Mencari Strategi Hukum Hadapi Kejahatan Sempurna Tambang Batubara dan PLTU

Rabu, 24 Juni 2015

ELSAM, Jakarta – Pertambangan batubara memiliki dampak buruk dan merugikan semua aspek kehidupan. Selain pencemaran udara akibat pembakaran batubara di PLTU, pertambangan batubara kerap menimbulkan gejolak sosial antara masyarakat sekitar dan perusahaan pertambangan serta pihak PLTU. Berbagai kerusakan tersebut disinyalir menyebabkan kemiskinan bagi penduduk sekitar pertambangan.

Untuk itu, beberapa organisasi masyarakat sipil, seperti Walhi, Greenpeace, Jatam, PIL-Net, YLBHI dan ICEL menggelar pelatihan bagi organisasi masyarakat sipil guna memberikan pendampingan atas persoalan hukum yang terjadi di wilayah pertambangan batubara. Pelatihan dengan tema “Pelatihan Strategi Hukum Melawan Perusahaan Batubara dan PLTU Batubara” ini digelar di Jakarta pada 22-25 Juni 2015. Pelatihan yang diikuti 27 pendamping hukum masyarakat ini bertujuan agar pengacara dan pendamping masyarakat memahami seluk beluk pertambangan dan PLTU batubara serta potensi pelanggaran hukum yang terjadi.

Menurut peneliti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Hendrik Siregar, tambang merupakan kejahatan sempurna. Selain menyebabkan pencemaran, kehancuran ekosistem serta penggundulan, menurutnya pertambangan juga menimbulkan pelanggaran HAM seperti perampasan lahan serta intimidasi dengan menggunakan aparat. Permasalahan lainnya, tambahnya, tambang juga menyuburkan praktek korupsi.

“…tambang juga merupakan ladang korupsi bagi sejumlah orang, baik korupsi terkait dengan perizinan maupun penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan,” katanya ketika menjadi narasumber dalam pelatihan tersebut.

Senada dengan Hendrik, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto juga menyatakan pertambangan memiliki potensi korupsi yang sangat besar. Untuk itu, tambahnya, pengetahuan mengenai tambang dan batubara harus mendalam serta harus dipikirkan secara matang mengenai strategi dan upaya hukumnya.

“Selain itu perlu adanya dukungan partisipasi publik yang besar dalam upaya memberantas mafia batubara,” tambahnya.

Selama ini masyarakat seakan tidak berdaya menghadapi perusahaan tambang batubara walaupun lingkungan dan hak milik masyarakat telah dirusak. Hal ini disebabkan antara lain karena pendampingan hukum yang masih lemah serta tidak adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang batubara dan PLTU. Padahal negara seharusnya menjamin hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas rasa aman dan perlindungan harta bendanya, sesuai dengan pasal 28 huruf G dan H UUD 1945.[]

Penulis: Andi Muttaqien

Editor: Ari Yurino