Mempromosikan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM Indonesia di Forum PBB

ELSAM, Jenewa – Penyusunan National Action Plan on Business and Human Rights di Indonesia telah sampai pada tahap konsultasi publik. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komnas HAM Indonesia Roichatul Aswidah ketika memaparkan perjalanan penyusunan National Action Plan on Business and Human Rights di Indonesia pada salah satu diskusi panel di forum tahunan PBB yang ke-IV mengenai Bisnis dan HAM (UN Forum on Business and Human Rights) di Jenewa pada 16 November 2015.

Forum yang bertemakan “Tracking Progres and Ensuring Coherence,” ini hendak mengidentifikasi berbagai upaya dan kemajuan dari perjalanan Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM (UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP) serta memastikan koherensi kebijakannya di berbagai bidang. Forum yang berlangsung pada 16-18 November 2015 ini juga fokus membahas bidang-bidang utama yang membahas tiga pilar UNGP, yakni kewajiban negara untuk melindungi terhadap pelanggaran HAM; tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM; dan akses pemulihan yang efektif bagi korban.

Dalam diskusi panel yang bertema “State Implementation of the Guiding Principles in the Context of Investment Policy” itu, Roichatul juga menambahkan konsultasi publik mengenai National Action Plan on Business and Human Rights, yang disusun bersama Komnas HAM dan ELSAM, telah dilakukan di Palembang pada 7 November 2015. Sementara konsultasi publik yang kedua dilakukan di Samarinda pada 26 November 2015. National Action Plan on Business and Human Rights ini diharapkan menjadi pedoman bagi langkah dan aksi negara untuk melaksanakan isi UNGP, sesuai dengan konteks Indonesia.

Penulis: Andi Muttaqien
Editor: Ari Yurino