Menguatnya Ancaman Resesi HAM dalam Pusaran Pandemi COVID-19

Siaran Pers Hari HAM 2020
Menguatnya Ancaman Resesi HAM dalam Pusaran Pandemi COVID-19

 

Merebaknya wabah COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020, telah mengguncang seluruh umat manusia di dunia, tanpa terkecuali juga di Indonesia. Pandemi ini telah berdampak besar bagi penikmatan hak asasi manusia, tidak hanya dalam konteks hak atas kesehatan, tetapi juga hak-hak lain, mencakup pula kemerosotan dalam perlindungan hak sipil dan politik. Situasi wabah mengharuskan pemerintah untuk melakukan serangkaian tindakan pembatasan hak asasi manusia, sayangnya dalam pembatasan itu acap kali kurang memperhatikan secara jernih prinsip-prinsip pembatasan dalam HAM. Kondisi ini seperti mengakselerasi proses penurunan demokrasi (democracy decline), yang kecenderungannya menguat bahkan sebelum pandemi menjalar. Penurunan itu khususnya ditandai dengan terus merosotnya penikmatan kebebasan sipil, serta lahirnya sejumlah kebijakan, baik ditingkat legislasi maupun regulasi, yang tidak sejalan dengan pelaksanaan kewajiban negara terhadap HAM. Kemerosotan yang terus berlanjut, mungkin akan mengantarkan Indonesia pada situasi, yang disebut para ahli sebagai pseudo-democracy (demokrasi semu), yang tentu tidak menguntungkan bagi hak asasi manusia.

Dalam penanganan COVID-19 misalnya, ada kecenderungan untuk membenturkan antara kebutuhan pemenuhan hak atas kesehatan, dengan kepentingan pemulihan ekonomi, yang disertai dengan peminggiran hak asasi. Pada situasi ini mestinya hak asasi manusia dapat menjadi pendekatan yang diartikulasikan sebagai kerangka kerja etis untuk dapat mencapai titik ekuilibrium yang mempertemukan berbagai kebutuhan dan kepentingan tersebut, tanpa mengorbankan manusianya. Situasi tersebut dapat kita tempatkan sebagai potret umum situasi HAM sepanjang tahun 2020, yang secara detail, menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) aspek-aspeknya dapat dilihat dari sejumlah permasalahan yang meliputi: penurunan kualitas kebebasan sipil; meningkatnya permasalahan terkait dengan perlindungan hak atas privasi; lemahnya dorongan dalam penghormatan hak asasi manusia yang melibatkan aktor non-negara, khususnya korporasi; kemandegan proses akuntabilitas untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM yang berat masa lalu; menguatnya kecenderungan pembentukan kebijakan berseberangan dengan HAM; serta terus berlarutnya konflik dan kekerasan yang terjadi di Papua.

Pada aspek kebebasan sipil, kecenderungan penurunan terutama dapat dilihat dalam penikmatan kebebasan beragama, berekspresi, dan berkumpul. Secara umum, penilaian yang diberikan oleh Freedom House (2020) menunjukkan kualitas kebebasan sipil Indonesia pada kondisi “separuh bebas” (partly free). Dalam perlindungan kebebasan beragama misalnya, Freedom House hanya memberikan skor 1 dalam skala 4 bagi Indonesia, yang memberi pertanda rendahnya proteksi kebebasan ini. Dalam periode ini, sejumlah kasus intimidasi dan persekusi terhadap kelompok agama minoritas, maupun tindakan pelarangan dan penutupan sejumlah tempat ibadah, terjadi di berbagai daerah. Pun demikian dalam penikmatan kebebasan berekspresi, yang situasinya tak-lebih baik dari kebebasan sipil lainnya. Penggunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih menjadi momok dalam pelaksanaan kebebasan ini, khususnya dalam ruang jaringan (digital). Kritik terhadap penanganan COVID-19 kerap direspon dengan ancaman kriminalisasi, melalui penggunaan pasal defamasi dan penebaran ujaran kebencian. Atas nama penanggulangan disinformasi seputar pandemi COVID-19, pasal-pasal pidana dalam UU ITE kerap digunakan sebagai instrumen pemberi efek jeri (chilling effect), dengan ancaman pemenjaraan. Sementara pada aspek kebebasan berkumpul, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah, sebagai upaya membatasi persebaran wabah COVID-19, implementasinya juga terkesan tebang pilih, dan cenderung menegasikan penikmatan hak asasi manusia lainnya. Situasi itu terutama terekam dalam penanganan sejumlah aksi demonstrasi menolak pengesahan RUU Cipta Kerja di beberapa kota, yang direpresi aparat keamanan dengan alasan pelaksanaan PSBB. Bahkan intimidasi juga dilakukan terhadap mereka para mahasiswa dan pelajar yang bergabung dalam aksi penolakan RUU tersebut. Tidak hanya melibatkan aparat keamanan, intimidasi juga melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta institusi universitas.

