Mengukur Komitmen Pemerintah Menerapkan Prinsip Bisnis dan HAM

ELSAM, Jakarta – Komitmen pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip panduan bisnis dan hak asasi manusia (United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs) dalam operasional bisnis perlu diterjemahkan ke dalam sejumlah langkah konkret. Salah satunya dengan menyusun rencana aksi nasional bisnis dan HAM (RAN Bisnis dan HAM).

Hal ini dikatakan Deputi Direktur Advokasi ELSAM Andi Muttaqien dalam diskusi “Mengukur Komitmen Pemerintah dalam Mengimplementasikan Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia” di Jakarta, Jumat (27/10/2019).

Diskusi yang digelar ELSAM bersama Kedutaan Besar Belanda, Kedutaan Besar Denmark, dan BHRRC (Bussiness and Human Rights Resources Centre) itu menghadirkan sejumlah pembicara. Selain Andi, hadir juga Ifdhal Kasim (Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden RI), Andi Taletting (Kepala Sub Direktorat Kerja sama Luar Negeri, Ditjen HAM, Kemenkumham), Patricia Rinwigati (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia), dan Addri Istambul (Ketua Komite Khusus Pengusaha Berintegritas [KUPAS, Kadin Indonesia]).

Andi menyarankan agar Indonesia belajar dari beberapa negara yang sudah memiliki RAN bisnis dan HAM, salah satunya Jerman.

“Dalam RAN Bisnis dan HAM Jerman secara jelas menuliskan soal insentif, pemerintahan Jerman berkomitmen untuk memperkuat instrumennya dalam perlindungan HAM dengan memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan seperti dengan pengadaan pemberian subsidi, kerja sama pembangunan, dan promosi perdagangan eksternal,” ujar Andi.

Untuk kawasan ASEAN, lanjut Andi, satu-satunya negara yang telah memiliki RAN Bisnis dan HAM adalah Thailand. “Terdapat 110 halaman RAN Bisnis dan HAM yang berisi apa saja yang harus dilakukan oleh kementerian-kementerian di Thailand dan juga dicantumkan langkah-langkahnya,” jelas Andi.

Pemerintah sendiri menurut Kepala Sub Direktorat Kerja sama Luar Negeri, Ditjen HAM, Kemenkumham, Andi Taletting, baru melakukan sosialisasi UNGPs dan menyusun Panduan Nasional Bisnis dan HAM.

“Untuk aksi masih menyasar tanggung jawab pemerintah. Sedangkan aksi perusahaan dalam bisnis dan HAM perlu dilakukan dengan diskusi dan kompromi dari berbagai pihak atau multistakeholder,” kata Andi Taletting.

Menambahkan penjelasan Adi Taletting, Ifdal Kasim mengatakan komitmen pemerintah menerapkan UNGPs tampak dalam pernyataan yang disampaikan presiden dan sejumlah upaya yang dilakukan kementerian.

Selain sosialisasi, kementerian-kementerian kata Ifdhal juga sudah mengkaji sejumlah regulasi terkait bisnis dan HAM.

“Kemudian dilakukan pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai vocal point untuk menyiapkan bagaimana menerapkan prinsip UNGPs,” jelas Ifdhal.

Pembuatan draf RAN Bisnis dan HAM menurut Patricia Rinwigati harus mematuhi sejumlah asas. Di antaranya urgensi, terarah, realistis dan dapat dilakukan. Selain itu RAN Bisnis dan HAM juga menurutnya harus terukur dan melibatkan semua para pemangku kepentingan dalam penyusunannya.

Putri Nidyaningsih