Mengatur Big Data, Menjamin Perlindungan Data Pribadi

ELSAM, JAKARTA — Pengumpulan dan pemrosesan data secara besar-besaran oleh perusahaan teknologi menyisakan masalah terkait perlindungan privasi pemilik data. Perlu pengaturan yang tepat sekaligus komprehensif agar penggunaan data tidak menabrak prinsip-prinsip HAM.

ELSAM mendiskusikan masalah tesebut bersama perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Asosiasi Big dan AI, SAS Institute, Hukum Online, Indonesia Security Forum, Masyarakat Telematika (Mastel) Indonesia, ITC Watch, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, dan Jakarta Smart City, di Jakarta, Rabu (13/02).

Pemanfaatan sekumpulan data dalam skala masif (big data) dan pemrosesannya terbukti bermanfaat untuk banyak bidang kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, penegakan hukum, relasi sosial, hingga ritual-ritual kebudayaan dan agama.

Meski demikian, pengumpulan data secara besar-besaran dan pemanfatannya juga punya sisi buruk. Soalnya, data yang dikumpulkan dan dimanfaatkan itu juga termasuk data pribadi yang mesti dilindungi agar pemilik data benar-benar menikmati hak privasinya secara penuh.

Tuntutan perlindungan data pribadi patut diajukan kepada para pengumpul data dan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas perlindungan HAM warganya.

“Mestinya perhatian diarahkan pada pengumpul data swasta seperti Facebook misalnya. Pemerintah harus seperti apa terhadap pengumpulan data oleh platform global itu,” kata Direktur Mastel Indonesia Arki Rifazka.

Pengumpulan data oleh pemerintah menurut Arki merupakan sesuatu yang wajar. Data kependudukan misalnya kata Arki digunakan untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Seperti diakui Kasubdit Kemananan Informasi Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Ajrun Rahmat, lembaganya menggunakan data untuk pelayanan publik dan kepentingan penegakkan hukum.

 “1170 lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil untuk memanfaatkan data yang kami punya,” kata Ajrun dalam diskusi.

Disinggung masalah keamanan data yang dihimpun lembaganya, Ajrun mengklaim data tersebut  aman dan tidak disalahgunakan.

Menurutnya hanya Komisi Pemilihan Umum yang mendapat data ‘gelondongan’ dari Kemendagri. Sementara lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta hanya mendapat data yang relevan dengan keperluan lembaga masing-masing.

Diketahui Kementerian Komunikasi dan Informasi saat ini tengah menggodok rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Banyak pihak berharap UU PDP dapat segera dibahas DPR dan disahkan mengingat lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia.