Menagih Janji yang Terutang: Catatan Lima Tahun Pemerintahan Jokowi dan Tantangannya Ke Depan

Siaran Pers ELSAM

Menagih Janji yang Terutang: Catatan Lima Tahun Pemerintahan Jokowi dan Tantangannya Ke Depan

 

Pemerintahan Jokowi-JK telah menyelesaikan lima tahun pemerintahannya, pada Minggu, 20 Oktober 2019 kemarin. Ada banyak catatan tentunya dalam periode lima tahun tersebut, yang memiliki pengaruh besar bagi maju mundurnya demokratisasi di Indonesia, termasuk dalam konteks pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Secara umum, khususnya dalam janji dan komitmen HAM, dari lima prioritas utama hak asasi manusia, periode 2014-2019, memang masih banyak agenda dan pekerjaan hak asasi manusia yang belum terlaksana. Lebih jauh beberapa permasalahan HAM yang diidentifikasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dalam lima tahun pemerintahan Jokowi-JK antara lain, terkait dengan: (1) penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu; (2) kebebasan berekspresi; (3) kebebasan berserikat/berkumpul); (4) perlindungan hak atas privasi; (5) reformasi legislasi dan perlindungan kelompok rentan; (6) problem konflik agraria dan sumberdaya alam; (7) dampak ekonomi dan bisnis pada hak asasi manusia; dan (8) permasalahan HAM di Papua dan Aceh.

Dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, berbagai perkembangan kecil memang telah mewarnai agenda ini, namun sejumlah catatan kemandegan menempatkan situasi Indonesia dalam lima tahun terakhir tidak lebih baik dari periode sebelumnya. Penyelesaian yang dijanjikan, khususnya melalui pembentukan Komite Adhoc Kepresidenan untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, belum terlaksana. Inisiatif penyelesaian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang diawali dengan penyelenggaraan Simposium Nasional 1965 pada 2015, tidak memiliki tindak lanjut sebagaimana direncanakan di awal. Pun agenda ini segera terhenti dengan penggantian Menteri Polhukam, yang telah berdampak besar bagi pilihan dan kelanjutan agenda penyelesaian. Perkembangan positif justru mengemuka di daerah, khususnya dengan hadirnya sejumlah kebijakan di tingkat lokal, yang mendukung upaya pemulihan bagi korban kekerasan masa lalu. Namun demikian, sejumlah tindakan represif baik dari ormas maupun aparatus negara yang menghalangi-halangi upaya pengungkapan kebenaran mandiri dan rekonsiliasi kultural, juga masih terjadi dalam lima tahun terakhir, yang kian menunjukkan lemahnya upaya Pemerintah untuk mewujudkan komitmen penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Berikutnya dalam komitmen perlindungan kebebasan berekspresi, Indonesia juga belum beranjak dari posisi “Partly Free” sejak dari 2015. Stagnasi ini antara lain dipengaruhi oleh kegagapan aparat pemerintah dan penegak hukum, ketika berhadapan dengan perkembangan baru teknologi digital, sehingga kerap melakukan penerapan hukum secara tidak tepat, dan berseberangan dengan kewajiban perlindungan HAM. Situasi ini misalnya mengemuka dengan banyaknya kasus kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah (legitimate expression), khususnya yang terkait dengan penyebaran kabar bohong, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. ELSAM melihat praktik ini terjadi setidaknya karena tiga hal: rumusan legislasi yang multi-interpretatif, khususnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik; tingginya dinamika politik elektoral dalam lima tahun terakhir yang mempengaruhi penggunaan pasal-pasal tersebut; dan problem kapasitas di tingkat aparat, yang mempengaruhi penerapan pasal-pasal tersebut. Penggunaan pasal penodaan agama dalam beberapa tahun terakhir, dengan bumbu politik identitas, untuk kepentingan politik praktis juga telah mempengaruhi penikmatan kebebasan sipil, khususnya kelompok minoritas. Selain isu kriminalisasi, praktik-praktik penutupan informasi, terutama dengan alasan pencegahan disinformasi, juga telah memperburuk situasi kebebasan berekspresi. Praktik ini diaplikasikan tidak hanya melalui skema pemblokiran dan penapisan, bahkan dalam kasus terakhir di Papua, sampai muncul praktik penutupan internet (internet shutdown). 

Sementara kaitannya dengan perlindungan kebebasan berserikat dan berkumpul, keluarnya Perpu Ormas (disahkan melalui UU No. 16/2017) menjadi penanda turunnya kualitas kebebasan berserikat dan berkumpul dalam lima tahun terakhir. ELSAM sendiri bersama Koalisi Kebebasan Berserikat mencatat sejak 1 Juli 2014 hingga 1 Juli 2018 setidaknya terjadi 527 kasus pelanggaran kebebasan berserikat/berkumpul, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Tindakan pembubaran aksi damai juga masih kerap terjadi, misalnya yang terjadi pada aksi Kamisan di Surabaya, pembubaran aksi buruh di Tangerang, dan sejumlah pembubaran aksi damai mahasiswa Papua di Denpasar, Malang, dan Abepura. Selain itu, sepanjang tahun 2019, Pemerintah juga setidaknya telah melakukan tiga kali pembatasan akses internet, yang berpengaruh pada pelaksanaan kebebasan berserikat dan berkumpul secara online.

