Mendorong Anggaran Ramah Korban Konflik: Isbath Nikah untuk Pasangan Korban Konflik Aceh

ELSAM-Aceh. Selama periode konflik di Aceh, terdapat puluhan ribu pasangan yang melakukan pernikahan siri karena tidak berfungsinya kantor-kantor pemerintahan salah satunya terutama Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya kini, keturunan dari pasangan-pasangan tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan yang digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik.

“Sejak dua tahun lalu kami sudah melakukan isbath nikah one day service bagi 500 pasangan tiap tahunnya. Tahun 2019, kami mengalokasikan anggaran untuk 1.000 pasangan.” Kata EMK Elidar, Kepala Dinas Syari’at Aceh Provinsi Aceh. “Sampai saat ini setidak-tidaknya terdapat 9.000 pasangan yang belum memiliki akta nikah akibat konflik Aceh.” Tambahnya.

Layanan terpadu satu hari isbath nikah adalah kebijakan khusus yang diatur di dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 25 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan Terpadu Satu hari yang diperuntukkan bagi pasangan yang belum memiliki akta nikah akibat konflik dan tsunami Aceh. Dalam peraturan ini, layanan terpadu diperuntukkan bagi pasangan yang menikah sebelum tahun 2006 dengan alokasi minimal 500 pasangan setiap tahunnya.

“Dengan alokasi yang terbatas, mustahil seluruh pasangan bisa mendapatkan akta nikah secepatnya padahal kepemilikan akta nikah bisa berimplikasi pada pemenuhan hak-hak dasar terutama bagi keluarganya,” ucap Leila Juari, aktivis perempuan dari Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) saat melakukan audiensi di DSI Provinsi Aceh.

Selama tiga hari sejak 9 hingga 11 Oktober 2018, RPuK bersama-sama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) melakukan audiensi kebijakan khusus di Banda Aceh untuk mendorong pengalokasian anggaran bagi pasangan korban konflik Aceh. Selain DSI Provinsi Aceh, audiensi juga dilakukan dengan Badan Reintegrasi Aceh dan Bappeda Provinsi Aceh.

“Badan Reintegrasi Aceh berkomitmen untuk melakukan rehabilitasi baik fisik maupun nonfisik bagi kombatan, masyarakat terdampak, dan tahanan politik konflik Aceh,” ungkap Fajri, staf Badan Reintegrasi Aceh dalam audiensi terpisah.

Badan Reintegrasi Aceh sendiri mengungkapkan bahwa alokasi dana yang dikelola oleh lembaga memang diperuntukkan untuk program-program yang bertujuan untuk membangun perdamaian pasca konflik Aceh. Untuk alokasi anggaran periode berikutnya, bukan tidak mungkin isbath nikah bisa dimasukkan sebagai program lembaga dengan tujuan untuk mempercepat proses kepemilikan dokumen bagi pasangan korban konflik.

Penulis : Miftah Fadhli