Mengenal Beberapa Model Tata Kelola Identitas Digital

ELSAM, Jakarta—Perkembangan tanda penduduk Indonesia telah berkembang seiring perkembangan yang terjadi di bidang teknologi. Tanda pengenal penduduk yang semula berbentuk fisik dan terpisah-pisah kini telah mengalami digitalisasi dan semakin terpadu.

Seiring dengan perkembangan pengelolaan identitas digital tersebut diperlukan model tata kelola yang tepat sehingga berbagai kepentingan warga yang terkait dengan datanya tersebut dalam terlayani dengan baik.

Demikian dikatakan Peneliti ELSAM Miftah Fadhli dalam webinar “Identitas Digital: Konsep Pengembangan dan Pelindungannya” yang diselenggarakan oleh ELSAM bersama dengan PMII Cabang Sleman pada Selasa (15/12).

Fadhli mengatakan, setidaknya terdapat tiga model pengelolaan sistem identitas digital yang telah dilakukan oleh berbagai negara di dunia.

Pertama, model yang terpusat. Dalam model ini pengumpulan dan pengelolaan identitas warga warga ditangani oleh satu badan di pemerintahan.

“Sehingga setiap layanan yang diberikan kepada individu harus merujuk pada database yang sudah dibangun oleh lembaga pemerintah tersebut,” kata Fadhli.

Kedua, model federasi. Dalam model ini pemerintah menunjuk beberapa provider untuk membangun sistem verifikasi atau otorisasi terkait beberapa layanan yang berbeda-beda.

“Misalnya provider A untuk melakukan verifikasi terkait layanan komunikasi, lalu provider B untuk layanan kesehatan, provider C misalnya untuk layanan terkait bantuan sosial,” tambahnya.

Ketiga, model disentralisasi. Dalam model ini tidak ada satu skema nasional tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk melakukan identifikasi dan verifikasi identitas.

“Jadi tiap sektor pemberi layanan mengumpulkan identitas dan melakukan verifikasi secara internal berdasarkan database yang dibangun oleh tiap-tiap sektor,” lanjut Fadhli.

Peran negara sendiri dalam model tersebut lanjut Fadhli hanya memberi sertifikasi terkait standar keamanan dari teknologi yang digunakan oleh tiap-tiap sektor pemberi layanan.

Di Indonesia sendiri digitalisasi identitas penduduk di Indonesia kata Fadhli dimulai pada 2009 dengan program penerapan KTP elektronik (e-KTP). Program yang diatur melalui Perpres No. 26/2009 ini menjadikan nomor induk kependudukan (NIK) yang tertera di e-KTP sebagai basis identitas penduduk lainnya.

“Ada sekitar 30 lebih elemen data pribadi yang masuk dalam e-KTP. Mulai data umum seperti nama, alamat dan jenis kelamin hingga data yang spesifik seperti data biometrik, sidik jari, dan iris mata,” kata Fadhli.

NIK yang ada di e-KTP lanjut Fdhli menjadi basis untuk dokumentasi penduduk lainnya yang digitalisasi seperti e-pasport, e-KTKLN (kartu tenaga kerja luar negeri) dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Dalam kesempatan berbeda, Erikson P. Manihuruk, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri mengatakan, kementerian dan lembaga masih mengumpulkan data secara sendiri-sendiri.

“Kedepannya, Kemendagri akan bekerja sama dengan Kominfo untuk membangun pusat data nasional sehingga pengumpulan dan pengamanan data akan lebih fokus dan efektif,” ujar Erikson dalam webinar “Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Identitas Digital”, Rabu (16/12).

Shevierra Danmadiyah

Catatan: serial webinar tentang identitas digital dapat diikuti di Youtube Perkumpulan ELSAM ( https://youtu.be/4QQddqKeB-8 )