Mendorong Transparansi Iklan Politik di Media Sosial

ELSAM, Jakarta—Pemerintah dituntut untuk menyediakan aturan tentang iklan politik di media sosial yang komprehensif. Aturan tersebut salah satunya harus mencantumkan ketentuan yang mewajibkan perusahaan teknologi transparan dengan iklan politik di platform miliknya.

“Transparansi iklan politik sangat berpengaruh pada iklim demokrasi yang ada di Indonesia. Memaknai transparansi, harus juga didukung oleh penegakan hukum yang adil, sehingga tidak menguntungkan partai tertentu saja,” ungkap Yoyo Budianto, perwakilan dari Partai Demokrat diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) yang digelar ELSAM pada Kamis (22/10) lalu.

Transparansi penyedia platform terkait iklan politik perlu didukung aturan yang memadai. Menurut Peneliti ELSAM Alia Yofira Karunian, aturan yang tersedia saat ini masih banyak kekurangan.

“PKPU 11/2020 (revisi dari PKPU 4/2017 yang mengatur kampanye Pilkada) masih berfokus pada pembatasan jumlah dan slot iklan. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan transparansi iklan politik oleh platform terhadap user,” kata Alia.

Dalam tataran implementasi, Idham dari KPU Jawa Barat mengatakan, “KPU RI sudah bekerja sama dengan Facebook untuk melakukan pembatasan penggunaan jumlah akun resmi pasangan calon dan jumlah slot pengiklanan.”

Iklan politik merupakan bagian upaya pengenalan kandidat dan program yang diusulkannya. Peran ini juga perlu ditekankan kepada partai politik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar kampanye dapat berjalan sehat. Kurnia Wijaya, perwakilan PKS, memberi catatan agar peran partai politik dalam mengedukasi masyarakat juga jangan sampai direduksi.

Sementara Sulastio dari Bawaslu mengungkapkan bahwa saat ini lembaganya telah berupaya untuk menjangkau pengawasan di media sosial.

“Bawaslu telah bekerja sama dengan KPU RI dan Kominfo untuk menangani konten pemilu dan internet. Bawaslu juga berharap platform media sosial turut mendukung kerja sama Bawaslu RI, KPU RI, dan Kominfo,” ungkapnya.

FGD dengan tema Iklan Politik di Media Sosial: Identifikasi Tantangan dan Rekomendasi Transparansi dihadiri perwakilan dari partai politik, lembaga penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu. Ini merupakan hari kedua FGD  tentang iklan politik. Pada hari pertama, FGD mengundang penyedia platform, organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kepemiluan, dan lembaga survei.

Shevierra Danmadiyah