Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019

Siaran Pers
Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019

 

Tahun 2019 merupakan tahun yang berat bagi masyarakat sipil yang sedang berjuang untuk kelestarian dan kedaulatan lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kala bangsa ini sedang berharap menemukan pemimpin baru melalui pemilihan umum, rakyat Indonesia sedang menyaksikan bagaimana Pemerintah Indonesia secara sistematis nampak sedang menggelar karpet merah bagi para pemodal tanpa memperlihatkan komitmen pada lingkungan dan HAM. Tak tanggung-tanggung, di tengah masih mengejar pemenuhan agenda neo-pembangunanisme, meminjam Warburton (2016), yang terancam tak tunai karena realisasinya yang jauh di bawah target (kumparan.com, 19 April 2018), Pemerintah Indonesia malah menyepakati revisi UU KPK, memberikan pos-pos strategis sipil kepada elit militer, dan di penghujung tahun merencakan tambahan kemudahan dan fasilitas kepada para pemodal melalui paket RUU Omnibus Law.

Bagi Pembela HAM atas Lingkungan, kelompok yang disebut oleh Pelapor Khusus PBB sebagai salah satu dari kelompok paling rentan (the most exposed groups), dengan situasi semacam itu, tahun 2019 bukan saja berat, namun juga berbahaya. Ini tak lain karena mereka, para Pembela HAM atas Lingkungan, merupakan para pejuang yang berada di garis depan perlawanan merawan kerusakan dan perusakan sistematis lingkungan dan ruang hidup oleh negara. Laporan “Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya”, yang diterbitkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai kelanjutan laporan yang sama untuk tahun 2018, mengungkapkan sejauh mana situasi berbahaya yang sedang dihadapi para Pembela HAM atas Lingkungan tersebut.

Di dalam laporan tersebut, ELSAM menemukan bahwa selama tahun 2019 telah terjadi 27 kasus kekerasan Pembela HAM atas Lingkungan dengan persebaran kasus mencapai 14 Provinsi dan 24 kabupaten/kota. Kasus-kasus ini melibatkan delapan jenis kekerasan, yakni pembunuhan, penangkapan, penahanan, serangan fisik, perusakan, perampasan tanah, dan intimidasi, dan mengakibatkan 127 individu dan 50 kelompok Pembela HAM atas Lingkungan menjadi korban. Di antara keseluruhan kasus tersebut, kasus pembunuhan aktifis Golfrid Siregar dan percobaan pembunuhan keluarga Murdani, Direktur WALHI NTB menjadi kasus yang paling keras dan brutal.

Laporan “Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya”mengonfirmasi bahwa situasi pembela HAM atas Lingkungan di tahun 2019 tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Di tahun 2019, misalnya perempuan dan anak-anak masih menjadi korban kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Kekerasan dan ancaman pembela HAM atas Lingkungan di tahun 2019 juga masih menyasar para aktivis LSM dan akademisi, satu fenomena yang diamati ELSAM dalam laporan situasi sebelumnya di tahun 2018 sebagai sinyal buruk karena kemungkinan mengindikasikan situasi yang lebih berbahaya di kalangan Pembela HAM atas Lingkungan yang tidak terekspose media dan memiliki jaringan gerakan yang kuat. Malahan, dari keseluruhan yang kasus yang muncul, ada kecenderungan baru berupa pelibatan aktor-aktor non konvensional dalam penyerangan pembela HAM atas Lingkungan, di antaranya aktor-aktor yang mestinya berada di pihak dan menjadi Pembela HAM atas Lingkungan, yakni serikat buruh dan masyarakat adat.

Laporan tersebut mengamati munculnya aktor non-konvensional tersebut sebagai sinyal keterlibatan perusahaan, yang di tahun 2019 menjadi aktor pelaku terbanyak, yang musti dilihat secara holistik. Bahwa peran perusahaan dalam pelbagai kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan bisa jadi tidak sekonvensional yang selama ini terlihat.

