Mengidentifikasi Ancaman dan Risiko (Digital) Terhadap Pembela HAM

ELSAM, Jakarta—Meski banyak memberikan kemudahan bagi para pembela HAM untuk melakukan advokasi, teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi ancaman bagi mereka. Sayangnya, mayoritas para pegiat HAM belum melakukan upaya pencegahan serius terhadap ancaman digital ini.

Dalam beberapa waktu terakhir serangan digital menyasar para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, mahasiswa, bahkan komika. Model serangan bermacam-macam, mulai peniruan akun (impersonation), pengumbaran identitas (doxing), peretasan, teror, penyadapan dan pengawasan ilegal (unlawful breach and illegal surveillance), zoom bombing, kriminalisasi, hingga ancaman persekusi.

Sebut saja kasus peretasan terhadap Ravio Patra. Seperti banyak diberitakan, Ravio ditangkap karena dianggap telah menyebarkan pesan yang memicu kebencian dan tindak kekerasan melalui akun Whatsappnya. Belakangan diketahui ternyata akun Whatspp Ravio telah diretas.

Peretasan tidak hanya terjadi pada Ravio. Peretasan atau percobaan peretasan melalui akun media sosial maupun aplikasi pesan juga dialami antara lain oleh Fajar (Ketua BEM UI), Merah Johansyah (Jatam), Syahdan Husein (Gejayan Memanggil), R Sumakto (Koordinator Jaringan Desa Kita), Veronika Koman (Aktivis), dan seorang jurnalis, Mawa Kresna. Bahkan, aksi peretasan juga terjadi pada akun Instagram milik YLBHI sehingga tidak dapat diakses untuk beberapa waktu.

Tak hanya itu, serangan digital juga menimpa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan akademik. Pada 29 Mei 2020 lalu, agenda diskusi mahasiswa Constitutional Law Society Fakultas Hukum UGM (CLS FH UGM) yang berjudul “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” dibatalkan karena karena para penggerak diskusi tersebut diancam melalui saluran digital.

Serangan digital terhadap pembela HAM semakin kencang dan bervariasi. Sayangnya, menurut Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar hal tersebut belum diantisipasi para pembela HAM.

“Sebagai gambaran, serangan digital bentuknya juga bermacam-macam, dapat berupa serangan aktif atau pasif dan bahkan dalam bentuk semantik. Sayangnya memang mayoritas organisasi masyarakat sipil di Indonesia belum secara serius melakukan tindakan preventif terhadap serangan digital,” kata Wahyudi dalam webinar “Ancaman Serangan Digital Terhadap Pembela HAM”, yang diselenggarakan oleh Imparsial bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Rabu (8/7/2020).

Lebih jauh Wahyudi menjelaskan, setidaknya ada tiga hal yang harus diamankan, yaitu lingkungan kantor tempat kita bekerja, lingkungan publik, dan perangkat kerja pribadi yang menempel pada kita seperti laptop dan ponsel.

Selain itu untuk mengantisipasi berbagai macam ancaman serangan digital tersebut, organisasi masyarakat sipil juga disarankan untuk melakukan permodelan ancaman. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan tindakan antisipasi dan mitigasi atas setiap risiko dari suatu ancaman.

Uraian Wahyudi Djafar tentang tema ini dapat diunduh di tautan berikut ini: Ancaman dan Risiko Digital Terhadap Pembela HAM.