Perkembangan baru dalam lima tahun terakhir, salah satunya adalah kian besarnya praktik komodifikasi data (pribadi) di hampir semua sektor, yang berdampak pada hak asasi manusia. Sampai saat ini, Indonesia tak kunjung memiliki hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif. Kekosongan ini berakibat pada lemahnya perlindungan hak atas privasi di Indonesia, yang terekam dalam sejumlah kasus yang terjadi. Misalnya pada kasus konsumen perusahaan teknologi finansial berbasis peer-to-peer lending (P2P), atau kasus pada sektor lain, seperti dugaan kebocoran data 21 juta data penumpang anak perusahaan Lion Air. Tantangan lain juga muncul dari pemberian akses database kependudukan kepada setidaknya 1.227 lembaga, baik badan publik maupun privat (bank, perusahaan asuransi, asosiasi bisnis, dst), melalui kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Masalahnya, tidak mengakselerasi proses pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, justru pada momen terakhir periode DPR 2014-2019, justru ada upaya percepatan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, yang materinya banyak yang kontradiktif dengan prinsip-prinsip perlindungan hak atas privasi.

Selain proses legislasi di atas, lima tahun pemerintahan Jokowi-JK juga secara intensif membahas RUU KUHP, yang pada akhirnya telah menuai polemik di publik, akibat materinya yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Situasi ini terjadi sebagai akibat kurang inklusifnya proses pembahasan, yang kemudian berdampak pada munculnya sejumlah rumusan diskriminatif, khususnya pada kelompok rentan, seperti perempuan, anak, masyarakat hukum adat, dan kelompok minoritas seksual. Kondisi itu seperti melengkapi gagalnya proses pembentukan UU Masyarakat Hukum Adat yang menjadi salah satu komitmen pemerintahan Jokowi-JK di awal pemerintahannya. Pun demikian, dalam lima tahun terakhir pemerintah masih luput mengawal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang tentunya akan berefek pada terus berlanjutnya praktik kekerasan terhadap perempuan, juga kelompok minoritas seksual lainnya. Salah satu permasalahan utama perlindungan hak-hak minoritas dan rentan di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan pembangunan yang berkeadilan, yang berakibat pada langgengnya stigmatisasi dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok ini. Praktik ini misalnya pada kasus-kasus pembubaran aktivitas maupun penolakan, yang dialami oleh kelompok minoritas agama, juga kelompok minoritas seksual (LGBTQ).

Selanjutnya dalam isu agraria dan sumberdaya alam, selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, tidak pula terjadi perubahan positif yang signifikan terkait kedua isu tersebut, bahkan tingkat eskalasi konfliknya cenderung meningkat tanpa adanya upaya penyelesaian. Kebijakan Reforma Agraria yang disematkan melalui Perpres No. 86/2018 masih jauh dari cita-cita reforma agraria sejati, pasalnya kebijakan tersebut tidak memuat ketentuan yang menuntaskan masalah ketimpangan struktural kepemilikan tanah. Justru sebaliknya, pemerintah masih mengandalkan pengelolaan tanah dalam skala besar kepada perusahaan atau korporasi, bahkan melalui melalui sejumlah paket kebijakan yang sedang dipersiapkan. Dikebutnya sejumlah rancangan legislasi di DPR, seperti RUU Pertanahan, RUU Sumber Daya Alam, RUU Perkelapasawitan, serta RUU Mineral dan Batu Bara, yang merupakan bagian dari paket kebijakan yang saling terhubung dan terintegrasi dalam mendukung program-program investasi nasional kian memperjelas kecenderungan tersebut. Dalam lima tahun terakhir pemerintah memang berupaya melakukan percepatan kebijakan mega infrastruktur, kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan mega industri, pengembangan properti dan pertumbuhan kota-kota baru. Akibatnya, petani dan masyarakat adat menjadi kelompok yang paling rentan terlanggar hak-haknya akibat serangkaian kebijakan tersebut.

