Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Sipil dalam Mengakses Mekanisme Pemulihan Melalui Pelatihan ACCESS

ELSAM, Bogor – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) didukung Kedutaan Belanda sukses menggelar pelatihan ACCESS (Advocating Principles of Business and Human Rights for Better Society). Pelatihan ini menjadi ruang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dalam mengakses mekanisme pemulihan korban terdampak operasional perusahaan.

Digelar di Bogor pada 25–29 Maret 2019, pelatihan diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Papua, dan juga Jakarta.

Pelatihan dibuka oleh perwakilan dari Kedutaan Belanda, Roy Spijkerboer. Dalam sambutannya dia mengatakan, pelatihan ACCESS merupakan bagian dari program bisnis dan HAM yang dijalankan oleh ELSAM bekerja sama dengan Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas dukungan dari Kedutaan Belanda.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Direktur ELSAM, Wahyu Wagiman, menyampaikan bahwa pelatihan ini digelar sebagai ruang pembelajaran dan bertukar pengalaman advokasi terkait berbagai isu bisnis dan HAM.

Selama lima hari peserta diajak mendiskusikan bisnis dan hak asasi manusia, terutama tentang bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk menghormati HAM.

“Jika dulu negara selalu menjadi aktor utama, setelah adanya prinsip UNGPs (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ini maka ada aktor lain yang memiliki kewajiban yang sama yaitu korporasi,” ujarnya.

Dalam pelatihan, peserta dikenalkan dengan berbagai instrumen HAM terkait isu bisnis dan HAM. Selain itu, peserta juga diajak untuk melihat sejumlah kasus yang dihadapi di daerah masing-masing.

Tantangan Pemulihan

Pengajar hukum Universitas Airlangga Herlambang Perdana Wiratraman mengatakan pelanggaran HAM oleh korporasi semakin banyak ditemui.

Data Komnas HAM tahun 2012-2017 menunjukkan korporasi menjadi aktor yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM setelah kepolisian.

Tingginya aduan masyarakat terhadap korporasi menurut Herlambang memperlihatkan operasi yang dilakukan oleh korporasi belum selaras dengan dimensi HAM.

“Di sisi lain, implementasi prinsip bisnis dan HAM yang dituangkan dalam bentuk regulasi nasional belum berjalan,” lanjut Herlambang.

Sebelumnya Komnas HAM bersama ELSAM telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM di Indonesia. Inisiatif ini kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM. Perkembangan selanjutnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ditunjuk focal point untuk koordinasi implementasi UNGPs.

Namun demikian, Herlambang memberikan catatan bahwa tidak mudah memastikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat terdampak operasional perusahaan untuk mendapatkan akses mekanisme pemulihan baik yang disediakan negara maupun non-negara.

“Sejauh mana bisnis atau korporasi bersedia menjalankan mekanisme hukum negara maupun mekanisme voluntaristik yang dikembangkan melalui UNGPs, bergantung dari bekerjanya sistem hukum dengan komitmen politik yang kuat dalam mendorong peran negara atas korporasi,” tegas Herlambang.

Penulis: Putri Nidyaningsih