Menegaskan Kembali Pentingnya Hak atas Privasi dan Data Pribadi

ELSAM, Jakarta—Maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi membuat pembicaraan tentang privasi khususnya pelindungan data pribadi semakin penting.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana I Dewa Gede Palguna mengatakan bahwa pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

“Ia (data pribadi) adalah bagian dari hak atas perlindungan diri pribadi (yang diatur) dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945,” ujar Palguna, dalam webinar “The Urgency of Personal Data Protection Regulation”, digelar ELSAM dan Student Community for International Law (SCIL), Rabu (17/2/2021).

Sebagai hak konstitusional, pembatasan atas privasi kata Palguna hanya bisa dilakukan berdasarkan ketentuan konstitusi.

“Pertama, pembatasan itu dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dan kedua, pembatasan itu dilakukan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis,” kata Palguna, mengutip Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945.

Keberadaan hak privasi itu sendiri telah diakui oleh sebagian besar negara di dunia. Setidaknya ada 150 negara kata Palguna yang menyebut hak privasi dalam konstitusinya. Semua tradisi hukum baik tradisi common law maupun civil law lanjutnya juga mengakui hak atas privasi.

Begitu pentingnya hak privasi dalam kehidupan seseorang sehingga campur tangan negara tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Pembatasan privasi oleh negara kata Palguna hanya dibolehkan untuk tiga keperluan.

Pertama, untuk kebutuhan penegakan hukum; kedua, untuk keperluan layanan umum dan distribusi kesejahteraan; dan ketiga, untuk untuk melindungi privasi warga negara itu sendiri dari pelanggaran oleh pihak lain.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar mengatakan hukum perlindungan data pribadi di dunia mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini menurutnya tidak dapat dilepaskan dari pesatnya pekembangan teknologi informasi dan komunikasi.

“Saat ini ada 132 negara dari 194 negara yang telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi,” kata Wahyudi.

Di Indonesia sendiri pengaturan terkait data pribadi menurut Wahyudi saat ini masih tersebar di sejumlah undang-undang. Hingga tahun 2021 setidaknya ada 46 undang-undang yang isinya memiliki keterkaitan dengan pelindungan data pribadi.

Sayangnya, lanjut Wahyudi, undang-undang tersebut belum mengikuti prinsip-prinsip pelindungan data pribadi secara konsisten dan tumpang tindih—situasi yang menurutnya berakibat pada adanya ketidakpastian hukum dalam pelindungan data pribadi.

Saat ini regulasi data pribadi yang komprehensif masih berupa rancangan dan sedang dibahas di DPR. Isi dari undang-undang tersebut menurut Wahyudi setidaknya harus berisi delapan pokok. Pertama, definisi dan jenis data pribadi; kedua, jangankauan penerapan undang-undang tersebut; ketiga, hak-hak subjek data pribadi; dan keempat, pemrosesan data pribadi.

Selain itu undang-undang pelindungan data pribadi juga harus mengatur tentang kewajiban pengendali dan pemroses data, pengecualian, transfer data internasional, dan kelembagaan pengawas independen.

Alia Yofira Karunian

Simak webinar nasional “The Urgency of Personal Data Protection Regulation” secara lengkap di Youtube Perkumpulan ELSAM