Situasi tersebut menjadi kian nampak dari fokus pemerintah yang menitikberatkan pada kebijakan perekonomian, untuk memacu investasi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang nampak dari keluarnya enam belas paket kebijakan deregulasi dalam kurun waktu 2015-2016, untuk mengakselerasikan aliran investasi. Meski diakui realisasinya belum optimal, hal ini membuktikan dekatnya kepentingan pemerintah dengan bisnis, yang teraplikasikan dengan adanya 245 proyek strategis nasional, dengan nilai investasi US$372,2 miliar. Pilihan kebijakan pemerintah tersebut telah berdampak, khususnya pada masyarakat di sekitar lokasi proyek strategis nasional. Kasus pembangunan Bandara New Yogyakarta International Aiport (NYIA) di Kulonprogo, dapat menjadi salah satu contoh dampak dari gencarnya pembangunan infrastruktur, yang kurang mengedepankan pendekatan hak asasi manusia. Komnas HAM sendiri mencatat sedikitnya ditemukan 1.030 kasus yang mengindikasikan adanya keterlibatan atau kontribusi korporasi, dalam berbagai dugaan kasus pelanggaran HAM. Melihat kondisi seperti ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM mendorong untuk pengimplementasian prinsip-prinsip United Nation on Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). Namun, usaha ini belum memberikan hasil yang signifikan, karena baru pada 2018 dan 2019 terdapat usaha untuk mengintegrasikan Aksi Bisnis dan HAM dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Selama lima tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita juga masih menyaksikan kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua. Publik mengingat masa kepresidenan Jokowi “dibuka” dengan peristiwa Paniai Berdarah pada 8 Desember 2014. Meskipun sempat dibuai dengan optimisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Paniai dan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya, sampai hari ini kita mesti menerima kenyataan bahwa upaya tersebut justru seperti berhenti di tempat. Malahan, pemerintahan Jokowi seperti mengabaikan apa yang selama ini dianggap oleh banyak pengamat, sebagai akar dari pelanggaran HAM di Tanah Papua, yakni militerisme. Situasi terakhir yang terjadi di Papua, dengan meningkatnya ekskalasi konflik di sejumlah wilayah, juga masih direspon dengan cara yang sama, penambahan jumlah personel TNI/Polri. Padahal dalam dua dekade terakhir, pendekatan keamanan untuk Papua terbukti gagal menyelesaikan permasalahan Papua. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan jika publik meletakkan pesimisme dan keragu-raguan pada komitmen pemerintah terhadap penyelesaian kasus-kasus HAM di Papua. Sedangkan di Aceh, dengan seluruh capaiannya pasca-kesepakatan damai 2005, juga belum nampak komitmen lanjutan dari pemerintah Jokowi-JK, untuk mengaplikasikan keseluruhan kesepakatan perdamaian. Hal ini misalnya nampak dari belum adanya langkah konkret dan terukur, untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh, terutama dengan mendukung bekerjanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Sejak KKR Aceh resmi terbentuk pada 2016, tak pernah sekalipun keluar pernyataan resmi pemerintah terkait kerja lembaga ini. Padahal pembentukan lembaga ini merupakan mandat perjanjian damai, dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik di sana.

Dengan keseluruhan catatan di atas, tentu hal terpenting dalam lima tahun pemerintahan Jokowi-MA ke depan, adalah mencari sarana dan alat, sekaligus memastikan aktor yang tepat, untuk mengimplementasikan keseluruhan janji yang masih terutang pada periode sebelumnya. Tidak adanya kontinuitas visi dan komitmen seperti halnya terekam dalam pidato pelantikan kemarin, tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana dengan realisasi komitmen yang belum terlaksana? Meski berangkat dari aras pesimisme akan teraplikasinya keseluruhan janji hak asasi manusia di atas, untuk memastikan kelanjutan proses demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia ke depan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menekankan agar:

1. Presiden mengambil kepemimpinan politik secara langsung untuk memastikan dan merealisasikan keseluruhan janji hak asasi manusia, baik yang terangkum dalam visi misinya, maupun terumuskan dalam sejumlah dokumen perencanaan pembangunan.

2. Presiden secara khusus memastikan proses sinkronisasi dan pembaruan hukum dan regulasi, dengan memastikan keselarasannya dengan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan perlindungan kelompok rentan, tidak semata-mata bersandar pada pertimbangan kemudahan investasi dan pro-bisnis.

3. Presiden memilih secara tepat aktor dan perangkat pemerintahannya, untuk mengimplementasikan keseluruhan janji dan komitmen, khususnya yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, maupun penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu.

4. Presiden secara khusus mengubah pola pendekatan keamanan dan militer dalam penyelesaian konflik di Papua, dengan menggunakan pendekatan yang lebih dialogis dan berkebudayaan, serta mengedepankan penegakan hukum secara tepat, atas seluruh praktik kekerasan yang terjadi, untuk memastikan perdamaian di Papua. Selain itu, khusus untuk Aceh, Presiden juga musti secara konsisten mengaplikasikan keseluruhan kesepakatan damai, untuk menjamin keberlangsungan proses damai di Aceh.

5. Presiden menjamin integrasi pendekatan berbasis hak asasi manusia, dalam pencapaian semua visinya, termasuk dalam peningkatan kapasitas SDM, reformasi birokrasi, maupun visi-visi lainnya, untuk memastikan internalisasi nilai dan prinsip HAM di dalamnya, sehingga dalam lima tahun mendatang Indonesia dapat mencapai fase rule of consistent behavior dalam politik hak asasi manusia.

 

 

Jakarta, 21 Oktober 2019

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi: Wahyu Wagiman (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081285586524; Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset ELSAM), telepon: 081382083993; Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi ELSAM), telepon: 08121996984.

Wahyudi Djafar