Dalam diskusi peluncuran laporan Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya, Muhammad Hairul Sobri, salah satu narasumber, mengatakan bahwa untuk konteks Sumatera Selatan, praktek bisnis perusahaan sering nampak didukung oleh negara. Negara seringkali melakukan penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Di Sumatera selatan, ada ratusan perusahaan yang harus bertanggung jawab dan mestinya ditindak, dicabut izinnya, diseret ke penjara karena pembakaran hutan yang terbukti melalui citra satelit dan pelanggaran-pelanggaran di sektor agrarian. Sementara aparatus pemerintah tahun 2019 lalu dengan sangat cepat menetapkan tahun lalu 30 petani sebagai tersangka karena mempertahankan lahan garapan.

Penelusuran lebih jauh bagaimana hubungan antara perusahaan dan pemerintah di sektor pembela HAM asata lingkungan mungkin dikenali dengan melihat struktur ekonomi politik yang menopang keterlibatan perusahaan dalam pelbagai kasus-kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Oligarki, struktur politik predatoris yang bertahan sebagai residu 32 tahun pemerintahan Orde Baru oleh laporan tersebut diletakkan tidak hanya sebagai muasal langgengnya kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan, tetapi juga sebagai satu alasan bagi masyarakat sipil untuk lebih merapatkan barisan dan membentuk front perjuangan yang lebih luas guna medorong agenda penguatan perlindungan terhadap Pembela HAM. Pandangan in diamini oleh Herlambang P. Wiratraman, narasumber lain dalam diskusi peluncuran laporan Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya yang menyebutkan bahwa selain politik hukum, oligarki merupakan satu masalah yang membuat masyarakat kecil menjadi korban kebijakan pemerintah di berbagai sektor, termasuk agraria dan lingkungan—dua sektor yang paling terkait dengan Pembela HAM atas Lingkungan. Lebih jauh, negara menurut Herlambang, gagal mengemban amanat konstitusi dan memutus rantai imunitas sehingga ini membuat sistem politik oligarkis masih langgeng. Dalam penelitiannya tahun 2019, Herlambang menyebut bahwa memang para pembela HAM yang bekerja di isu anti-korupsi dan lingkungan memang yang paling rentan mendapatkan kekerasan karena dua isu ini menyerang kepentingan terbesar oligarki.

Kini, di tengah macetnya nyaris semua aktivitas ekonomi sejak Maret 2020 lalu akibat wabah Covid-19, Pemerintah Indonesia sedang menghadapi pertanyaan besar di tengah pemecatan tanpa pesangon jutaan buruh dan remuknya ekonomi nasional: bagaimana arah kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia pasca Covid-19?

Arah kebijakan, terutama di sektor pembangunan, yang akan diambil oleh Pemerintah Indonesia akan menentukan masa depan kedaulatan dan keadilan lingkungan, termasuk hidup para Pembela HAM atas Lingkungan. Beberapa waktu lalu DPR RI menginformasikan bahwa parlemen akan terus melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja, di tengah wabah Covid-19 (kompas.com, 6 April 2019). Tidak ada yang tahu secara pasti tentu saja, kapan persisnya RUU tersebut dan RUU-RUU lain yang tidak pro rakyat akan disahkan. Pun tidak ada yang tahu pasti ke mana arah kebijakan Pemerintah Indonesia akan dibawa pasca Covid-19. Apapun itu, konfirmasi yang telah diberikan oleh DPR RI tentang RUU Cipta Kerja mengisyaratkan bahwa setelah wabah Covid-19 ini dan seterusnya rakyat mesti bersiap untuk menatap tahun-tahun penuh marabahaya. Menghadapi ini, tidak ada cara lain bagi para Pembela HAM atas Lingkungan, Pembela HAM, masyarakat sipil, dan rakyat Indonesia selain melawan.

 

Jakarta, 23 April 2020

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kontak Andi Muttaqien (Deputi Advokasi) telepon: +628121996984 atau Muhammad Azka Fahriza (Peneliti), telepon: +6282124041688.