Mengkaji Ketentuan Pelanggaran Berat HAM Dalam RKUHP 2015

ELSAM, Jakarta – Sebagai tulang punggung dalam sistem hukum pidana di Indonesia, KUHP memiliki peranan sentral dan oleh karenanya proses amandemen KUHP tersebut menjadi salah satu aspek terpenting dalam mereformasi kerangka hukum pidana Indonesia. Hingga saat ini, Panitia Kerja KUHP DPR RI masih dalam proses pembahasan Rancangan KUHP (RKUHP) dengan target awal penyelesaian pembahasan sampai tahun 2017.

Dalam buku II RKUHP, yang diserahkan Pemerintah pada pertengahan tahun 2015 lalu, memuat ketentuan “Tindak Pidana Terhadap HAM yang Berat” yang tersebar mulai Pasal 400 hingga Pasal 406. Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana yang dimaksudkan mencakup isu seputar kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, hingga aspek pertanggungjawaban komando pun turut menjadi topik yang dimuat dalam RKUHP.

Sementara di sisi lain, ketentuan terkait dengan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM). Menjadi tanda tanya besar ketika pidana khusus tersebut diinkorporasikan dengan instrumen yang mengatur tentang tindak pidana umum. Akankah kemudian kejahatan-kejahatan yang dikategorisasikan sebagai suatu tindak pidana khusus hilang statusnya? Tidak hanya itu, hal penting yang perlu dipertanyakan selanjutnya adalah sudahkah pemuatan ketentuan terkait pelanggaran berat HAM ini memenuhi standar internasional yang termuat dalam Statuta Roma 1998?

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka pada tanggal 23 Maret 2016 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bekerja sama dengan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Case Matrix Network (CMN) mengadakan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) bertemakan “Mengkaji Rancangan KUHP Indonesia: Pertimbangan-Pertimbangan dalam Pelaksanaan Bagian Substantif dari Statuta Roma”.

Adapun peserta diskusi terdiri dari perwakilan Komisi III DPR RI, Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, Komisioner Komnas HAM, Komnas Perempuan, akademisi dari Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (TerAs) Universitas Trisakti dan Human Rights Resource Center (HRRC) Universitas Indonesia, serta perwakilan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti KontraS dan Imparsial.

Untuk mengawali diskusi, yang dimoderatori oleh Anggara (ICJR), Prof. Olympia Bekou dari University of Nottingham – yang sekaligus menjabat sebagai Deputi Direktur CMN – memaparkan tentang “Pertimbangan kompatibilitas: tantangan-tantangan dan praktik-praktik terbaik di sejumlah negara dalam mempertimbangkan kompatibilitas KUHP dengan ketentuan dasar kejahatan internasional”.

Menurutnya, inkorporasi ketentuan dalam Statuta Roma diperlukan sebagai upaya penguatan kerja sama antara Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dengan negara, sekaligus sebagai langkah dalam memaknai prinsip komplementer itu sendiri. Kemudian, implementasi ketentuan dalam Statuta Roma tersebut ke dalam hukum nasional dapat dilakukan kapan saja, meskipun instrumen ini telah berlaku secara efektif sejak 1 Juli 2002. Sebagai perbandingan, ia mengilustrasikan praktik di Filipina dan Inggris yang telah memiliki instrumen hukum nasional yang mengatur tentang kejahatan internasional sebelum meratifikasi Statuta Roma.

Dari segi ketentuan terkait kejahatan internasional dasar (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang), Prof. Bekou menilai bahwa pentingnya memasukkan kejahatan internasional seperti ini sebagai suatu tindak pidana khusus dalam sistem hukum pidana nasional. Hal ini bukan sekedar untuk menggambarkan tingkat keparahannya saja, tetapi juga untuk mencegah masuknya intervensi asing karena adanya kekosongan hukum dalam hukum nasional, seperti yang terjadi di Sierra Leone, Timor Leste dan Kamboja.

