Mendorong Revisi UU ITE yang Progresif

ELSAM, Jakarta – Draft RUU Perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dirilis pemerintah pada bulan April 2015 lalu, masih dinilai belum memberikan perubahan yang progresif. Draft revisi UU ITE tersebut masih belum diimbangi dengan materi muatan yang mengembalikan UU ITE sebagai pengaturan pemanfaatan teknologi. Hal ini diungkapkan Sahabat Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA) dalam media briefing di Jakarta pada Kamis (21/01).

Sejak disahkannya UU ITE ini pada 2008 telah menuai sejumlah kontroversi karena menjadi ancaman bagi hak-hak warga negara di dunia maya. Hal ini terlihat dari tingginya angka pemidanaan terkait kebebasan berekspresi yang usaha serta praktek pemblokiran konten tanpa mekanisme hukum yang jelas.

Setidaknya dalam draft revisi UU ITE, yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPR, terdapat tidak aspek penting dalam perubahannya, yaitu mengenai pasal pemidanaan, hukum acara pidana dan penyadapan yang diatur dalam UU ITE. Namun draft revisi UU ITE tersebut tidak mencabut pasal 27 ayat 3 yang terkait dengan pencemaran nama baik. Dalam draft revisi UU ITE tersebut hanya mengurangi ancaman pidana terkait pasal 27 ayat 3, dari enam tahun menjadi empat tahun. Ancaman pidana ini sebenarnya juga masih jauh lebih berat dibandingkan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Padahal rumusan tersebut tidak memenuhi prinsip Hukum Pidana seperti Lex Certa dan merupaka duplikasi dari KUHP, sehingga keberadaan pasal ini menunjukkan overkriminalisasi yang sangat kental ketimbang mewujudkan demokrasi dalam arus deras pemanfaatan teknologi,” ujar salah satu juru bicara SIKA.

SIKA menilai rumusan inisiatif pemerintah ini justru membawa kemunduran penegakan hukum pidana di Indonesia. Pasalnya draft revisi UU ITE ini menganulir pengaturan yang memastikan seluruh upaya paksa, termasuk penangkapan dan penahanan, hanya dapat dilakukan melalui izin pengadilan. Padahal Kovenan Internasional Sipil dan Politik (ICCPR) telah mengatur agar setiap orang yang dicabut kebebasannya berhak untuk diajukan ke pengadilan agar pengadilan tanpa penundaan memutuskan tentang keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya bila penanganan tersebut tidak sah.

“Perlu dipastikan kembali setiap proses hukum acara pidana yang diatur dalam UU ITE harus sesuai dengan prinsip fair trial yang memastikan seluruh penggunaan upaya paksa harus dengan seizin pengadilan,” ujar SIKA.

Terkait perubahan pengaturan penyadapan, SIKA menilai revisi UU ITE harus memastikan amanat pengaturan penyadapan harus diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut merupakan bagian konsekuensi dari penyadapan yang merupakan pembatasan hak asasi manusia, sehingga perlu prosedur khusus agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Menurut SIKA, hal ini sejalan dengan putusan MK No 5/PUU-VIII/2010 yang mengatur larangan penggunaan penyadapan selain untuk kepentingan hukum dan memastikan bahwa pengaturan penyadapan ke depan harus dimuat dalam UU Khusus.

Menurut SIKA, walaupun tidak termasuk dalam materi muatan revisi UU ITE inisiatif pemerintah, UU ITE sejatinya juga harus memberikan ruang pengaturan terkait tata kelola konten seperti filtering dan blocking serta perlindungan data pribadi. Kedua hal tersebut merupakan bagian dari fenomena kekinian yang menjadi tantangan dari pemanfaatan teknologi. Untuk mengatur tata kelola konten seperti filtering dan blocking, yang merupakan bagian dari pembatasan kebebasan berekspresi, maka seharusnya UU ini merujuk pada pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sementara dalam rangka mengimplementasikan perlindungan hak atas privasi warga, maka negara harus hadir dalam melindungi perlindungan data pribadi yang dicantumkan dalam undang-undang.

SIKA menilai pembaharuan UU ITE perlu diintegrasikan dengan perubahan paradigma dalam penyusunan kebijakan pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan hak asasi manusia. Untuk itu, perlu ada peninjauan kembali seluruh ketentuan yang mengatur pemidanaan dalam UU ITE agar UU ini dapat menjadi salah satu produk hukum yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi.

Penulis: Lintang Setianti
Editor: Ari Yurino