Mengkaji Pemikiran Supriyadi dalam Penguatan Hak Korban

ELSAM, Jakarta – Kamis (10/1/2019) siang yang cerah, serambi ELSAM penuh dengan peserta diskusi. Mereka ada yang berasal dari masyarakat sipil, wartawan, staff ahli DPR, bahkan anggota DPR. Diskusi santai bertajuk “Mengkaji Penguatan Hak Korban dalam Rancangan KHUP: Menggali Pemikiran Supriyadi Tentang Pemenuhan Hak-hak Korban di Indonesia” sedang digelar.

Pembicara yang hadir dalam diskusi tersebut adalah mantan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai; Peneliti PUSKAPA UI Putri Kusuma Amanda; dan Direktur Program ICJR Erasmus Abraham Napitupulu.

“Pemikiran Mas Supi (Supriyadi Widodo Eddyono) banyak dipengaruhi kerja-kerja beliau di Koalisi Saksi dan Korban, sebuah koalisi yang paripurna mendorong terwujudnya LPSK. Kemudian karena lingkungan tersebut pemikiran organik Mas Supi mewarnai advokasi hak korban di RKUHP,” tutur Erasmus.

Warisan terbesar Supi kata Erasmus adalah pemikirannya. Supi menganggap Sistem hukum akan menjadi lebih baik jika korban diberi ruang berpartisipasi. Pandangan Supi lainnya kata Erasmus adalah pidana kurungan badan yang tidak pernah bisa menjadi solusi. Perumusan RKUHP kata Erasmus sudah seharusnya memperhatikan hal ini.

Dalam kesempatan yang sama Putri mengatakan bahwa penyusunan RKUHP masih fokus pada memberi hukuman kepada pelaku.  Data korban yang minim menjadi tanda bahwa perhatian terhadap korban sangat kecil.

“Itu terbukti ketika pemerintah belum punya data korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin minim data kita soal korban. Barangkali  perhatian kita tidak sebesar itu terhadap korban,” ujar Putri.

Dalam draft rancangan KUHP yang beredar, lanjut Putri, masih ditemukan sejumlah ketentuan yang sulit diakses. Misalnya RKUHP dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengkomodir prinsip keadilan restoratif melalui mekanisme diversi atau penyelesaian kasus di luar peradilan pidana.

Namun mekanisme tersebut masih dibatasi pada kasus yang ancaman pidananya di atas tujuh tahun. Konsekuensinya, diversi tidak bisa dijalankan dalam kasus dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun.

Selain itu ada juga Pasal 446 RKUHP tentang zina. Pasal ini menurut Putri berpotensi memidanakan anak korban kekerasan seksual dan perkawinan anak karena mereka masuk kategori sudah berhubungan seksual di luar nikah.

Dalam acara yang diinisiasi oleh ELSAM bersama Kita Sama, ICJR, ICW dan ICJR ini, Abdul Haris Semendawai juga mengingatkan bahwa ada tujuan lebih besar dari restitusi dan kompensasi korban dalam RKUHP. Kedua mekanisme tersebut memungkinkan pemberian hukum selain hukuman badan yang memberatkan pemerintah seperti misalnya menyiapkan fasilitas Lapas. Pembayaran restitusi dan kompensasi juga dapat mempersingkat masa pelaku di Lapas.

Penulis: Sekar Banjaran Aji