Mendorong Peran Perusahaan Merealisasikan Bisnis Berkelanjutan dengan Menghormati HAM

ELSAM, Jakarta – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) didukung oleh Kedutaan Belanda bekerja sama dengan Komite Khusus Pengusaha Berintegritas Kamar Dagang dan Industri (Kupas-KADIN Indonesia) menyelenggarakan pelatihan REACH (Responsible Enterprise Achieving Compliance with Human Rights) pada 3- 4 Maret 2020 lalu di Jakarta.

Pelatihan bisnis dan hak asasi manusia (HAM) yang ditujukan untuk perusahaan tersebut bertujuan mengajak peserta memahami relasi bisnis dan HAM, dan relasi SDGs (Sustainable Development Goals) dan UNGPs (United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights).

Pelatihan REACH diikuti oleh 18 peserta yang berasal dari perusahaan yang bergerak dalam berbagai sektor. Beberapa perusahaan itu antara lain PT ANJ, PT Freeport Indonesia, Medco Energi, PT Indo Tambang Raya Megah, PT Kharisma, Inhutani IV, dan PT Astra Honda Motor.

Ketua Kupas-KADIN Adri Istambul membuka pelatihan dan menyampaikan harapannya agar peserta dapat menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan dan operasional perusahaan perserta berasal.

“Sebuah usaha bisa maju kalau kita menghormati hak asasi manusia dan konsisten. Ini yang penting sekali. Saya harapkan saudara-sudara bisa memaknai acara ini dengan penuh semangat dan bertanggung jawab. Bahwa kita menuju perusahaan yang sehat, berkeadilan, dan berintegritas,” kata Adri.

Sementara Direktur ELSAM Wahyu Wagiman dalam kesempatan yang sama mengatakan, kerja sama ELSAM dengan KADIN merupakan upaya untuk menyosialisasikan prinsip-prinsip HAM dalam operasional perusahaan.

Wahyu juga menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak untuk mewujudkan iklim kerja yang menghormati HAM.

“Saya pikir (kerja sama) ini perlu terus kita galakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua orang. Kalau dulu kegiatan usaha hanya melibatkan pemerintah dan pengusaha, kini ada satu kelompok lain yang terkait dan perlu diperhatikan, yaitu people, para pekerja dan orang terdampak operasional perusahaan, ” ujar Wahyu.

Mewakili KADIN, Siddharta Moersjid menjelaskan dalam pidato kuncinya mengenai kaitan antara ISO 26000 dan HAM. Menurut Siddharta standar ISO 26000 yang menjadi rujukan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Reponsibility/CSR) memiliki kaitan erat dengan penghormatan terhadap HAM.

“ISO 26000 punya tujuh pokok. Pertama, tata kelola. Kedua, di sinilah yang harus kita yakini, HAM harus kita junjung. Ketiga, isu-isu terkait pekerja. Keempat, kita bicara lingkungan.  Kelima, kita bicara praktik bisnis yang  fair.  Di siniah integritas masuk,” kata Siddharta.

“Keenam, “ lanjut Siddharta, “kita bicara consumer issues.  Ketujuh, kita bicara keterlibatan dan pengembangan masyarakat. Orang hanya melihat itu, padahal ada banyak sekali. Kalau kita menggunakan ini sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan kita, prinsip-prinsipnya juga tidak beda karena prinsip ketujuh adalah menjunjung tinggi HAM.  Jadi, HAM memang tidak lepas (dari tanggung jawab perusahaan),” jelas Siddharta.

Pelatihan menghadirkan sejumlah narasumber.  Di antaranya Satrio Anindito dari IGCN (Indonesia Global Compact Network) yang memberikan materi tentang perkembangan SDGs di Indonesia.

Pemateri lain adalah Roichatul Aswidah (Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017) yang menguraikan kaitan antara SDGs dan UNGPs. Dalam paparannya Bu Roi, demikian Roichatul biasa disapa, mengajak peserta mendiskusikan masalah HAM yang kerap dihadapi perusahaan, langkah yang ditempuh untuk menangani masalah tersebut, dan bagaimana langkah tersebut memberi kontribusi untuk pencapaian tujuan SDGs.

Putri Nidyaningsih