Mengembangkan Pendekatan Berbasis HAM Dalam Kebijakan Keamanan Siber: Mencari Distingsi Rezim Keamanan dan Kejahatan Siber

Dalam perkembangannya saat ini, ruang siber telah menjadi medan pertempuran virtual, untuk berbagai kelompok kepentingan, mulai dari individu, entitas bisnis, sampai pada level negara. Dalam ruang siber terjadi berbagai macam konfrontasi, mulai dari pencurian data pribadi, spionase dengan tujuan ekonomi atau politik, hingga berbagai macam bentuk serangan dengan tujuan untuk menggangu ketahanan ekonomi/politik suatu negara. Pertempuran di ruang siber telah banyak berdampak tidak hanya pada keamanan individu, aktivitas bisnis dan ekonomi, tetapi juga kedaulatan  negara, serta stabilitas global. Menurut Nigel Inkster (2010), pertempuran siber (cyberwarfare) akan menjadi ancaman serius di masa depan, yang dapat memiliki implikasi serius bagi kita semua. Mulai dari jaringan transportasi, pasar keuangan, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, hingga data  kepemilikan perusahaan, pemerintah, dan individu, hingga perang intelijen dan militer. Ruang siber menyediakan cara dan sarana untuk mengamankan (atau mengacaukan) kehidupan sehari‐hari dan masa depan negara dan warga negara. Lebih jauh, menurut Deibert dan Rohozinski (2010), ruang siber telah menghubungkan lebih dari setengah dari seluruh umat manusia di dunia, dan merupakan komponen yang sangat diperlukan dari kekuatan politik, sosial, ekonomi dan militer di seluruh dunia.

Mengacu pada data dari IT Governance, pada caturwulan pertama tahun 2019 ini, setidaknya telah terjadi 1.769.185.063 insiden kebocoran data pribadi dan serangan siber di seluruh dunia. Hackmageddon, sebuah situs yang aktif mengeluarkan data statistik serangan sistem siber,mengumpulkan kejadian penyerangan sepanjang 2018 sebanyak 1337 kasus. Dari jumlah tersebut, 34,4% penyerangan dilakukan dengan teknik Malware/Pos Malware.5 Sedangkan targetnya, sebanyak 22,5% masih menyerang individual, 15,6% menyerang berbagai industri, dan peringkat ketiga, targetpenyerangan adalah administrasi publik atau keamanan sosial sebanyak 14,8%.6 Selain gencarnyaserangan, insiden‐insiden ini juga telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. Misalnyakerugian yang ditimbulkan akibat serangan Ransomware pada 2017 sedikitnya mencapai US$ 5 milyar,dan naik menjadi US$ 11,5 miliar pada 2019.7 Kaitannya dengan pencurian data pribadi, studi IBM (2018) menyebutkan, kerugian rata‐rata sedikitnya US$ 3,86 juta, untuk setiap data yang hilang atau
dicuri, yang berisi informasi sensitif dan rahasia.8 Dalam laporan terbaru Harjavec Group (2019), pada 2021 diperkirakan kerugian secara global akibat kejahatan siber akan mencapai angka US$ 6 triliun.

Untuk membaca lebih lanjut, klik unduh