Intaian ancaman juga menyeruak dalam penikmatan hak atas privasi, yang diidentifikasi dengan meningkatnya praktik-praktik pelanggaran terhadap hak ini, khususnya terjadinya sejumlah insiden kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Sepanjang tahun 2020 terjadi rentetan insiden kebocoran data pribadi, yang melibatkan institusi pemerintahan, seperti data penanganan COVID-19 dan data pemilih tetap, juga kebocoran data yang dikelola oleh sejumlah platform e-commerce. Sayangnya, dari berbagai insiden tersebut, tidak dilakukan proses investigasi dan penanganan yang memadai, yang diinformasikan ke publik secara akuntabel, guna menjamin insiden serupa tidak terulang kembali. Kekosongan UU Pelindungan Data Pribadi menjadi alasan tidak adanya proses penyelesaian tersebut, yang memiliki arti keharusan untuk mengakselerasi proses pembahasan RUU ini di DPR. Tak hanya itu, pada periode ini juga terjadi peningkatan intensitas serangan digital dan peretasan akun yang dialami khususnya oleh pembela HAM, terutama mereka yang secara aktif melancarkan kritik terhadap Pemerintah. Sebangun dengan penanganan kebocoran data pribadi, pun terhadap sejumlah insiden peretasan, aparat penegak hukum belum melakukan penanganan secara layak, untuk mengungkap pelaku dan motif dari praktik-praktik tersebut.

Lalu bagaimana dalam upaya memastikan aktor non-negara, khususnya korporasi untuk menghormati HAM? Menjelang satu dekade United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), sinyal baik perlindungan negara dan kepatuhan korporasi dalam menghormati HAM masih terlihat kabur. Situasi ini setidaknya nampak dari tiga aspek: belum efektifnya mekanisme pengaduan dan pemulihan hak-hak korban (terutama kelompok rentan); problem disorganisasi upaya penerjemahan Aksi Bisnis dan HAM ke dalam sistem hukum nasional; dan inkonsistensi upaya perlindungan HAM dalam operasi bisnis dengan kebijakan terkait, seperti lahirnya UU Cipta Kerja dan seluruh regulasi turunannya. Sementara pada level korporasi, aspek kepatuhan masih terbatas pada pemenuhan administrasi dan sertifikasi. Padahal semestinya langkah mereka sudah lebih jauh dari itu, misalnya dengan pengembangan kebijakan internal dan pembentukan pedoman operasional penghormatan HAM dalam tata kelola perusahaan, yang salah satunya mempertimbangkan pelaksanaan uji tuntas HAM bagi perusahaan. Situasi tersebut berdampak pada masih tingginya laporan dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi, seperti permasalahan terkait sengketa tanah, sengketa ketenagakerjaan, hingga pencemaran lingkungan akibat operasional korporasi. Merespon hal itu, semestinya pemerintah tidak hanya bertumpu pada program reforma agraria, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang melibatkan korporasi dengan masyarakat sekitarnya, mengingat kompleksitas masalahnya. Perlu ada upaya yang lebih sistematis yang memastikan digunakannya pendekatan free, prior, informed and consent (FPIC) dalam setiap proyek investasi, untuk sektor apa pun. Langkahnya dapat dimulai dengan penciptaan kebijakan perlindungan, melalui pengadopsian aksi bisnis dan HAM dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), pembentukan Strategi Nasional Bisnis dan HAM dalam kerangka hukum yang kuat, serta meninjau kembali kebijakan yang kontradiktif dengan perlindungan HAM.

Kabar kurang menggembirakan juga nampak dari stagnasi agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Komitmen pembentukan kembali KKR Nasional yang disuarakan oleh Menkopolhukam, pada awal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, sampai dengan akhir tahun 2020 belum menunjukkan progres yang berarti. Bahkan dukungan politik secara resmi dari pemerintah pusat bagi bekerjanya KKR Aceh, sejauh ini juga belum disampaikan, termasuk dukungan operasional bagi kerja kelembagaannya. Situasi yang kurang lebih sama juga terlihat dari mandeknya tindak lanjut hasil penyelidikan Komnas HAM, terhadap setidaknya 13 kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat, yang tidak kunjung dibawa ke proses penyidikan oleh Jaksa Agung. Capaian dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat justru muncul dari ruang-ruang lain di luar pemerintah, seperti progres pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh KKR Aceh; kemenangan keluarga korban Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, dalam kasus melawan Jaksa Agung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta; dan berbagai upaya rekonsiliasi yang digagas oleh masyarakat sipil di tingkat akar rumput. Stagnasi yang berlarut-larut dalam agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, akan berdampak buruk bagi kualitas hidup dan kehidupan korban dan keluarganya, terutama saat harus bertahan dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

