Memperketat Tanggung Jawab Aplikasi Kesehatan

ELSAM, Jakarta—Pengumpulan data kesehatan kini tidak hanya dilakukan oleh rumah sakit dan lembaga kesehatan konvensional lainnya. Seiring perkembangangan teknologi digital, pengumpulan data kesehatan juga dilakukan oleh perusahaan penyedia aplikasi.

 “Selama ini kita mengetahui bahwa rekam medis merupakan data kesehatan. Tetapi pada perkembangannya, data kesehatan tidak terbatas pada data yang dikelola oleh institusi kesehatan seperti dokter atau rumah sakit, tetapi data-data tentang aktivitas dan pola hidup kita dalam bentuk digital,” kata Peneliti ELSAM Shevierra Danmadiyah, dalam acara bincang-bincang mengenai data pribadi di I-radio FM, Selasa (30/3/2021).

Shevi menambahkan, sejumlah aplikasi di ponsel pintar atau jam tangan pintar mengumpulkan data penggunanya. Data itu mulai dari detak jantung hingga jumlah rata-rata langkah yang dilakukan pengguna per harinya.

Ada juga aplikasi kesehatan yang merekam siklus menstruasi, kondisi perkembangan janin, dan informasi terkait dengan pencatatan mood atau mental.

Perkembangan aplikasi kesehatan ini memuculkan persoalan terkait privasi pengguna. Terlebih ketika kasus kebocoran data di berbagai negara terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Seperti dilansir Hipaajournal, di Amerika kebocoran data kesehatan pada 2020 meningkat 25% dibanding 2019. Di 2020, lebih dari 29 juta rekam medis warga Amerika dikabarkan bocor.

Kebocoran data kesehatan juga terjadi di Singapura. Sebanyak 14.000 data orang dengan HIV (ODHA) dilaporkan bocor ke publik.

Di Indonesia sendiri kasus kebocoran data kesehatan juga terjadi. Sekitar Juni 2020 lalu, salah satu akun dalam forum Hacker mengklaim memiliki lebih dari 200.000 data pribadi pasien Covid-19 Indonesia.

Berbagai kasus kebocoran data tersebut jeals merugikan masyarakat. Orang yang datanya bocor tersebut rentan mengalami eksploitasi dan diskriminasi. Untuk itu Shevie mendorong agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan regulasi yang dapat memperketat tanggung jawab semua lembaga pengelola data.

“Situasi ini mendorong pentingnya untuk mendorong pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi, supaya memberikan kewajiban bagi pengendali dan pemroses data pribadi mengelola data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan (data),” ujarnya.

Lintang Setianti