Mendudukkan laporan KKP dalam upaya penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu di Indonesia: Sebuah evaluasi kritis

201007_BUK_KPP_Mendudukan-laporan-KKP-dalam-upaya_CFPenulis: Betty Yolanda dan Indriaswati Dyah Saptaningrum
Kolasi: xii, 110 halaman
Impresum: Jakarta: ELSAM, 2010
ISBN: 978-979-8981-39-5

Sejak awal berdirinya, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) telah menuai kritik dan pesimisme dari masyarakat, terutama karena didirikan berdasar Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Timor Leste, juga menjadi sasaran kritik yang tajam, khususnya berkenaan dengan klausul bahwa proses KKP ini tidak akan mengarah pada penuntutan hukum dan dimungkinkan adanya pemberian rekomendasi amnesti atau rehabilitasi bagi pelaku.

Di tengah kritik dan pesimisme yang berkepanjangan ini, KKP, bagaimanapun, berhasil menyelesaikan mandat utamanya untuk menetapkan kebenaran konklusif mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1999. Juga, untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi atas temuan tersebut. Pada 15 Juli 2008, KKP telah menyerahkan laporan setebal 380 halaman kepada kedua pemerintah. Laporan tersebut menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Timur pada tahun 1999 yang mengarah pada tanggung jawab institusional institusi-institusi Indonesia dan milisi-milis pro-kemerdekaan yang pada akhirnya dibebankan sebagai tanggung jawab kedua negara.

Melalui tinjauannya atas sejumlah temuan dan kesimpulan dari laporan tersebut, buku ini bermaksud memberikan evaluasi kritis terhadap Laporan Akhir KKP. Juga mendudukkan agar laporan tersebut dapat member makna bagi proses penyelesaian pelbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang terjadi di masa lalu. Setelah memaparkan temuan dan rekomendasi dari Laporan Akhir KKP, buku ini kemudian melangkah kepada pertanyaan mengenai sejauh mana KKP bisa dikatakan sebagai pilihan yang paling tepat bai mekanisme keadilan transisional, dengan tetap mempertimbangkan keseluruhan aspek, cukup untuk mengatakan bahwa meski ada sejumlah kekurangan, sebagai sebuah mekanisme keadilan transisional, KKP telah memberikan sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang terjadi di masa lalu.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dalam melihat Laporan Akhir KKP, sebuah laporan hasil suatu mekanisme yang dinilai cacat. Selain juga untuk mendorong Pemerintah Indonesia agar lebih proaktif dalam mengusahakan penyelesaian pelbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, seperti ketika menghadapi persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur pada tahun 1999.

Untuk membaca buku ini, silakan unduh