Mengancam Kebebasan, UU ITE Perlu Direvisi

ELSAM, Jakarta—Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik dan dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Herlambang P. Wiratraman mengatakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu direvisi karena kerap digunakan untuk mengkriminalisasi warga negara, termasuk para akademisi.

“Angka kriminalisasi, kita sebut kriminalisasi karena sudah mulai disorientasi atas proses pemidanaannya, itu semakin meningkat,” kata Herlambang, dalam webinar “UU ITE dan Ancaman Kriminalisasi Kebebasan Berinternet” yang digelar ELSAM bekerja sama Indonesia’s Academic Network for Internet Rights (ID-AIR), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), dan Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), Kamis 24 September lalu.

Ancaman kriminalisasi menggunakan UU ITE lanjut Herlambang mengganggu begitu banyak aspek kehidupan, seperti ketika warga berbicara tentang kehidupan sehari-hari mereka atau pun ketika mencoba mengekspresikan kritik di dunia maya.

Kriminalisasi menggunakan UU ITE dialami akademisi Ramsiah Tasruddin dan Saiful Mahdi yang pada webinar tersebut memberikan testimoni. Keduanya dilaporkan kolega mereka sendiri menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE.

Ramsiah, dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, saat ini berstatus terdakwa.

Sementara Saiful Mahdi, dosen Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, telah divonis tiga bulan penjara dan denda 10 juta rupiah oleh hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Di tingkat banding putusan tersebut diperkuat. Saat ini Saiful tengah menempuh kasasi.

Kriminalisasi terhadap Ramsiah dan Saiful menurut Herlambang tidak hanya merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi tapi juga kebebasan akademik.

“Tantangan kedepannya adalah pembaharuan politik hukum UU ITE. Saya dalam posisi mendorong penghapusan cyber defamation (pidana pencemaran nama baik di ranah daring) di Indonesia,” ungkap Herlambang.

Herlambang mengajukan empat alasan kenapa pidana pencemaran nama baik perlu dihapus. Pertama, kasus-kasus pencemaran nama baik lebih banyak dilatar-belakangi motif balas dendam.

Kedua, aturan tentang pencemaran nama baik digunakan untuk membungkam kritik.

Ketiga, pentingnya melindungi kebebasan untuk menjaga negara hukum dan demokrasi. Banyak negara sudah menghapus pidana pencemaran nama baik.

Keempat, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah merekomendasikan penghapusan pidana pencemaran nama baik.

Dalam kesempatan yang sama pengajar hukum di Universitas Gadjah Mada Sri Wiyanti Eddyono mengatakan, keberadaan hukum pidana termasuk UU ITE seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi hak-hak warga negara.

“Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE misalnya, sebenarnya pasal tersebut merujuk pada pasal-pasal di KUHP. Namun, acap kali penegak hukum tidak menghubungkan keberadaan pasal-pasal tersebut,” kata Sri Wiyanti.

Persoalan UU ITE menurut Sri Wiyanti bukan pada muatan dalam UU itu sendiri melainkan pada penegakkannya.

Pembicara webinar lainnya, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar, mengatakan, pengaturan penggunaan internet mestinya dilakukan untuk menjamin kebebasan berpendapat dan untuk menopang proses pembangunan. Revisi UU ITE menurutnya perlu dilakukan agar kedua tujuan ini dapat tercapai.

“Revisi kembali terhadap UU ITE itu menjadi penting untuk mendudukan undang-undang ini secara tepat. UU ITE ini kan sapu jagat, sehingga perlu pengaturan yang lebuh detail dan mungkin juga perlu dipecah ke dalam beberapa undang-undang sehingga penerapannya tidak muncul persoalan-persoalan akibat fleksibilitas rumusan yang diciptakan di dalam aturannya,” tegasnya.

Webinar tentang UU ITE masih bisa ditonton di kanal Youtube Perkumpulan ELSAM dengan tautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=Ni_SkvWAC4w

Shevierra Danmadiyah