Memperkuat KKR Aceh

ELSAM, Jakarta–  Upaya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh untuk mengungkap kebenaran dan mengupayakan pemulihan korban pelanggaran HAM masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, mulai dari regulasi, kelembagaan, hingga dukungan politik.

ELSAM mendiskusikan masalah tersebut bersama Komnas Perempuan, LPSK, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Staf Kepresidenan, dan  lembaga yang sedang menjadi pembahasan, KKR Aceh. Diskusi yang berlangsung di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta, Senin (30/9/2019) ini berupaya mencari jalan untuk memperkuat kelembagaan KKR Aceh.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim mengawali diskusi dengan memaparkan akar masalah yang dihadapi KKR Aceh.

Lambannya pengungkapan kebenaran di Aceh menurut Ifdhal dipengaruhi karena dua faktor, yaitu ketidakmemadaian aturan yang menjadi dasar dari KKR Aceh dan rendahnya dukungan politik baik dari pemerintah daerah maupun pusat.

Qanun KKR Aceh (Qanun No. 17/2013) menempatkan KKR sebagai lembaga yang dibentuk oleh legislatif bukan oleh eksekutif.  Akibatnya, KKR Aceh sulit dimasukkan dalam struktur pemerintahan Aceh.

“Seleksinya dilakukan oleh DPR Aceh. Itu menimbulkan masalah. Dan kemudian terkait siapa kalau dia (KKR Aceh) didasarkan oleh qanunnya. Di qanun itu biasanya akan jelas dimandatkan kepada dinas apa atau ditanggung oleh siapa di eksekutif,” terang Ifdhal.

Penempatan KKR Aceh di bawah DPR Aceh berdampak buruk pada kelembagaan KKR Aceh sendiri. Penyediaan fasilitas untuk mendukung kerja lembaga ini belum memadai.

Komisoner KKR Aceh M. Daud Beureuh memperjelas beberapa poin yang dikatakan Ifdhal. Beberapa waktu setelah di lantik, kata Daud, KKR Aceh tidak dapat bekerja secara efektif karena tidak punya kantor.

“Saat itu teman-teman berkantor di salah satu joglo (gazebo) di LBH Banda Aceh. Dan melakukan banyak rapat-rapat termasuk skema penganggaran di rumah tempat itu,” ujar Daud.

Meski kemudian mendapatkan sekretariat yang lebih baik, tapi KKR Aceh kata Daud  tetap tidak dapat bekerja maksimal lantaran anggaran yang dialokasikan sangat minim.

“Pada 2017 dapat anggaran lima miliar, dan 2018 sebesar 4,5 miliar. Untuk tahun 2020 anggarannya tetap 4,5 miliar,” lanjut Daud.

Yang memprihatinkan, anggaran tersebut kata Daud sebenarnya bukan dikhususkan untuk KKR Aceh, melainkan anggara dari program Dinas Sosial Aceh.

Terkait upaya yang telah dilakukan KKR Aceh, Daud mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menyelesaikan sejumlah pekerjaan. Sepanjang 2017-2019 KKR Aceh telah mengumpulkan sebanyak 3040 pernyataan saksi dan korban yang tersebar di 12 kabupaten.

Selain mengumpulkan kesaksian, KKR Aceh juga telah melakukan dua kali rapat dengar kesaksian (RDK). RDK pertama digelar pada 14 November 2018 dengan menghadirkan empat belas korban dan saksi. Sementara RDK kedua yang berlangsung pada  Juli 2019 mendengarkan 16 saksi dan korban.

KKR Aceh juga telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh untuk memberikan reparasi kepada 77 korban pelanggaran HAM masa lalu.

Jika diukur dengan lamanya waktu sejak KKR Aceh dibentuk pada 2016, pekerjaan KKR Aceh dalam mengungkap kebenaran, mengupayakan pemulihan, dan rekonsialiasi bagaimanapun belum dapat dikatakan maksimal.

Hal ini terkait dengan minimnya dukungan politik baik di tingkat lokal maupun nasional.

“Pemerintah lokal menganggap KKR Aceh  bukan sebagai pekerjaan daerah, tapi Jakarta,” kata Ifdhal.

Sikap yang sama juga ditunjukkan para petinggi legislatif dari partai lokal Aceh. Mereka, lanjut Ifdhal, juga menganggap pelanggaran HAM dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah pusat.

Karenanya, selain memerlukan perubahan qanun, KKR Aceh juga perlu mendapat dukungan politik, baik dari pemerintah Aceh sendiri maupun pemerintah pusat. Dalam diskusi juga muncul usulan agar lembaga HAM nasional lebih serius mendukung KKR Aceh.