Mendorong Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data yang Independen

ELSAM, Jakarta—Ketentuan tentang pembentukan otoritas atau lembaga pengawas pelindungan data pribadi belum tercantum dalam RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Padahal keberadaan lembaga ini sangat penting bagi optimalnya perlindungan data pribadi seperti yang diharapkan dari kehadiran UU tersebut.

Demikian dikatakan Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar dalam sebuah webinar bertema “Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi” yang digelar ELSAM, Senin (10/8/2020).

Tak hanya itu, keberadaan lembaga pengawas pelindungan data lanjut Wahyudi juga menjadi penentu setara tidaknya UU PDP Indonesia dengan negara lain. Kesepadanan UU PDP sendiri menjadi syarat utama dalam transfer data internasional dan berlakunya prinsip extra-territorial dari UU PDP.  

Wahyudi juga menekankan bahwa lembaga pengawas pelindungan data tersebut harus independen. Alasannya, lembaga tersebut selain akan mengawasi pengendali data pihak swasta juga pengendali data lembaga pemerintah.

“Lembaga (pengawas pelindungan data) ini harus independen, terbebas dari pengaruh politik, kontrol pemerintah, dalam hal keuangan, atau dari kontrol-kontrol sektor swasta,” kata Wahyudi.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengatakan hal serupa.  “Jika otoritas pengawas dalam PDP berasal dari pemerintah, maka otoritas tersebut akan sulit untuk (bertindak secara) independen dan imparsial,” tegas Charles.

Independensi lembaga pelindungan data menurut Charles setidaknya dapat dijamin dengan beberapa mekanisme. Di antaranya komisioner dipilih oleh DPR melalui fit and proper test, sedangkan pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh Presiden

Selanjutnya kata Charles ketua lembaga tersebut dipilih oleh Komisioner tanpa campur tangan pihak luar dan menyampaikan laporan atas tugas, fungsi, dan wewenang kepada DPR. Lembaga perlindungan data menurut Charles bertanggung jawab kepada Presiden hanya dalam konteks sebagai lembaga independen. Tak kalah penting, agar lembaga ini benar-benar dapat melakukan tugasnya secara independen, lembaga perlindungan data juga harus memiliki anggaran yang mandiri.

Pandangan berbeda disampaikan Ardhanti Nurwidya, Senior Manager of Public Policy and Government Relations Gojek Group. Ardhanti tak menampik urgensi lembaga pengawas PDP. Namun, menurutnya lembaga tersebut harus mewakili beragam pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat.

“Usulan kami, harus ada orang-orang yang mewakili unsur swasta, asosiasi dan praktisi, supaya paradgima yang digunakan dalam penerapan kebijakan maupun penjatuhan sanksi itu ada chechk and balance-nya,” kata Ardhanti.

Zainal Arifin Mochtar, pengajar hukum Universitas Gajah Mada, meragukan independensi lembaga seperti yang diusulkan Ardhanti. Sebab jika lembaga tersebut masih diisi perwakilan pemerintah dan perusahaan, maka independensinya kata dia akan terganggu.    

Namun, pembentukan sebuah lembaga lanjut Zainal juga harus benar-benar dilakukan secara matang. Jika tidak, lembaga baru yang akan dibentuk tersebut akan bernasib serupa dengan banyak lembaga yang telah ada saat ini. Lembaga-lembaga independen yang ada saat ini menurutnya tidak memiliki kepastian, seperti tentang bagaimana pengambilan keputusan dilakukan, bagaimana mengatasi konflik, hak protokoler, keuangan serta kepegawaiannya.

“Hampir semua lembaga independen yang ada di Indonesia selalu didorong secara cepat-cepat, akhirnya protokoler dan keuangannya melekat ke lembaga lain. Hal seperti ini sangat mengganggu kinerja dan keberlangsungan lembaga independen. Selain itu, lembaga independen juga tidak diatur mengenai kepegawaiannya. Hal tersebut berakibat pada dirampasnya urusan kepegawaian oleh KemenPAN-RB,” papar Zainal.

Penulis: Shevierra Danmadiyah

Diskusi tentang lembaga independen perlindungan data pribadi dapat diikuti melalui YouTube Perkumpulan ELSAM (https://youtu.be/JcaAlG8fX6Y). Bagi yang memerlukan materi diskusi dari para narasumber silakan klik link ini: s.id/WebinarOtoritasPDP.