Mendorong Kabupaten Sikka Menjadi Kota HAM

ELSAM, Sikka – Pemerintah kabupaten maupun kota adalah unit pemerintahan tingkat lokal yang bersinggungan langsung dengan warga masyarakat. Sudah sepatutnya pemerintahan lokal memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait pemenuhan HAM. Maka dari itu, program kota ramah HAM, yang diinisiasi pemerintah pusat, menjadi program yang sangat penting bagi perlindungan dan penegakan HAM di tingkat lokal.

Bersama dengan 132 kabupaten/kota dari 24 provinsi lainnya, kabupaten Sikka di Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu kabupaten yang menerima penghargaan kabupaten/kota peduli HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di tahun 2014 lalu. Hal ini tentunya merupakan prestasi yang besar bagi provinsi Nusa Tenggara Timur mengingat hanya 2 kabupaten yang menerima penghargaan tersebut, yakni kabupaten Sikka dan kabupaten Manggarai Timur.

Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sikka Alvin Parera perhatian pemerintah terhadap penyerobotan tanah dan hak guna usaha (HGU) yang mungkin menjadikan kabupaten Sikka dianugerahi kabupaten peduli HAM.

“Berbagai pendekatan telah dilakukan pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan masalah tersebut hingga konflik antar masyarakat dapat dicegah,” jelasnya kepada ELSAM ketika berkunjung ke Kabupaten Sikka, pada Minggu (8/5).

Dalam kunjungannya selama dua hari, rencananya ELSAM bersama Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKA) dan Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH Nusra) akan melakukan studi dasar (baseline study) terkait penggalian elemen-elemen lokal yang mampu mendorong kabupaten Sikka menjadi kota HAM.

Alvin Parera juga menyadari pemerintah kabupaten Sikka masih memiliki persoalan, terutama terkait kapasitas perangkat pemerintah yang masih lemah dalam membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang memiliki perspektif Hak Asasi Manusia.

“Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pemahaman HAM dalam rangka menyusun RPJMNDes sangat perlu dilakukan,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Bupati Kabupaten Sikka Paolos Nong Susar juga menyatakan hal yang sama terkait kelemahan kapasitas perangkat pemerintah. Hal ini menurutnya menghambat pengembangan program di tingkat pemerintahan kabupaten Sikka.

“Ditambah dengan tidak adanya pedoman hak asasi manusia yang dapat diikuti oleh para PNS itu,” tegasnya.

Sementara pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero Romo Otto Gusti Madung mengungkapkan masyarakat NTT merupakan masyarakat yang sangat religius dan masih mengikuti perintah para pastur. Menurutnya kerja sama dengan keuskupan dan pendekatan kitab suci dalam memperkenalkan prinsip-prinsip HAM akan sangat membantu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah kabupaten Sikka mengenai hak asasi manusia.[]

Penulis: Miftah Fadhli
Editor: Ari Yurino