Menakar Peluang Pemulihan Non-Yudisial bagi Korban Pelanggaran HAM Akibat Bisnis

ELSAM, JAKARTA – ELSAM dan LPSK menggelar diskusi terbatas terkait pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat kegiatan bisnis. Diskusi yang mengangkat tema “Menakar Peluang Pemulihan Non-Yudisial bagi Korban Pelanggaran Bisnis dan HAM” itu diadakan di Kantro LPSK, Jakarta, pada Jumat (3/5) lalu.

Diskusi diisi Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, Direktur ELSAM Wahyu Wagiman, dan Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIHA) Jentera Muhammad Faiz Aziz. Diskusi dipandu Sondang Frishka Simanjutak dari Komnas Perempuan.

Memulai diskusi Hasto Atmojo Suroyo menceritakan peran LPSK dalam menangani korban pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh sektor bisnis. Salah satu kasus yang pernah ditangani LPSK adalah  kasus Benjina.

“Dalam perkara ini, LPSK memberikan perlindungan dalam bentuk perlindungan bagi korban terhadap 13 (tiga belas) saksi dan korban,” ujar Hasto

Kasus Benjina merupakan perbudakan modern yang dilakukan oleh perusahaan perikanan besar Indonesia dan Thailand, yaitu PT Pusaka Benjina Resources dan Thailand Silver Sea Fishery Co.

Seperti diketahui, dalam kasus tersebut hakim telah menjatuhkan pidana 3 tahun penjara terhadap delapan pelaku dan menghukum para pelaku untuk membayar restitusi sejumlah Rp773.300.000.

Sementara itu akademisi STIH Jentera Muhammad Faiz Aziz menerangkan pertanggungjawaban korporasi ketika terjadi pelanggaran. Menurut Muhammad Faiz tanggung jawab perusahaan dibedakan menjadi dua jenis.

Pertama, direct corporate criminal liability, yakni perbuatan yang langsung dilakukan oleh korporasi, meskipun realitanya perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus atau pegawai sehingga kesalahan mereka harus dibuktikan. Dalam doktrin ini pertanggungjawaban dibebankan kepada pengurus.

Kedua, strict liability, yakni perbuatan dilakukan oleh korporasi yang diwakili oleh pengurusnya. Karena perbuatan dilakukan oleh korporasi maka kesalahan dari korporasi ini tidak perlu dibuktikan. Doktrin ini sering juga disebut pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dan pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi bukan pada pengurus.

Sementara itu Wahyu Wagiman mendesak negara agar mengambil berbagai langkah untuk memastikan korban memiliki akses terhadap pemulihan: melalui yudisial, administrasi, legislatif atau cara-cara lain yang tepat.

Oleh karenanya, lanjut Wahyu, penting bagi negara mulai mempertimbangkan untuk menyediakan mekanisme keluhan non-yudisial dan yudisial. Hal yang lain, negara harus mempertimbangkan beberapa cara untuk memfasilitasi akses terhadap mekanisme keluhan non-negara dalam mitigasi dampak bisnis.

Penulis: Sekar Banjaran Aji