Dalam hal metode inkorporasi ke dalam hukum nasional, Prof. Bekou menyampaikan bahwa setidaknya terdapat tiga cara yang dapat dilakukan oleh negara, yaitu, pertama, dengan memiliki satu undang-undang baru yang mengatur tentang kejahatan internasional dan mekanisme kerja sama dengan ICC. Kedua, dengan memasukkan ketentuan dalam Statuta Roma ke dalam instrumen hukum yang ada, seperti KUHP dan KUHAP. Alternatif pilihan yang ketiga yang ditawarkan oleh Prof. Bekou adalah gabungan kedua metode sebelumnya.

Meskipun demikian, beliau juga mencatat bahwa upaya pelembagaan ketentuan dalam Statuta Roma tidaklah tanpa cacat. Prof. Bekou berpandangan bahwa tantangan-tantangan yang biasanya terjadi dan dihadapi oleh negara dalam mengimplementasikan hal tersebut adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk mereformasi sistem hukum pidana di tingkat nasional. Selain itu, upaya untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan internasional bukanlah perkara mudah. Negara sering kali diperhadapkan dengan pertentangan terhadap jaminan konstitusional, seperti isu imunitas dan amnesti, maupun dilematika aliran sistem hukum monisme dan dualisme, kaitannya dengan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional.

Untuk konteks Indonesia, Supriyadi dari ICJR menjelaskan bahwa menurutnya pemuatan ketentuan dalam Bab IX Buku II RKUHP 2015 tentang tindak pidana terhadap HAM yang berat belum sepenuhnya mengabsorpsi ketentuan yang termuat dalam Statuta Roma, malahan hal itu hanya mengkooptasi ketentuan dalam UU Pengadilan HAM yang sudah jelas diketahui tidak sempurna dan keliru dalam penyusunan materiilnya.

Menambahkan Supriyadi, Fadillah Agus dari Universitas Trisakti menyampaikan pandangannya terkait dengan kekeliruan-kekeliruan dalam ketentuan Bab IX tersebut. Pertama, ia mengkritisi penginklusian ketentuan tanggung jawab komando/superior dalam Pasal 403 dan 404 pada Buku II. Ketentuan Buku II jelas pengaturannya hanya sebatas tindak pidana saja. Tanggung jawab komando/superior jelas bukanlah suatu bentuk tindak pidana, melainkan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pidana, sehingga eksistensi ketentuan Pasal 403 dan 404 menjadi tidak tepat.

Kedua, terkait dengan diksi yang dipergunakan. Untuk mengilustrasikan, ia mencontohkan judul Bab IX “Tindak Pidana terhadap HAM yang Berat” ini jika diterjemahkan akan menjadi “Crimes against Gross Human Rights”. Istilah ini tidak lazim dipergunakan dalam hukum internasional. Kemudian pula penggunaan istilah “tindak pidana dalam masa perang atau konflik bersenjata” pun tidak tepat dalam mendeskripsikan konsep kejahatan perang (war crimes).

Mempertimbangkan kelemahan-kelemahan dalam RKUHP untuk mengatasi kejahatan internasional seperti ini, ELSAM berpandangan bahwa sudah sepatutnya DPR RI, dalam hal ini Komisi III, untuk mencabut dan mengeluarkan ketentuan dalam Bab IX Buku II RKUHP karena adanya kekhasan dari tindak pidana tersebut sebagai suatu tindak pidana khusus. Lebih lanjut, upaya pencabutan seperti ini harus didukung pula dengan pengamandemenan UU Pengadilan HAM yang telah masuk daftar panjang (long list) Prolegnas 2015-2019. Dalam merevisi undang-undang ini, ELSAM merekomendasikan perlunya penginkorporasian secara seutuhnya terhadap ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Statuta Roma, termasuk isu tentang kejahatan perang yang selama ini belum termuat di dalamnya.

Penulis: Ruben Firtz Sumigar