Mempersiapkan Jalan untuk Pembentukan dan Pelembagaan KKR Aceh

ELSAM, Banda Aceh – Setelah tertunda beberapa waktu lamanya, pasca pengesahan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada Desember 2013, akhirnya DPRA memilih sejumlah nama sebagai anggota Panitia Seleksi (Pansel). Nama-nama yang selama ini aktif dalam gerakan hak asasi manusia baik di Aceh maupun nasional: Ifdhal Kasim, Faisal Hadi, Samsidar, Surayya Kamaruzzaman, dan Nurjannah Nitura, telah ditetapkan menjadi panitia seleksi KKR Aceh. Keterpilihan orang-orang tersebut sebagai anggota Pansel, diharapkan akan dapat memilih figur yang tepat dan kompeten untuk mengisi jabatan komisioner KKR Aceh, sehingga KKR Aceh bisa bekerja sesuai dengan mandatnya. Saat ini, proses seleksi komisioner KKR Aceh sendiri telah berlangsung, dan telah mengurucut ke sejumlah nama calon komisioner, sebelum nantinya akan diserahkan ke DPRA untuk dipilih 7 orang sebagai Komisioner.

Di luar berbagai kemajuan tersebut, ada sejumlah aspek yang harus dipersiapkan bersama, agar nantinya KKR Aceh bisa bekerja secara optimal. Guna persiapan itulah pada 3-4 Maret di Banda Aceh telah dilangsungkan konsolidasi masyarakat sipil untuk mempersiapkan desain besar advokasi KKR Aceh. Selain mencoba menjawab berbagai tantangan dalam pembentukan dan pelembagaan KKR Aceh, konsolidasi ini juga menjadi ruang untuk mensinergiskan peran-peran masyarakat sipil di Aceh dan di Jakarta (nasional). Seperti diketahui, membaca Qanun KKR Aceh (Qanun Aceh No. 17/2013), ada beberapa permasalahan yang potensial mengemuka dalam proses pembentukan KKR Aceh dan bekerjanya ke depan, untuk itu penting mencari strategi dan menyiapkan jalan pengembangannya, baik bagi masyarakat sipil, pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, DPRA, maupun KKR Aceh sendiri.

Lebih jauh, pertemuan ini telah menyepakati sejumlah hal, terutama yang terkait dengan: pertama, upaya mendorong partisipasi korban dan keluarga korban dalam melakukan pengungkapan kebenaran di tengah hantaman bantuan pasca-kesepakatan damai (MoU Helsinki); kedua, perlunya mendorong lahirnya KKR yang kuat secara kelembagaan, dengan melibatkan seluruh stake holder baik di pusat maupun di Aceh; ketiga, permasalahan minimnya dukungan anggaran untuk mendukung keberlangsungan KKR Aceh; dan keempat, sikap pemerintah pusat (nasional) yang masih ambigu terkait dengan pembentukan dan implementasi KKR Aceh.

Perkembangannya dengan saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat untuk memberikan dukungan sepenuhnya bagi pembentukan KKR Aceh. Tiadanya KKR Nasional, menjadi tantangan tersendiri bagi bekerjanya KKR Aceh ke depan, mengingat rumusan Pasal 229 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan bahwa KKR Aceh adalah bagian dari KKR Nasional. Sedangkan KKR Nasional sampai dengan sekarang tidak jelas pangkal ujungnya, sementara KKR Aceh tengah berbenah untuk pelembagaan dan akan mulai segera bekerja. Oleh karenanya sebagai bagian dari komitmen kewajiban penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, sikap pemerintah pusat untuk mendukung dan memastikan jalan bagi bekerjanya KKR Aceh penting adanya, termasuk dukungan infrastruktur dan anggaran.

Berbagai upaya dan persiapan di atas, akan menjadi sandaran yang penting dalam pembentukan dan pelembagaan KKR Aceh agar sejalan dengan basarnya harapan dari para korban terhadap KKR ini. Upaya ini juga menjadi kebutuhan sangat penting dan utama, dalam membangun KKR Aceh serta jangkauan kerja kelembagaannya, sehingga dapat menjadi pijakan dalam desain kelembagaan dan infrastruktur yang musti disediakan. [ ]