Memperkuat Implementasi Rencana Aksi: Rekomendasi untuk RANHAM 2020-2024

ELSAM, JAKARTA — Sekretariat Bersama (Setber) RANHAM berencana merampungkan pembahasan rancangan Peraturan Presiden mengenai RANHAM 2020-2024 pada pertengahan 2019 nanti. Perpres RANHAM 2020-2024 akan menjadi kebijakan generasi kelima RANHAM sejak pertama kali dibentuk pada 1998.

Studi yang dilakukan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menunjukkan, penyelenggaraan RANHAM selama ini memiliki sejumlah persoalan yang berulang dan tak pernah diselesaikan.

Karena itu, ELSAM bersama-sama dengan Setber RANHAM mengadakan high level meeting untuk mendiskusikan persoalan tersebut. Pertemuan bertema RANHAM 2020-2024: Integrasinya dengan Agenda Pembangunan Nasional, Melalui Kerangka Kerja yang Lebih Efektif dan Berdayaguna itudigelar di Jakarta, Senin(8/04/2019).

Pertemuan dihadiri unit-unit Setber RANHAM yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Luar Negeri.

Selain itu, pertemuan juga dihadiri perwakilan dari kementerian dan lembaga lain seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko Politik Hukum dan HAM, Kantor Staf Presiden, Komnas Perempuan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Ombudsman RI.

Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar, membuka pertemuan dengan memaparkan sejumlah kendala dalam penerapan RANHAM.

“Beberapa masalah implementasi RANHAM selama ini meliputi antara lain kapasitas aktor, baik di tingkat pusat maupun daerah, adanya kesenjangan kewenangan antara pusat dan daerah, serta tidak terkoneksinya RANHAM dengan visi-misi pembangunan kepala daerah,” papar Wahyudi.

Menyambung uraian Wahyudi, Ketua Komnas Perempuan, Azriana Manalu, mengungkapkan bahwa selama ini lembaga-lembaga pengawas (oversight) tak pernah dilibatkan dalam penyelenggaraan RANHAM.

“Setber RANHAM harus menyusun indikator minimal untuk daerah, untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan HAM di mana lembaga-lembaga HAM terlibat menjadi evaluator dari implementasi kebijakan ini,” tutur Azriana.

Direktur HAM dan Regulasi Bappenas, Prahesti Pandanwangi, mengakui bahwa selama ini proses monitoring dan evaluasi yang terjadi belum maksimal karena begitu besarnya jumlah laporan dari daerah.

“Oleh karena itu, kami memperkecil jangkauan program aksi terbatas pada empat kelompok rentan, karena kalau semua isu diakomodasi maka jumlah laporan yang harus diverifikasi akan sangat besar,” ungkap Prahesti.

Beberapa isu yang mengemuka dalam pertemuan antara lain pilihan untuk menetapkan rencana aksi, apakah berbasis kelompok atau isu. Selama ini, ada banyak isu krusial yang belum diakomodasi oleh RANHAM misalnya isu agraria dan perlindungan terhadap kelompok minoritas seksual.

Menurut Prahesti, penetapan rencana aksi bisa saja dilakukan berdasarkan isu. Namun Setber RANHAM menurutnya tidak dapat mengakomodasi seluruh isu. Oleh karena itu, Setber RANHAM harus dapat menentukan sampai kapan sebuah isu dapat terus menjadi program aksi di dalam RANHAM.

Isu lain yang mengemuka adalah soal pembentukan mekanisme pemulihan korban pelanggaran HAM dan respon terhadap pelanggaran HAM itu sendiri. Meski pemerintah sudah memberikan perhatian pada pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu, di dalam RANHAM isu ini masih ditarik-ulur sehingga pelaksanaannya tidak optimal. Selain itu, RANHAM juga belum memiliki mekanisme cepat-tanggap untuk mengatasi praktik pelanggaran HAM di daerah.

Penulis: Miftah Fadhli