Setali tiga uang dengan situasi di atas, yang memberi sinyalemen pada terjadinya resesi hak asasi manusia, dalam konteks politik hukum HAM, yang terejawantahkan dalam pembentukan sejumlah kebijakan, baik di tingkat legislatif maupun pemerintah, juga memperlihatkan kian memudarnya komitmen pada HAM. Sebaliknya, pemerintah justru lebih mengakselerasi pembahasan dan pengesahan sejumlah legislasi yang lebih memfasilitasi kepentingan oligarki dan berpotensi menggerus jaminan perlindungan HAM, seperti pengesahan UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Lahirnya sejumlah kebijakan tersebut berpotensi melegitimasi tindakan kekerasan dalam berbagai variannya, terhadap kelompok masyarakat, yang memperjuangkan hak-haknya, maupun para pembela HAM yang mendampinginya. Fakta ini, sesungguhnya memperlihatkan pola yang tidak berubah, seiring dengan pergantian rezim kekuasaan, bahwa hukum seringkali menjadi bagian penting dalam memastikan legitimasi kekuasaan dan digunakan untuk melayani kuasa oligarki. Hukum tidak berubah menjadi responsif, tetapi masih tetap pada kecenderungan represifnya. Lebih jauh, meski secara khusus menyinggung kebijakan RANHAM dalam pidato hari HAM 2020, tetapi sampai dengan saat ini, Presiden Jokowi justru belum mengesahkan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) untuk periode 2020-2025. Ini tentu akan berakibat pada ketidakoptimalan pelaksanaan berbagai rencana aksi HAM untuk periode tersebut. Padahal RANHAM merupakan alat ukur penting untuk menilai sejauh mana komitmen negara, khususnya pemerintah, dalam melaksanakan kewajiban penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.

Situasi konflik dan kekerasan di Papua juga tak-kunjung membaik, pasca-memanasnya situasi wilayah itu pada akhir 2019 yang lalu. Rentetan peristiwa kekerasan terus terjadi sepanjang tahun 2020, dari peristiwa penembakan hingga pembunuhan, seperti yang dialami oleh Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, pada September 2020. Penangkapan aktivis dan pegiat HAM juga masih terjadi, setidaknya 84 orang, termasuk Wensislaus Fatubun (Penasihat HAM Majelis Rakyat Papua (MRP)), dan tujuh staf MRP lainnya, yang ditangkap dan ditahan pada 17 November 2020. Rangkaian peristiwa kekerasan yang terus terjadi, tentunya akan kian mempersulit upaya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, baik melalui proses peradilan maupun pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Sedikitnya tiga kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat di Papua (Wasior, Wamena, dan Paniai), yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM, namun juga belum ada tindak lanjut ke proses berikutnya. Termasuk juga pembentukan KKR Papua yang menjadi mandat UU Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, sejauh ini juga belum memperlihatkan progres apapun, jelang 20 tahun pelaksanaan Otsus. Pada sisi lain, pemerintah pusat juga cenderung mempertahankan pendekatan dan strategi lama dalam penanganan masalah Papua, yang menekankan pada pelibatan aktor keamanan. Keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang digadang-gadang sebagai pendekatan baru pemerintah dalam mengatasi persoalan di Papua, yang dikatakan lebih menekankan pada pendekatan kesejahteraan, senyatanya juga belum memberikan perubahan yang signifikan bagi perbaikan situasi Papua.

Dengan observasi dan gambaran situasi di atas, ke depan tentunya upaya-upaya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia akan dihadapkan pada situasi yang sulit dan penuh tantangan. Oleh karenanya, untuk tidak terus terjebak pada kemerosotan dan kemunduran (involusi) dalam penegakan HAM, ELSAM perlu menekankan sejumlah hal berikut ini:

  1. Dalam konteks relasi antara pemegang hak (rights holder) dan pemangku kewajiban (duty bearer), negara khususnya pemerintah adalah aktor utama dalam pelaksanaan kewajiban terhadap HAM, oleh karenanya mengacu pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, semestinya pemerintah mengambil berbagai langkah untuk pelaksanaan kewajiban tersebut.
  2. Indonesia adalah negara pihak dari hampir semua perjanjian internasional hak asasi manusia yang utama, oleh sebab itu sudah seharusnya bagi pemerintah untuk mengadopsi dan mengintegrasikan berbagai kewajiban dalam perjanjian internasional tersebut, dalam pembentukan berbagai kebijakan. Hal ini penting untuk mencapai fase role of consistent behavior dalam pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat nasional.
  3. Mengingatkan kembali Presiden untuk mengambil kepemimpinan politik guna memastikan penerapan prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia, dalam penyelenggaraan pemerintahannya, termasuk penerapannya oleh struktur dan seluruh aparatur pemerintahannya.
  4. Memastikan DPR menjalankan fungsi checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak semata-mata menjadi stempel bagi agenda pemerintah, termasuk dalam pembentukan legislasi dan pelaksanaan fungsi pengawasan.
  5. Menjamin independensi Mahkamah Agung (MA) dengan seluruh struktur peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi, untuk memastikan adanya kontrol yudisial, khususnya terhadap seluruh kebijakan dan tindakan administratif pemerintah, dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta menjadi mekanisme komplain dan pemulihan ketika terjadi pelanggaran.

 

Jakarta, 10 Desember 2020

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman
Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Miftah Fadhli (Peneliti), telepon: 087885476336; Alia Yofira (Peneliti), telepon: 081217015759; Shevierra Danmadiyah (Peneliti), telepon: 081236325338; Sekar Banjaran (Staf Advokasi), telepon: 081287769880; Busyrol Fuad (Staf Advokasi), telepon: 085655004863; Ari Yurino (Staf Advokasi), telepon: 082114560338.