Menagih Janji Negara Melindungi Pembela HAM Sektor Lingkungan

KETERANGAN PERS

ELSAM, Imparsial, LBH Pers dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan)

Menagih Janji Negara Melindungi Pembela HAM Sektor Lingkungan

Keberadaan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih rentan menjadi korban kekerasan, intimidasi ,kriminalisasi bahkan pembunuhan. Menatap tahun – tahun marabaya menjadi  urgent warming dari ELSAM ketika menyampaikan laporan situasi pembela HAM atas lingkungan 2019, hal ini ditandai dengan adanya  127 individu dan 50 kelompok Pembela HAM yang menjadi korban kekerasan .

Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan (KEMITRAAN) mendata kasus pembela HAM melalui media menemukan ada ada 86 kasus dengan jumlah korban sebanyak 283 orang. Dari 86 kasus serangan terhadap pembela HAM tersebut, 3 kasus di antaranya menyebabkan 7 korban meninggal dunia.

Apakah kasus yang menimpa pembela HAM hanya terjadi sepanjang 2019 dan 2020? Ternyata tidak, KontraS mencatat ada 156 peristiwa penyerangan yang ditujukan kepada pembela HAM.  Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPPI) mendokumentasikan  131 pembela HAM yang telah menjadi korban penyerangan di tahun 2018. Data tersebut menambah daftar panjang kasus Hak Asasi Manusia yang belum diselesaikan oleh negara selain kejahatan HAM masa lalu.

Pemerintahan Jokowi dalam janji politiknya menyatakan akan menjamin penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, akan tetapi komitmen ini belum sepenuhnya diwujudkan. Bahkan  pada pemerintahan periode kedua ini disinyalir makin tergerus di tengah pembahasan Omnibus Law dan pengesahan UU Minerba yang dibuat sebagai instrumen untuk mempermudah investasi dan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah meskipun aturan-aturan tersebut diproyeksi akan meningkatkan ancaman terhadap pembela HAM dan kualitas sumber daya alam Indonesia.

Indonesia memiliki lembaga/instansi HAM seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, UU tersebut belum memuat tentang pembela HAM meskipun semakin beragam dan meningkatnya modus kekerasan dan ancaman pada pembela HAM. Upaya perlindungan bagi pembela HAM ditengah kekosongan kebijakan ini telah dilakukan oleh berbagi pihak, salah satunya adalah koalisi masyarakat sipil melalui revisi Peraturan Komisi Nasional HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM sebagai satu-satunya aturan di Indonesia yang mendefinisikan pembela HAM secara eksplisit, mendorong KLHK untuk segera menerbitkan Permen Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) yang merupakan aturan turunan dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  serta adanya upaya revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020-2024.

Pada webinar Mewujudkan Perlindungan Negara pada Pembela HAM, yang diselenggarakan oleh ELSAM, IMPARSIAL, LBH Pers dan Kemitraan, Arsul Sani, anggota Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa berbagai kasus yang menimpa pembela HAM dan disinyalir melibatkan Aparat Penegak Hukum, DPR RI bisa langsung mengintervensi jika ada pengaduan agar kasus tersebut bisa segera ditangani. Arsul juga menyampaikan untuk memperkuat perlindungan terhadap Pembela HAM, revisi terhadap UU HAM akan lebih mudah apabila lahir dari inisiatif DPR RI. Sehingga, dapat diupayakan menjadi prioritas.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ditunggu-tunggu oleh para pemerhati lingkungan dan pembela HAM untuk segera menerbitkan  Peraturan Menteri tentang Anti- SLAPP(Strategic Lawsuit Against Public Participation)  dimana draft Permen tersebut telah ada sejak 2 tahun lalu, melalui Pak Ilyas Assad tenaga ahli menteri bidang legislasi dan advokasi menyatakan bahwa Rapermen ini sudah hampir final dan terbuka bagi masyarakat sipil untuk memberikan masukan. Ilyas menyatakan sangat penting kerjasama antar lembaga dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pembela HAM lingkungan.

Sementara Theo Litaay (Tenaga Ahli utama  Deputi V Kantor Staf Presiden Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM) tidak memungkiri adanya polemik di masyarakat terkait pembahasan RUU karena dinilai berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.  Fokus pemerintah pada bidang ekonomi diharapkan tetap mempertimbangkan perlindungan pada HAM.

Respon berbeda disampaikan Sandriyati Moniaga dari Komnas HAM, yang menyatakan ada keraguan pada komitmen pemerintah terhadap penghormatan dan perlindungan HAM, hal ini terlihat dari lahirnya Omnibus law yang sarat potensi pelanggaran HAM.

Nur Hidayati, Direktur  Eksekutif WALHI menyebut bahwa fokus pemerintah pada pembangunan ekonomi bekerjasama dengan korporasi besar, mematikan bahkan merampas hak komunitas dan adat. DPR dan Komnas HAM menjadi sangat penting untuk melakukan antisipasi pada setiap regulasi yang akan diterbitkan dengan melakukan human rights impact assessment.

Wahyu Wagiman, Direktur Eksekutif ELSAM meminta agar Pemerintah menjadikan hak asasi manusia dan lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi yang dijalan Pemerintahan Jokowi.

La Ode M. Syarif Direktur Kemitraan bahkan menyatakan tidak ada pembangunan yang adil tanpa perlindungan pada pembela HAM dan menjamin keberlanjutan lingkungan.

Meningkatnya kasus kekerasan, ancaman, dan kriminalisasi  bahkan  pembunuhan yang menimpa pembela HAM menjadi  ancaman bagi kualitas demokrasi di Indonesia dan membuktikan bahwa Presiden Jokowi  sekali lagi abai untuk memenuhi janji politiknya, oleh karenanya Kemitraan bersama ELSAM, Imparsial dan LBH Pers mendorong agar:

  1. Mendesak Presiden Jokowi dan atau Pimpinan Komisi III DPR RI segera melakukan revisi terhadap UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dan memasukkan ketentuan mengenai perlindungan bagi pembela HAM;
  2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menerbitkan Permen Anti-SLAPP;
  3. Institusi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM, LPSK, Ombudsman dan Komnas Perempuan) melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya dan pemerintah sebagai upaya mewujudkan penghormatan dan perlindungan bagi pembela HAM.

Kontak Person:

Ade Wahyudi  +62 857-7323-8190

Ririn Sefsani +6281317680540

Ardi Manto +62 812-6194-4069