Mengawal Revisi UU ITE Sebagai Pengaturan Pemanfaatan Internet yang Berperspektif HAM

ELSAM, Jakarta – Sahabat Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA) menilai poin perubahan Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dirilis pemerintah pada April 2015 lalu, masih kental dengan pasal kriminalisasi terhadap ekspresi warga. Sejak diundangkannya UU ITE ini, berdasarkan data Safenet, pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik telah mengkriminalisasi 150 orang yang mengekspresikan pendapatnya secara sah.

Menurut SIKA, momentum perubahan UU ITE seharusnya mampu mengembalikan UU ITE sebagai pengaturan pemanfaatan teknologi yang berperspektif HAM, dan bukan hanya mengejar target produk legislasi. Sebelumnya, dalam rapat kerja antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Komisi I DPR RI pada Rabu (20/04), Menteri Kominfo Rudiantara merencanakan penyelesaian revisi UU ITE dilakukan pada bulan Juli tahun 2016. Mengingat waktu pembahasan yang sangat singkat, SIKA meminta DPR RI dan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam proses pembahasan revisi UU ITE.

Dalam rapat kerja yang membahas revisi UU ITE tersebut muncul perdebatan mengenai pasal pencemaran nama baik. Anggota fraksi Partai Demokrat Djoko Udjianto menilai pengurangan ancaman hukuman merupakan langkah mundur untuk meminimalisir kasus pencemaran nama baik. Pendapat serupa juga diungkapkan anggota Fraksi PDIP Evita Nursanti yang menyebutkan delik pencemaran nama baik harus menjadi delik umum. Sementara anggota Fraksi PAN Hadi Youstari menilai pasal pencemaran nama baik harus dihapus dari UU ITE, termasuk pengaturan hak right to be forgotten untuk melindungi korban pencemaran nama baik.

Revisi UU ITE seharusnya bukan hanya diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pasal karet yang dapat mengkriminalisasi ekspresi warga saja. Namun revisi UU ITE itu juga harus menjadi wadah pengaturan pemblokiran konten internet yang semakin mendesak. Hal ini mengingat praktek pemblokiran situs internet yang semakin marak akhir-akhir ini. Revisi UU ITE itu diharapkan mampu mengatur mekanisme dan kewenangan pemblokiran yang jelas secara independen dan tidak terpengaruh kepentingan politik.

Pembahasan revisi UU ITE oleh DPR RI akan dilanjutkan pada masa sidang kelima tahun sidang 2015-2016, tepatnya tanggal 17 Mei 2016. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei akan dilakukan Rapat Panitia Kerja (Panja) yang kemudian hasilnya akan diserahkan kepada tim perumus.

Penulis: Lintang Setianti
Editor: Ari Yurino