Menelisik Tantangan Implementasi RUU Pelindungan Data Pribadi 

Siaran Pers ELSAM

Menelisik Tantangan Implementasi RUU Pelindungan Data Pribadi 

Pada Selasa, 16 Maret 2021, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Knowledge Sector Initiative (KSI), bekerja sama dengan KataData menyelenggarakan webinar bertajuk “Identifikasi Kebutuhan Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi”. Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif ELSAM, dalam pengantarnya menyampaikan progres pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi di DPR, dengan beberapa isu krusialnya, khususnya terkait dengan masa transisi pelaksanaan undang-undang ini nantinya. Dalam periode tersebut harus disiapkan keseluruhan infrastruktur regulasi untuk implementasinya, sekaligus terus melakukan peningkatan pemahaman publik (pengendali data dan subjek data) mengenai perlindungan data pribadi.

Sementara studi ELSAM sendiri, sebagaimana dipaparkan Peneliti ELSAM, Lintang Setianti, mencoba untuk menjawab berbagai kebutuhan regulasi teknis dalam pelaksanaan undang-undang nantinya.  Selain menurunkan berbagai materi yang diatur dalam undang-undang, studi ini juga mencoba untuk memotret kesiapan sejumlah daerah dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi. Beberapa daerah tersebut meliputi DKI Jakarta, Kota Padang, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar, yang dipilih dengan pertimbangan wilayah-wilayah itu telah mendeklarasikan diri sebagai Kota Cerdas (smart city), sehingga diasumsikan praktik pemrosesan data pribadi warganya juga lebih masif dibanding kota-kota lainnya.

Lebih jauh, penelitian ELSAM juga mengungkap masih besarnya kesenjangan antara prinsip-prinsip perlindungan data secara umum dengan praktik perlindungan data pribadi. Sebagian besar informan mengakui belum secara baik memahami definisi dari data pribadi, hak subjek data, serta kewajiban dan kewenangan pengendali dan pemroses data, dalam kapasitas mereka untuk mewujudkan akuntabilitas dalam tata kelola data pribadi. Meski sudah regulasi khusus perlindungan data pribadi, yang diatur melalui Permenkominfo No. 20/2016, sayangnya aturan tersebut belum mampu diimplementasikan lintas sektor, termasuk pemerintah daerah. Sementara hukum perlindungan data yang komprehensif sejauh ini tersedia, akibat tidak kunjung disahkannya RUU Pelindungan Data Pribadi.

Situasi itu kemudian berdampak pada adanya praktik pemrosesan data pribadi yang justru tidak dilekatkan pada prinsip-prinsip perlindungan data, tidak adanya kejelasan mengenai retensi data, tidak adanya mekanisme rigid terkait pembagian data (data sharing), belum adanya pengakuan terhadap hak-hak subjek data, tidak diterapkannya privacy by design dan by default, kekosongan langkah teknis (SOP misalnya) terkait keamanan data pribadi, dan maraknya kasus-kasus pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi. Merespon hal itu, ke depan dibutuhkan adanya sinkronisasi aturan di daerah dengan prinsip perlindungan data pribadi, serta sosialisasi dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Webinar ini juga menghadirkan sejumlah narasumber sebagai penanggap, yang berasal dari DPR, Pemerintah, industri dan akademisi. Sih Yuliana Wahyuningtyas, akademisi FH Unika Atma Jaya menanggapi permasalahan definisi subjek dan pemilik data pribadi dengan menggarisbawahi perbedaan konsep kepemilikan data (data ownership) dan subjek data, yang menitikberatkan pada keterlekatan data pribadi pada individu. Sementara Shinto Nugroho, Chief Policy and Government Relations, GO-JEK, menjelaskan pendekatan yang diadopsi GO-JEK mengenai pelindungan data pribadi yang memerlukan sinergi 3P yakni People, Product, dan Process. Shinto menggarisbawahi urgensi terbentuknya lembaga independen yang “mendorong dan memberikan arahan terkait data governance”.

Sementara Christina Aryani, Anggota Panja RUU PDP Komisi I DPR, menegaskan pentingnya sosialisasi materi RUU Pelindungan Data Pribadi guna meningkatkan pemahaman pengendali dan pemroses data, terkait dengan tanggung jawab dalam melindungi data pribadi. Sedangkan Hendri Sasmita Yudha, Kasubdit Perlindungan Data Pribadi, Ditjen APTIKA, Kominfo, menjelaskan perihal pendekatan yang telah dilakukan oleh Kominfo terkait sosialisasi perlindungan data pribadi, termasuk dengan memberikan rekomendasi ke pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan pengelolaan data pribadi.

Jakarta, 16 Maret 2021

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081382083993, Lintang Setianti (Peneliti ELSAM), telepon: 085711624684, Shevierra Danmadiyah (Peneliti ELSAM), telepon: 081236325338.