Menentukan Infrastruktur Kritis dan Pembagian Tanggung Jawab dalam Kebijakan Keamanan Siber

ELSAM, Jakarta—ELSAM menggelar diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) secara virtual dengan sejumlah kementerian yang berkepentingan dengan kebijakan keamanan siber, Selasa (16/6/2020).

Hadir dalam FGD perwakilan Pusat Pertahanan Siber (Pushansiber) Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, dan tim Badan Legislasi DPR RI.

Diskusi yang merupakan bagian dari penelitian ELSAM mengenai ruang lingkup keamanan siber ini membahas beberapa poin penting terkait RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional periode 2019-2024.

Pertama, mengenai konsep dan ruang lingkup keamanan siber yang tepat di Indonesia.

Kedua, koordinasi dan tata Kelola yang melibatkan semua komunitas siber.

Ketiga, pentingnya membangun diskursus infrastruktur kritis guna menjadi pusat tujuan keamanan siber.

Riki Arif Gunawan dari Kemkominfo mengatakan perlunya pemisahan antara kepentingan publik dan kepentingan negara dalam pengaturan siber.

Mindset (pola pikir) untuk kepentingan negara kecenderungannya adalah kewajiban. Sementara untuk kepentingan publik cukup berbeda karena fokusnya melindungi individu dari kejahatan siber,” jelas Riki.

Pengaturan keamanan siber yang bertujuan untuk mengamankan negara, lanjut Riki, tidak bisa diterapkan untuk masyarakat. Hal itu dikarenakan akan berbiaya tinggi dan cenderung memperlambat perkembangan teknologi.

Berkaitan dengan infrastruktur kritis Riki mengatakan perlu ada penegasan lagi.

“Dalam PP 71 saat ini, ada 8 sektor strategis, tapi tidak semua harus mengikuti regulasi keamanan siber yang ketat. Maka hanya yang dianggap kritikal saja yang harus dijaga ketat penanganan dan manajemennya,” lanjutnya.

Sementara Kepala Pusat Pertahanan Siber Kemhan, Raja Manalu, menekankan pentingnya pemisahan pengaturan keamanan dan ketahanan siber.

“Keamanan siber dan ketahanan siber lebih baik dipisahkan, baik dalam ruang lingkup legislasi maupun kelembagaannya,” ujar Raja. 

Persoalan koordinasi dan tata kelola keamanan siber menjadi salah satu isu yang banyak disorot dalam FGD.

“Tata Kelola menjadi sangat penting dalam penanganan keamanan siber,” tegas Harditya Suryawanto perwakilan dari Kementerian luar negeri.

Hal senada dikatakan Yudhistira Nugraha. Pembagian tugas antarinstitusi menurutnya perlu diatur lebih tegas lagi.

“Dalam keamanan siber sebenarnya ada enam elemen penting. Pertama, kebijakan dan strategi nasional. Berikutnya respon insiden, infrastruktur keamanan kritis, manajemen krisis, cyber defense consideration atau kerangka kerja yang dapat diadopsi berbagai sektor, serta budaya dan masyarakat guna meningkatkan pemahanan dan kepedulian akan isu siber,” jelas Yudhistira.


Penulis: LS