Menanti Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi

ELSAM, Jakarta – Koalisi Advokasi RUU Perlindungan Data Pribadi mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Maraknya praktik penyalahgunaan data pribadi dan akhir masa jabatan DPR RI 2014-2019 yang hanya menyisakan hitungan bulan menjadi alasan kenapa UU perlu segera disahkan.

Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar dalam konferensi pers Koalisi Advokasi RUU Perlindungan Data Pribadi, di Jakarta, Rabu (15/4) mengatakan, RUU PDP sudah lama disusun Kemkominfo.

“Di Kominfo sendiri RUU Perlindungan Data Pribadi sudah disusun sejak 2014, sekitar lima tahun lalu. Bahkan inisiatif RUU Perlindungan Data Pribadi sendiri sudah muncul sejak 2006,” kata Wahyudi.

Hingga mendekati akhir masa jabatan DPR akhir September nanti Kominfo nyatanya belum juga menyerahkan RUU itu ke DPR.

Studi ELSAM menemukan ada sekitar 32 regulasi yang isinya terkait pengaturan data pribadi. “Tapi undang-undang tersebut belum sinkron, belum harmonis, antara satu aturan dengan aturan yang lain,” lanjut Wahyudi.

Beberapa hal yang belum selaras dan kurang dari aturan data pribadi yang tersedia menurut Wahyudi adalah menyangkut definisi tentang data pribadi, kualifikasi data pribadi, dan bagaimana pembagian jenis-jenis data pribadi.

Adapun kekurangan lain yang mesti diisi oleh undang-undang perlindungan data pribadi, lanjut Wahyudi, mencakup aturan tentang kewajiban pengendali data (data controller), kewajiban pihak yang memproses data (data processor), dan kewajiban pihak ketiga.

Hal lain yang tidak kalah penting dan belum dikatakan undang-undang sektoral kata Wahyudi adalah tentang hak dari subjek data dan mekanisme pemulihannya ketika terjadi pelanggaran.

Praktik penyalahgunaan data pribadi di Indonesia kerap terdengar. Investigasi Kompas yang diberitakan beberapa waktu lalu menunjukkan praktik jual beli data itu nyata. Jual beli data itu di antaranya dilakukan secara online melalui aplikasi belanja online Tokopedia dan Bukalapak.

Tidak hanya itu, Kompas juga menemukan jual beli data juga dilakukan secara offline seperti yang dilakukan para tenaga pemasar kartu kredit. Data yang dijual-belikan mencakup informasi tentang nama, nomor telepon, alamat, nama orangtua, hingga informasi finansial pemiliknya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel A. Pangerapan atau biasa dipanggil Sammy mengatakan RUU PDP telah diselesaikan Kominfo dan segera dilimpahkan ke DPR. Sammy optimistis RUU PDP disahkan DPR sebelum masa jabatan mereka berakhir.

“Harmonisasi (RUU PDP) sudah selesai, sekarang ada di Setneg dan segera dikirimkan ke DPR. Kami juga sudah RDP dengan Komisi I, dan Komisi pun punya harapan yang sangat tinggi karena dia mau selesaikan sebelum 30 September,” klaim Sammy, dalam kesempatan yang sama.

Menjawab mengapa penyusunan RUU PDP harus memakan waktu lama, Sammy mengatakan karena proses menyamakan persepsi antarkementerian dan harmonisasi dengan undang-undang lain. “Ini yang membuat RUU PPD lama dibuat,” tutupnya.

Penulis: Sueb

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *