelaku Makar, sehingga prinsip kepastian hukum (legal certainty) pun terwujud.

Tim Advokasi untuk Kebebasan Warga Negara

Kontak:

Latifah Anum Siregar (085244060000)

Simon Pattiradjawane (081344671831)

Arif Maulana (0817256167)

Alves (0811486896)

Andi Muttaqien (08121996984)