Mengikat atau Sukarela: Menjembatani Perbedaan Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Isu Bisnis dan HAM di Indonesia

ELSAM, Jakarta – Ada satu perdebatan di kalangan organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam mengadvokasi isu bisnis dan hak asasi manusia (HAM). Debat itu terkait perlu tidaknya mengadvoksi aturan yang mengikat (legally binding) korporasi. Sebagian CSO menganggap advokasi aturan yang mengikat korporasi penting. Tanpa itu, advokasi isu bisnis dan HAM tidak akan maksimal. Sementara sebagian yang lain lebih bersikap realistis, mengoptimalkan penerapan aturan yang ada, meski tidak mengikat.

Merespons hal tersebut ELSAM bersama Yayasan Tifa menyelenggarakan workshop bertajuk “Mempertemukan Titik-Titik Persamaan Pilihan Strategi dan Aksi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Isu Bisnis dan HAM: Soft Law versus Hard Law Pilihan Regulasi Menuju Bisnis yang Memuliakan Manusia (Humanizing Business)”. Workshop digelar pada 6 – 7 Desember 2018, di Jakarta.

Workshop memberi wadah para perwakilan CSO di Indonesia untuk memahami isu bisnis dan HAM secara konseptual baik dari perspektif aturan yang mengikat (legally binding) maupun sukarela (voluntary). Melalui workshop ini, berbagai titik persamaan dan perbedaan pendekatan CSO di dalam advokasi isu bisnis dan HAM dipertemukan.

Ramadansyah selaku perwakilan dari Kementerian Luar Negeri menjelaskan kelebihan dan kekurangan instrumen bisnis dan HAM yang mengikat dan sukarela.

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) yang bersifat sukarela memiliki kelebihan karena penerimaannya tidak banyak mendapatkan resistensi. Sedangkan konvensi yang bersifat mengikat cenderung sulit disetujui oleh negara-negara karena sarat dengan berbagai unsur kepentingan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan posisi Indonesia di tengah diskursus tersebut adalah mengoptimalkan implementasi UNGPs sambil tetap terbuka dengan proses pembentukan instrumen hukum yang mengikat.

Dalam kesempatan yang sama akademisi Universitas Airlangga Iman Prihandono berpandangan penyelesaian masalah bisnis dan HAM tidak bisa dilakukan dengan satu cara sehingga instrumen yang mengikat dan sukarela bukanlah sebuah pilihan.

“Permasalahan bisnis dan HAM tidak dapat diselesaikan dengan satu cara (one single bullet)sehingga men-dikotomi UNGPs dan Legally Binding Instrument menjadi tidak relevan,” kata Iman.

Meski demikan, dia mengakui bahwa belum adanya ketentuan yang mengatur hubungan HAM antara korporasi dan individu mempersulit pertanggung-jawaban pelanggaran HAM oleh korporasi.

 “Tidak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum internasional mempersulit pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi,” tegasnya.

Roichatul Aswidah dari ELSAM selaku fasilitator di dalam workshop tersebut berusaha menampung berbagai aspirasi dari perwakilan CSO dengan membentuk kelompok dan meminta masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi poin keberhasilan, tantangan, langkah-langkah dan sinergi dari CSO di dalam upaya advokasi HAM dan bisnis.

Akhirnya ditemukan berbagai titik persamaan dan perbedaan yang kemudian menghasilkan kesepakatan aksi bersama CSO.  Diantaranya persetujuan itu adalah konsolidasi rutin dan penyelenggaraan dialog multi pihak guna mengadvokasikan isu bisnis dan HAM baik dari pendekatan sukarela maupun mengikat. Hal ini dapat dicapai karena pada akhirnya timbul kesepahaman bahwa kedua pendekatan tersebut tidak seharusnya dipertentangkan, namun dapat diupayakan secara berbarengan.

Penulis: Ratu Durotun Nafisah