Membumikan Moratorium Dan Evaluasi Perkebunan Sawit

Dua tahun sudah penantian panjang masyarakat sipil, akhirnya Oktober 2018, Presiden Joko Widodo merealisasikan kebijakan berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Lewat kebijakan ini, pemerintah mencoba melakukan peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta meningkatkan pembinaan, baik petani sawit maupun produktivitas perkebunan sawit.

Moratorium dan evaluasi perkebunan sawit adalah momentum yang baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Tulisan ini berupaya memberikan informasi tentang tantangan-tantangan implementasi Inpres Nomor 8 Tahun 2018, serta mengelaborasi lebih jauh mengenai hubungan kebijakan ini dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Dengan demikian, Inpres Moratorium Sawit dapat membumi dan terlaksana dengan baik meskipun masa berlaku yang diberikan pemerintah hanya tiga tahun.

Secara ringkas, rekomendasi Masyarakat Sipil untuk membumikan implementasi atau peta jalan Inpres 8/2018 adalah:

  • Melibatkan perwakilan masyarakat sipil dan masyarakat adat secara resmi dalam Tim Kerja Inpres 8/2018 melalui mekanisme pemilihan sendiri (self-election).
  • Membuat forum komunikasi dengan masyarakat sipil dan masyarakat adat terkait pelaksanaan Inpres 8/2018, salah satunya dengan berbagai forum koordinasi/komunikasi masyarakat sipil yang telah ada. Forum komunikasi ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai saluran untuk: (i) menghimpun masukan dari masyarakat sipil seputar izin-izin yang harus dievaluasi, (ii) menjaring masukan dari masyarakat sipil mengenai pelaksanaan Inpres 8/2018 di daerah dan di tingkat tapak beserta pelanggaran yang terjadi, (iii) menyampaikan kemajuan dan hasil pelaksanaan Inpres 8/2018, (iv) menggalang dukungan masyarakat sipil terkait pelaksanaan Inpres 8/2018 di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, misalnya dukungan untuk pemetaan, pengumpulan data, dsb.
  • Menyampaikan laporan publik secara berkala mengenai kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Inpres 8/2018 selain laporan berkala kepada Presiden, atau membuat ketentuan bahwa laporan berkala tersebut dapat diakses oleh publik sebagaimana yang dimuat Perpres Reforma Agraria No. 86/2018.
  • Memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk keterbukaan data HGU perkebunan sawit yang telah diputuskan sebagai informasi yang dapat dibuka kepada publik.
  • Mensinergikan berbagai agenda dan capaian beragam tim dalam rapat koordinasi yang sebaiknya:
    • Fokus menyelesaikan kawasan hutan yang tumpang tindih dengan perkebunan sawit. Tim Kerja menyatakan jumlah luas kawasan hutan yang tumpang tindih dengan perkebunan sawit tersebut beserta lokasinya. Langkah ini kami sarankan berdasarkan asumsi bahwa Inpres Moratorium Sawit hanya efektif menyelesaikan silang sengkarut antara kawasan hutan dengan perkebunan sawit.
    • Bilamana wilayah kerja sudah disepakati, Rapat Koordinasi Tim Kerja penting untuk terhubung dengan tim-tim lainnya yang juga bekerja di kawasan hutan yang tumpang tindih dengan perkebunan sawit, di antaranya Tim Percepatan PTKH, Tim RA Nasional, GT RA, dan lain sebagainya.
    • Rapat Koordinasi Tim Kerja melakukan koordinasi dengan Tim Korsup (koordinasi dan supervisi) bidang Kehutanan dan Perkebunan, khususnya bagian sawit Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GNPSDA), berdasarkan asumsi wilayah kerja yang sama.
    • Melakukan upaya penindakan hukum terhadap perizinan yang terbukti telah melakukan pelanggaran dan telah berdampak secara lingkungan dan sosial berdasarkan kondisi dan bentuk sanksi.

Untuk membaca lebih lanjut, klikĀ unduh