Menempatkan PT. Pertamina (Persero) sebagai Aktor Kunci dan Teladan dalam Penghormatan HAM dan Perlindungan Lingkungan: Pengembangan Kebijakan Biofuel sebagai Modalitas dalam Mewujudkan Produk Biofuel yang Berkelanjutan

Menempatkan PT. Pertamina (Persero) sebagai Aktor Kunci dan Teladan dalam Penghormatan HAM dan Perlindungan Lingkungan: Pengembangan Kebijakan Biofuel sebagai Modalitas dalam Mewujudkan Produk Biofuel yang Berkelanjutan

Dalam konteks pelaksanaan program mandatori B20, sejumlah kebijakan telah diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung program biodiesel dengan menggunakan bahan dasar sawit atau dikenal program mandatori Biodiesel 20% atau B20. Bahkan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam pengembangan program biodiesel tersebut, kini statusnya telah ditingkatkan menjadi B30 per 1 Januari 2020. Namun, maraknya kebocoran minyak kelapa sawit yang melibatkan perusahaan pemasok biodiesel dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, mengemuka isu pembangunan berkelanjutan (sustainability issues) yang bersinggungan dengan isu HAM (human rights issues).

Sayangnya berbagai bentuk dukungan kebijakan dalam pelaksanaan program mandatori biodiesel yang ada belum menyentuh isu pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mencegah dan merespon kebocoran minyak sawit. Misalnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Permen ESDM No. 41 Tahun 2018, hanya mensyaratkan persyaratan teknis terhadap Badan Usaha Bahan Bakar Nabati, yaitu BBN Jenis Biodiesel yang diproduksi atau disalurkan telah memenuhi standar kualitas atau spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan surat pernyataan mengenai jaminan ketersediaan BBN Jenis Biodiesel untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan. Permen tersebut belum mensyaratkan bahwa BU BBN harus mengadopsi komitmen tertentu terkait hak asasi manusia dan lingkungan seperti komitmen no deforestation, no peat, no exploitation (NDPE) atau skema keberlanjutan lainnya seperti harus bersertifikasi ISPO, RSPO dll.

Untuk baca lebih lanjut, klik unduh