Menguatkan Perspektif HAM ASN di Lingkungan Kemenkum HAM

ELSAM, Jakarta—Mengenalkan perspektif HAM bagi analis kebijakan, khususnya di Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM, menjadi sangat penting. Perspektif HAM dapat membantu mereka dalam menilai berbagai kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Untuk itu ELSAM dan ICJR bekerja sama dengan Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM menggelar pelatihan daring terkait HAM bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenkum HAM.

Training HAM yang diikuti 53 peserta dari berbagai Kanwil Kemenkumham dan Balitbang HAM ini dimulai dengan belajar mandiri secara online atau e-learning. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan webinar sesi tanya jawab pasca e-learning yang diadakan dua gelombang.

Gelombang pertama diadakan pada 16 Juni 2020,  diperuntukkan bagi para peserta yang berasal dari wilayah Indonesia bagian Barat dan Tengah. Sementara gelombang kedua yang digelar hari berikutnya, 17 Juni 2020, diperuntukkan bagi peserta yang berasal dari wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur.

Hadir mengisi pelatihan Mantan Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah, Direktur ELSAM Wahyu Wagiman dan Peneliti Amnesty International Indonesia Aviva Nababan.

Dalam pemaparan singkatnya terkait Good Governance dan HAM, Roichatul menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan. Hal ini menurutnya untuk memastikan agar pengelolaan negara diperuntukkan sebesar-besarnya bagi pemenuhan HAM warga negara.

Selain itu, Roichatul juga mengungkapkan bahwa pelayanan publik merupakan jembatan antara negara dan rakyatnya.

“Pelayanan publik merupakan wujud konkrit dari kehadiran negara bagi warga negara. Pelayanan publik harus dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM sehingga warga negara dapat menikmati secara utuh layanan yang diberikan oleh negara,” lanjut Roichatul.

Sementara Wahyu Wagiman berupaya untuk mendudukan persoalan HAM dalam konteks bisnis. Menurut Wahyu dalam menjalankan kegiatannya banyak korporasi terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM.

Untuk itu, lanjut Wahyu, pemerintah mengadopsi instrumen Bisnis dan HAM yang dikeluarkan PBB. Adopsi prinsip bisnis dan HAM dapat membantu memastikan agar kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Dalam paparannya Aviva Nababan menekankan tentang posisi minoritas dan kelompok rentan lainnya. Dalam kasus HAM menurutnya sering kali kelompok minoritas dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling dirugikan.

Untuk itu Aviva menekan pentingnya peran negara untuk melindungi kelompok minoritas dan kelompok rentan secara lebih efektif. Hal ini agar kelompok minoritas dan kelompok rentan mendapatkan posisi yang setara seperti kelompok masyarakat lainnya.

Ari Yurino