Menagih Janji Pemerintah Memperkuat KKR Aceh

ELSAM, Aceh Besar—Sejumlah persoalan masih dihadapi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Pekerjaan mengungkap peristiwa pelanggaran HAM, merekomenasikan pemulihan korban, dan mengupayakan rekonsiliasi di Aceh masih terkendala.

ELSAM memfasilitasi para pemangku kepentingan untuk membicarakan masalah tersebut dalam sebuah diskusi terarah (focus group discussion), di Aceh Besar, Aceh, Kamis (31/10/2019).

Diskusi yang bertujuan untuk memecahkan kebuntuan yang dialami KKR Aceh itu dihadiri antara lain oleh perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Aceh, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman RI, Badan Reintegrasi Aceh, Komisi Informasi Aceh, dan Sekretariat Daerah Aceh.

Mewakili pemerintah Aceh, Kamarudin Andalah dalam sambutannya berharap pertemuan tersebut dapat menjadi forum evaluasi meningkatkan peran KKR Aceh dalam membantu korban pelanggaran HAM. Di sisi lain, Kamarudin mengaku pemerintah Aceh sendiri bertanggung jawab untuk mendukung kerja KKR Aceh.

“Pemerintah Aceh menyatakan siap bersinergi dengan berbagai pihak dengan terwujudnya kebenaran dan tercapainya rekonsiliasi. Jika pun rekonsiliasi itu harus diperkuat dari sisi legalitas-formilnya maka Pemerintah Aceh juga bersedia untuk membantu, termasuk dalam hal perencanaan anggaran dengan duduk bersama antara DPR Aceh dan Pemerintah Aceh,” tuturnya.

Perlu diketahui, salah satu masalah dialami KKR Aceh adalah masalah anggaran. Sejak resmi dibentuk tiga tahun lalu anggaran untuk KKR Aceh dipatok tidak lebih dari 4,5 miliar rupiah per tahun. Angka ini, sebagaimana diakui Ketua KKR Aceh Afridal Darmi, hanya cukup untuk biaya operasional KKR Aceh.

Masalah lain, masalah yang juga terkait dengan alokasi anggaran, adalah soal kesekretariatan. Hingga kini sekretariat KKR Aceh masih berada di bawah BRA yang menyebabkan ketidakleluasaan KKR dalam mengelola dana.

Meski demikian, KKR Aceh tetap berjalan dan melakukan sejumlah tugasnya. Salah satu tugas yang sudah dijalankan KKR Aceh adalah rapat dengar kesaksian yang memberikan kesempatan kepada korban untuk menceritakan apa yang dialami mereka pada masa lalu.

“Korban mengungkapkan kembali the narrative of oppression, menceritakan kepada masyarakat penindasan itu pernah terjadi dan itu tidak boleh dilupakan. Kemudian tentang kebohongan-kebohongan yang sudah diproduksi sekian tahun lamanya dan itu merusak masyarakat. Sampai hari ini, jika ditanyakan kepada orang-orang yang berkonflik ada tidak kekerasan seksual, misalya, maka sikap pertama yang muncul adalah penyangkalan. Tidak ada itu kekerasan seksual, yang ada adalah pasukan kami datang ke situ lalu terjadi hubungan cinta, lalu terjadi hubungan di luar nikah. Permerkosaan juga dianggap tidak ada. Kebohongan-kebohonga seperti ini masih ada. Butuh jiwa besar kedua belah pihak untuk mengungkapkannya,” kata Afridal

Selain dengar kesaksian, KKR Aceh juga telah melakukan pengambilan pernyataan terhadap tiga ribu lebih korban dan memberikan rekomendasi pemulihan terhadap ratusan korban yang perlu bantuan segera dari pemerintah.

Terkait peluang untuk memperkuat kelembagaan KKR Aceh, Ketua Komnas HAM periode 2007-2012 yang juga Anggota Perkumpulan ELSAM, Ifdhal Kasim, menyarankan agar komisoner KKR Aceh lebih rajin menjalin komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait di Jakarta. Minimnya dukungan pemerintah pusat terhadap KKR Aceh salah satunya karena masih terjadi ketidaksepahaman tentang KKR Aceh itu sendiri.

“Misalnya Kemendagri masih ambivalen dalam merespons Qanun (KKR Aceh) ini. Kemendagri menganggap Qanun ini dari sisi hukum kurang valid karena tidak dimandatkan oleh UU PA (UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh). Jadi ada pembacaan yang berbeda terhadap UU PA. karena UU PA itu mengatakan komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh itu bagian dari Komisi Kebenaran Nasional. Hambatan ini bisa didiskusikan lebih jauh, karena KKR di Aceh ini sudah bekerja,” kata Ifdhal.

Ifdhal juga mengusulkan agar KKR Aceh berkoordinasi dengan Kementerian lain seperti Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemenkopolhukam menurutnya dapat mengkoordinasi kementerian di bawahnya untuk memberi perhatian kepada KKR Aceh.

Kelahiran KKR Aceh merupakan mandat dari perjanjian damai antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka 2005 silam. Karenanya menurut Ifdhal, pemerintah pusat harus terus ditagih untuk mendukung kerja KKR Aceh. Tanpa dukungan pemerintah pusat, dukungan yang mestinya tidak perlu ditagih, KKR Aceh tidak akan berjalan sebagaimana diharapkan.

Sueb