Mencari Titik Keseimbangan antara HAM dan Kepentingan Ekonomi dalam RUU PDP

ELSAM, Jakarta—Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) terus bergulir di DPR. Masyarakat berharap RUU dapat segera disahkan sehingga ada kepastian perlindungan terhadap data pribadi mereka.

Menanggapi ini Anggota Panja RUU PDP Komisi I DPR-RI, Rizki Aulia Rahman, mengatakan pihaknya tidak ingin terburu-buru mengesahkan RUU PDP. DPR menurutnya ingin menciptakan produk legislasi yang dapat menampung berbagai kepentingan di masyarakat.

“Kita ingin menegaskan bahwa RUU PDP ini harus berlandaskan pada pentingnya menjaga hak asasi manusia, tapi di sisi lain Fraksi Partai Demokrat DPR RI juga tidak muluk-muluk karena kita juga ngerti kepentingan bisnis dari sektor usaha juga harus bisa diutamakan untuk bisa mendongkrak ekonomi kita, terutama dalam era COVID-19 ini,” ungkap Rizki dalam webinar terkait RUU PDP yang diselenggarakan oleh ELSAM dan FORUM ASIA pada Jumat (18/12).

Menambahkan Rizki, Koordinator Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Kominfo, Hendri Sasmita Yuda, mengungkapkan bahwa RUU PDP dibuat untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan sektor bisnis.

“Bahwa bicara tentang pelindungan data pribadi harus ada dua hal, ada keseimbangan dari sisi penyelenggara agar transparan dan akuntabel serta adanya kontrol dari subjek data,” imbuh Hendri.

Senada, Senior Manager of Public Policy and Government Relations Go-Jek Indonesia, Ardhanti Nurwidya menegaskan, keseimbangan dari setiap kepentingan menjadi hal yang penting. Hak atas privasi sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia, namun menurutnya itu tidak absolut.

“Untuk menciptakan ekosistem yang aman dan nyaman, tidak bisa dari pengguna saja yang belajar, tetapi juga penyedia layanan dan pemerintah sebagai penyedia standarisasi. Komisi I dan Kominfo sedang menyiapkan RUU PDP (yang) gunanya adalah memberikan standar minimum kepada semua pelaku industri dan semua data controller,” jelas Ardhanti.

Sementara itu, Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar, menekankan tentang pentingnya pelindungan privasi dalam pemanfaatan teknologi. Inovasi teknologi yang berbasis pada penambangan dan pemrosesan data pribadi kata Wahyudi harus diimbangi dengan penghormatan atas privasi.

“Irisan antara kepentingan ekonomi, hak asasi manusia, kebutuhan pelindungan data pribadi, dan akses informasi publik dimungkinkan ada potensi konflik dalam penerapannya. Maka harus mencari titik keseimbangan melalui balancing legislation, balancing mechanism, dan balancing agent,” pungkas Wahyudi.

 

Shevierra Danmadiyah

Catatan: Diskusi lengkap tentang RUU PDP ini masih dapat diikuti di Youtube Berita KBR https://www.youtube.com/watch?v=3ueFv42W4Kg